Ini Kondisi Bank Banten Sebelum Pemprov Banten Pindahkan Kas ke BJB

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) ‘membongkar’ masalah Bank Banten hingga akhirnya memutuskan memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke BJB. Cukup panjang WH menjelaskan hal tersebut dalam sebuah diskusi virtual melalui aplikasi Zoom, yang digelar Perkumpulan Urang Banten, Jumat (29/5/2020).

WH mengungkapkan, dalam perkembangan terakhir seiring mewabahnya Covid-19, Bank Banten kian mengalami masalah. Ketika itu, terjadi penarikan uang senilai Rp 500 miliar oleh salah satu pemegang saham.

“Penarikan ini sebelum saya memindahkan RKUD, sebelum menyatakan apapun,” ujarnya.

Baca Juga : Pindahkan Kas ke BJB, Gubernur Banten Disomasi Mahasiswa

Nampaknya, kata dia, sebelum dirinya memindahkan RKUD telah dilakukan rapat antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DPR RI. Melalui rapat itu, kata WH, disebutkan terdapat tiga bank yang dalam kondisi tak sehat, yaitu Bank Banten, Bukopin dan Bank Muamalat.

“Bahkan Bank Banten kena penalti dari BI karena menjual surat berharga yang sudah jatuh tempo tanpa sepengetahuan BGD maupun Gubernur Banten sebagai pengendali, minjem dan ini sudah diakui waktu diskusi,” katanya.

Karena pinjaman belum dikembalikan maka Bank Banten dinyatakan tidak diperbolehkan melakukan kliring.

“Akhirnya gagal kliring. Tapi buat saya sebetulnya statment BI bukan sesuatu yang menentukan, tapi ada surat dari OJK sebelum itu bahwa Bank Banten masuk kategori pengawasan oleh OJK. Ada dana bagi hasil pada tanggal 14 datang dari pemerintah pusat, lalu perintah kita dana itu segera digelontorkan ke kota dan kabupaten. Sampai pada seminggu berikutnya Bank Banten tidak bisa,” ucapnya.

Baca Juga : Pemprov Banten Pilih Simpan Kas di BJB

Melihat kondisi terdebut, dirinya kemudian mengundang BI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kejaksaan. Lalu dirinya memindahkan RKUD dari Bank Banten ke BJB.

“Kalau kami biarkan, kami tidak pindahkan RKUD, bukan hanya kas kita (Pemprov Banten), tapi dana yang masuk baik dari pusat maupun PAD (Pendapatan Asli Daerah) setiap hari Rp 7 sampai 12 miliar itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Baca Juga : Kondisi Bank Banten, Gubernur Banten : Saya tidak Pernah Lakukan Pembiaran

Sementara, kata WH, kasda yang akan digelontorkan bantuan langsung tunai korban Covid-19 sebesar Rp 900 miliar, ditambah anggaran lainnya yang sudah digeser dibutuhkan dalam waktu cepat.

“Tapi bahwa sampai hari ini kami pun masih belum bisa menyelesaikan. Bank Banten hari ini pun belum memiliki dana yang cukup. Oleh karena itu buru-buru kami pindahkan RKUD. Enggak perlu persetujuan, baca undang-undang, baca Permendagri bahwa gubernur sebagai kepala daeah boleh memindahkan (kas daerah) kepada bank yang sehat,” ucapnya.

Ia mengatakan, dengan pemindahan RKUD itu roda pemerintahan masih bisa berjalan.

“Kalau tidak bulan Mei, Juni kami udah enggak bisa bayar apa-apa. Inipun belum selesai urusannya, saya bikin surat bahwa konsep saya sepakat selamatkan uang rakyat, cashflow harus terjaga sampai akhir tahun,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here