Izin Tambang 3 Perusahaan Dikeluarkan Pemkab, DPMPTSP Bingung Cara Cabut Izin

SERANG, (KB).- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten tak bisa serta merta mencabut izin tiga perusahaan tambang yang masa izinnya sudah kedaluarsa. Hal tersebut karena semula izin tambang tiga perusahaan dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota. “Belum pernah ada aturan mengenai pencabutan. Jadi harus dipelajari dulu. Kan dulunya SK Bupati. Bagaimana caranya (mencabut izin), rekomendasi siapa kan,” ujar Kepala DPMPTSP Banten, Wahyu Wardhana, melalui sambungan telefon, Senin (7/8/2017).

Ia menjelaskan, sesuai aturan soal pertambangan memang sudah menjadi kewenangan provinsi. Namun, kata dia, belum ada mekanisme terkait pencabutan izin tersebut. “Balum ada sampai sekarang. Itu memang kewenangan provinsi, tetapi mekanismenya belum diatur. Gimana caranya mau nyabut, kita pelajari dulu,” tuturnya. Pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan dan dinas terkait. “Belum komunikasi dengan pimpinan. Semuanya kan kewenangan gubernur. Kalau pendelegasian (mengeluarkan) izin kan memang ada di kita (PTSP). Yang jelas koordinasi dulu, kita enggak mau melaksanakan kalau menabrak aturan,” ujarnya.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Eko Palmadi mengatakan, pihaknya sudah memberikan rekomendasi pencabutan ke DPMPTSP. “Kami sudah berikan rekomendasi pencabutan ke DPMPTSP. Nanti tinggal tindaklanjutnya dari PTSP lah. Yang mencabut itu PTSP. Unit yang bisa mengeluarkan izin, berarti harus bisa juga mencabut izin,” ujar Eko, ditemui di sela rapat pimpinan di Bappeda, KP3B, Kota Serang, kemarin. Meski demikian, pihaknya sudah menyurati 4 perusahaan di Kabupaten Lebak agar menghentikan aktifitas tambangnya.

“Sudah dihentikan aktivitas. Kalau secara administrasi formalitasnya kan harus ada surat (pencabutan izin). Tapi, menyurati ke perusahaannya sudah, ya tidak boleh beroperasi,” kata Eko. Ia menjelaskan, dari 224 perusahaan tambang di Banten yang berurusan dengan masalah legalitas sebanyak 44 perusahaan. “Namun, bukan berarti seratusan lainnya itu tidak ada masalah. Ada kewajiban-kewajiban yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Contoh mereka harus menyimpan jaminan pascatambang, jaminan reklamasi. Masih ada seratusan itu dan sudah kita surati, harus dilaksanakan, kalau tidak melakukan dihentikan sementara,” ujarnya.

Eko mengakui pengawasan industri tambang menjadi kesulitan ESDM Banten. Menurutnya, pengawasan menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Memang problem kita itu pengawasan ada di pusat. Sehingga provinsi sulit menganggarkan untuk pengawasan, karena perlu ke lapangan, cek satu-satu, ini kesulitan kita,” ujarnya. Meski demikian, rencananya akan ada lima inspektur tambang dari kementerian yang akan ditempatkan di Banten untuk melaksanakan pengawasan industri tambang.

“Ada lima orang ditarik dari pusat ditempatkan di Banten. Itu inspektur tambang. Kita minta ditempatkan di sini. Nanti lain-lainnya melalui APBN, bisa melakukan. Kita bisa kerjasama dengan mereka. SK penempatannya sudah ada,” ucapnya. Sebagaimana diberitakan, Dinas ESDM Provinsi Banten memastikan akan mencabut izin tambang tiga perusahaan yang berada di wilayah Banten. Selain itu, pemprov juga menghentikan aktivitas satu perusahaan yang tidak terdaftar. Seluruh perusahaan berada di Kab. Lebak. “Jadi total 4 perusahaan (yang dihentikan aktivitasnya). Fix dicabut, karena ini juga permintaan KPK seusai rencana aksi,” ujar Eko, Ahad (6/8). (H-42)***

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here