”Interchange” Tunggu Uji Kelayakan

Jalan simpang susun (interchange) di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang hingga kini belum juga dioperasikan. Hal tersebut, karena masih menunggu uji kelayakan dari pihak Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten, Hadi Soeryadi kepada wartawan, Senin (18/9/2017). “Belum beroperasi, karena masih nunggu uji kelayakan dari BPJT. Dulu informasinya Agustus ini, tapi sampai sekarang belum,” katanya.

Ia menjelaskan, Pemprov Banten berkontribusi besar dalam pembangunan jalan simpang susun tersebut dengan menggelontorkan anggaran Rp 90 miliar atau 50 persen dari kebutuhan semula Rp 180 miliar. “Provinsi sudah full bayar Rp 90 miliar. Dulu kesepakatannya itu provinsi 50 persen, Kabupaten Serang 25 persen (Rp 45 miliar), dan perusahaan di wilayah Serang Timur 25 persen (Rp 45 miliar). Tapi, ternyata penawaran (kontraktor pemenang) jauh di bawah, sekitar Rp 135 miliaran,” ujarnya. Meski demikian, perusahaan tetap harus membayar penuh sesuai nota kesepakatan dengan Pemkab Serang. “Pekerjaan sudah selesai. Tapi, ya tetap perusahaan harus bayar, karena sudah MoU itu. Pemkab kerja sama dengan himpunan pengusaha wilayah Serang (Hipwis),” ucapnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Hudaya Latuconsina menuturkan, meski menyumbang Rp 90 miliar, tetapi pemprov tidak mendapat dana sharing atas pendapatan tol maupun kepemilikan aset tersebut. Seharusnya, tutur dia, ada semacam hibah yang diperoleh, paling tidak untuk Pemkab Serang. “Aset diserahkan ke pusat. Enggak ada kewenangan sedikit pun daerah. Paling PBB-nya doang. Itu juga masuknya ke kabupaten 70 persen, kami (provinsi) dapat 30 persen. Kalau soal pendapatan dari tol itu perusahaan. Enggak ada sharing. Seharusnya dapat hibah itu minimal kabupaten lah,” katanya.

Sebelumnya, Pemkab Serang juga mendapat teguran dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait interchange tersebut. Bahkan, interchange tersebut tidak dibolehkan untuk beroperasi industri memberikan dana sesuai kesepakatan. “Saya memang diwanti-wanti oleh BPK, kalau surat perjanjian untuk sharing anggaran dengan pihak swasta belum masuk ke pemda, itu tidak boleh dibuka. Nah ini yang saya khawatirkan, karena secara fisik sudah terbangun, tapi belum bisa digunakan,” ujar Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, Agustus lalu. (Rifki/”KB”)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here