Interpelasi terhadap Gubernur Banten Dinilai Wajar, Akademisi Untirta: Jauh dari Pemakzulan

Fatkhul Muin Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).*

SERANG, (KB).- Pengajuan interpelasi oleh anggota DPRD Banten kepada Gubernur Banten dinilai sebagai langkah wajar dilakukan lembaga negara untuk menjalankan fungsinya. Interpelasi menjadi bagian dari pengawasan DPRD dan diyakini jauh dari pemakzulan.

Diketahui, 15 anggota DPRD Banten telah menandatangani pengajuan interpelasi kepada Gubernur Banten terkait pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Banten ke BJB.

Mereka dari Fraksi PDIP yaitu Muhlis, Ida Rosida Lutfi, Sri Hartati, Barhum HS, Anita Indahwati, Ade Suryana, Jamin, Yeremia Mendrofa, Toha, Sugianto, Ehi Suhaeri, Madsuri, dan Indah Rusmiati. Kemudian dari Fraksi Nasdem-PSI Maretta Dian dan Fraksi Gerindra Ade Hidayat.

“Ini langkah yang wajar, dalam rangka lembaga negara menjalankan fungsinya,” kata Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Fatkhul Muin kepada wartawan, Rabu (3/6/2020).

DPRD, kata dia, mempunyai fungsi pengawasan yang di dalamnya terdapat 3 hak melekat, yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Baca Juga : Interpelasi Gubernur Banten, Demokrat Tahan Diri PKS Bebaskan Anggota

Menurutn dia, interpelasi yang diajukan anggota DPRD Banten merupakan upaya untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan hak interpelasi tentang kebijakan yang bersifat penting dan strategis dikeluarkan oleh pemerintah dengan meminta keterangan kepada kepala daerah.

“Nanti lebih lanjut akan diputuskan oleh DPRD apakah akan lanjut kepada hak angket tentang Bank Banten,” ujarnya.

Merujuk pada pasal 70 PP Nomor 12 Tahun 2018 interpelasi merupakan hak DPRD. Paling penting hak interpelasi dijalankan untuk meminta keterangan gubernur melalui rapat paripurna atas kebijakannya strategis.

“Jadi langkah ini nanti tergantung dinamika di DPRD berdasarkan pasal 71 ayat 2 PP Nomor 12 Tahun 2018, apakah usulan rapat paripurna yang dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan lebih dari 1/2 jumlah anggota yang hadir disetujui hak interplasi,” ucapnya.

Alumni program doktor hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini menilai proses interpelasi masih jauh dari pemakzulan.

“Intinya bahwa hak interpelasi meminta keterangan atas kebijak strategis kepala daerah dan saya kira jauh dari pemakzulan,” tuturnya.

Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan, sejauh ini pimpinan DPRD Banten belum menerima usulan interpelasi dari Anggota DPRD Banten.

“Saya terjemahkan belum ada usulan interpelasi sampai dengan hari ini (kemarin) ke meja pimpinan,” katanya.

Pengusul interpelasi juga belum berkomunikasi terhadap pimpinan kapan interpelasi akan disampaikan.

“Saya tidak pernah berkomunikasi dengan pengusul dalam konteks sebagai Ketua DPRD. Sebagai Ketua DPRD posisi saya adalah posisi kelembagaan, acuan saya adalah aturan yang ada. Selama tidak ada usulan resmi kepada pimpinan maka saya terjemahkan tidak ada usulan penggunaan hak interpelasi,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here