Iwak Banten Diduga Jadi Bisnis Oknum Pejabat

Sentra kuliner dan sentra produk perikanan terpadu, Iwak Banten, di Jalan Jenderal Sudirman atau samping kanan gedung Golkar Kota Serang, bermasalah. Sarana dan prasarana yang diharapkan menjadi etalase pemasaran produk-produk perikanan itu, diduga dijadikan lahan bisnis oleh oknum pejabat Pemprov Banten.
Sentra kuliner dan produk perikanan terpadu tersebut, dibangun Pemprov Banten dari bantuan Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Sementara, lahan yang digunakan merupakan milik Pemkab Serang yang dipinjamkan ke Pemprov Banten melalui perjanjian bernomor 593/2883/Aset/2015 pada November 2015. Ironisnya, Pemkab Serang sebagai pemilik lahan yang berniat memakai beberapa kios, harus mengeluarkan biaya sewa. Kepala Diskoperindag Kabupaten Serang, Abdul Wahid mengatakan, pihaknya sedang gencar memasarkan produk UMKM, termasuk mendorong industri kecil menengah (IKM) hasil perikanan atas perintah Bupati Serang. Pihaknya kemudian ingin menggunakan tiga kios di sentra Iwak Banten.

“Namun betapa kaget, ternyata harus sewa Rp 10 juta per kios. Padahal, sentra Iwak Banten itu kan berdiri di lahan Pemkab Serang. Tapi kenapa kami harus sewa dengan harga cukup mahal. Sama saja kami sewa di kios punya swasta, padahal itu dibangun pemerintah. Jadi lucu saja,” ujarnya. Menurut peruntukannya, sentra Iwak Banten khusus sentra kuliner dan produk perikanan terpadu. Namun nyatanya, digunakan pula untuk penjualan produk batik dan kafe. Menurut penelusuran, mereka pun harus sewa ke pihak swasta.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Serang, Sugihardono mengatakan, pengalihan pengelolaan Iwak Banten oleh Pemprov Banten kepada pihak ketiga menyalahi perjanjian pinjam pakai lahan sebagaimana termaktub dalam pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 ayat 1 dan 2. Ayat 2 berbunyi bahwa lahan diserahkan kepada pihak kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya boleh dipergunakan oleh pihak kedua sesuai peruntukannya. Sementara di pasal 3 ayat 1 berbunyi bahwa pihak kesatu tidak diperkenankan menyerahkan pemakaian lahan baik untuk seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain kecuali karena disebabkan berakhirnya perjanjian.

Adapun di pasal 3 ayat kedua berbunyi bahwa pihak kedua tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak atas lahan kepada pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian. Perjanjian tersebut ditandatangani Sekda Pemkab Serang terdahulu, Lalu Atharussalam Rais dan Sekda Pemprov Banten, Ranta Soeharta. “Artinya, ini pelanggaran dan wanprestasi. Perjanjian batal dan lahan bisa diambil alih. Nanti kami sampaikan kajiannya. Kalau wanprestasi tidak terpenuhi perjanjiannya,” kata Sugi. Pengambilalihan lahan, kata Sugi, tidak bermasalah meski bangunan milik pemerintah pusat. “Ya gak apa-apa tinggal memanfaatkan. Kan itu juga awalnya untuk dimanfaatkan pemerintah daerah,” ujar Sugihardono.

Program KKP

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang, Budi Mulyono mengatakan, Iwak Banten merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan tujuan meningkatkan produksi hasil perikanan. Program tersebut masuk dalam tugas perbantuan yang dikerjakan Pemprov Banten. “Provinsi kemudian menawarkan, tapi harus ada lahan di kabupaten/kota yang bisa dibangun. Kebetulan kami punya lahan di situ. Kita tawarkan,” kata Budi.

Dalam perjanjian semula, Iwak Banten adalah kios yang akan diisi untuk menjual hasil produksi perikanan. “Ternyata setelah proyeknya jadi, itu dikelola provinsi. Seharusnya setelah proyek selesai diserahkan ke pusat kembali karena itu kan tugas pembantuan. Baru dari pusat ke Kabupaten Serang. Tapi gak tau saya, sekarang masih dikelola provinsi,” ucapnya.

Budi Mulyono mengaku kaget dengan kabar bahwa UKM Kabupaten Serang yang akan mempromosikan produk perikanan di Iwak Banten digetok uang sewa sampai Rp 10 juta. “Semestinya enggak sampai begitu lah. Itu kan punya pemerintah,” tuturnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Suyitno, akan menelusuri kebenaran informasi sewa-menyewa kios di Iwak Banten tersebut. Menurutnya, hingga saat ini belum diatur tentang sewa-menyewa, karena Pemprov Banten sedang merevisi perda tentang retribusi.

“Enggak ada itu. Sewa-menyewa itu kan nunggu revisi perda. Kami belum bisa menentukan. Tapi, ini informasi buat saya, akan kita telusuri itu,” kata Suyitno, melalui sambungan telepon, kemarin.
Ia mensinyalir, ada kesepakatan antara pedagang dengan pengelola.”Mungkin pengelola inisiatif, kan ada listrik dan disepakati. Mungkin (untuk bayar) listrik atau air,” ujarnya. Ia menjelaskan, pengelolaan sentra ikan tersebut memang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai nota kesepahaman dengan DKP. Meski demikian, mantan Pjs Wali Kota Cilegon ini mengakui MoU tersebut masih dalam proses.

“Masih di Biro Hukum dan Biro Organisasi. Masih proses MoU. Tapi kalo misalnya itu dibiarin kan kebayang itu bangunan. Jadi silakan dengan pengelola untuk bagaimana-bagaimananya. Tapi, belum ada ketentuan sewa-menyewa,” ucapnya. Menurutnya, Iwak Banten tersebut menjadi kewenangan pengelola berkoordinasi dengan DKP Banten.”Karena kami enggak bisa mengelola kan. Itu pernah launching, ada kerja sama,” tuturnya.(Yomanti Hasbullah)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here