Investasi PT BGD Diperiksa

SERANG, (KB).- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten akan melakukan audit pendahuluan terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda) di Banten. Salah satu objek pemeriksaannya adalah pengelolaan investasi PT Banten Global Development (BGD) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Banten.

Hal tersebut terungkap dalam acara serah terima jabatan (sartijab) BPK RI Perwakilan Banten dari Hari Wiwoho ke Agus Chotib di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Rabu (31/7/2019).

Anggota V BPK RI Isma Yatun mengatakan, ada beberapa objek pemeriksaan pendahuluan terhadap kinerja pemda di Banten. Pertama, pengelolaan investasi PT BGD. Kedua, kinerja atas pengelolaan APBD dikaitkan dengan capaian indeks pembangunan manusia (IPM).

Ketiga, operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka penyediaan air bersih kepada masyarakat. Keempat, pengelolaan di bidang kesehatan, pemeriksan kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran dalam rangka mewujudkan wajib belajar 12 tahun.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI merupakan amanat undang-undang. Hasil pemeriksaan dapat dijadikan referensi pengguna untuk mempertimbangkan kebijakan dan keputusan.

“Untuk mencapai hal tersebut, hasil pemeriksaan merupakan tantangan terbesar bagi BPK yang senantisa meningkatkan efektivitas pengendalian mutu, maupun peningkatan efektivitas kualitas pemeriksaan,” ujarnya saat sambutan.

Terkait hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), seluruh pemda di Banten mendapatkan opini WTP. Meskipun begitu, pihaknya masih menemukan masalah dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Dari aspek perkembangan proses penindakan pemerintah daerah atas rekomendasi LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata prosentase penyelesaian di 81,57 persen,” ujarnya.

Peningkatan kualitas pemeriksaan menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya. Ia mendorong pemda menciptakan pengelolaan keuangan yang berkualitas. “Kita juga mencermati tuntutan masyarakat yang meminta transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Dan saat ini wujud transparansi berupa opini BPK,” katanya.

Ditemukan permasalahan

Inspektur Provinsi Banten E Kusmayadi menuturkan, berdasarkan audit yang dilakukan pihaknya terdapat permasalahan dalam pengelolan keuangan di PT BGD, terutama berkaitan pengelolan keuangan kerja sama operasional (KSO). “Memang ditemukan permasalahan pengelolaan keuangan, yang tentu harus menjadi perhatian BGD ke depan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan tersebut,” ujarnya.

Permasalahan tersebut harus menjadi pelajaran bagi PT BGD untuk memperbaiki pengelolaan keuangan. Tidak hanya itu, PT BGD juga perlu memperbaiki orientasi bisnisnya. “Dengan segala persoalannya masalahnya kira-kira saya pikir harus melakukan pembenahan, baik pengelolaan keuangannya juga termasuk pengelolaan orientasi bisnisnya,” katanya.

Sekda Banten Al Muktabar menuturkan, pemprov akan melakukan pembenahan di internal PT BGD sehingga ke depan tidak masalah yang muncul. Ia menegaskan, pemprov akan memberikan keleluasaan kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT BGD. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here