Insentif Guru Ngaji Perlu Kriteria Jelas

SERANG, (KB).- Pemberian insentif kepada guru mengaji di Kota Serang memerlukan kriteria yang jelas. Saat ini, belum ada peraturan daerah (perda) maupun petunjuk teknis (juknis) terkait dengan rencana pemberian insentif tersebut.

“Memang perdanya belum ada untuk guru ngaji, jadi kami masih terbentur dengan perda. Apalagi kami juga masih belum tahu bagaimana juknisnya nanti,” kata Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kelembagaan Keagamaan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Serang M Rahmatullah, Kamis (24/1/2019).

Ia mengatakan, pihaknya belum mengetahui seperti apa persyaratan guru mengaji yang berhak mendapatkan insentif tersebut. Karena, biasanya, ujar dia, sebelum dibuatkan perda harus ada kriteria atau syarat khusus untuk mempermudah dalam menyusun juknis.

“Kemudian, guru ngaji yang mana saja yang berhak mendapatkan insentif tersebut, sampai saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) seperti apa,” ucapnya.

Sebelumnya, mencuat, bahwa pemberian insentif tidak lagi melalui dana hibah, tetapi dengan kegiatan. Menanggapi hal tersebut, dia juga masih belum mengetahui kegiatan seperti apa dan besaran anggarannya.

“Kalau untuk dana kegiatan juga kan kami belum tahu, dari kegiatan apa, diambil berapa, dari mana. Karena kan bukan dari dana hibah. Yang jelas, kami harus tahu terlebih dahulu kriteria guru ngaji yang akan dikasih itu seperti apa, misalnya guru ngaji dengan memiliki murid berapa banyak atau guru ngaji di mana. Jadi ini masih dalam perencanaan. Jangan sampai niat baik ini, malah menjadi bumerang untuk kami,” tuturnya.

Ia menuturkan, guru mengaji harus didata ulang, karena data yang dimiliki saat ini merupakan data lama pada masa pemerintahan wali kota terdahulu.

“Data juga kan masih harus diulang, khawatir ada guru ngaji yang sudah pindah atau meninggal dunia, karena data yang kemarin merupakan data lama,” katanya.

Menurut dia, pendataan sudah dilakukan tahun lalu, namun pihaknya belum mendapat pelaporan dari kecamatan dan kelurahan.

“Kalau pendataan sudah dilakukan sejak tahun kemarin, tapi kami masih belum mendapat jumlah pasti. Belum ada laporan lagi dari kelurahan dan kecamatan setempat. Karena, memang mereka yang punya wilayah, jadi mereka yang tahu siapa saja yang berhak mendapatkan dana tersebut,” ujarnya. (Rizki Putri)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here