Ingin ke Pemprov Banten, Pengajuan Pindah ASN Pemkab Serang Ditolak

SERANG, (KB).- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang menolak pengajuan pindah dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang ingin ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kekurangan pegawai di Pemkab Serang.

Kepala Bidang (Kabid) Administrasi Kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Serang Mujiyati Erianis mengatakan, tahun ini banyak ASN Kabupaten Serang yang mengajukan pindah ke Pemrov Banten. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Bupati Serang dan BKPSDM Kabupaten Serang.

“Tahun ini ada (ASN yang mengajukan pindah ke Pemprov), sekitar puluhan lah sampai bulan ini. Tapi kebanyakan ditolak pengajuannya. Lagian sudah dibuatkan surat kalau ASN tidak boleh pindah ke provinsi, Kalau tahun lalu paling ada satu sampai tiga orang (Yang mengajukan pindah ke Pemrov)” katanya kepada Kabar Banten, Senin (16/9/2019).

Dia menuturkan, alasan tidak disetujuinya ASN untuk pindah karena jumlah pegawai yang ada di Pemkab Serang saat ini terbatas. Jika banyak yang pindah maka Pemkab Serang akan kekurangan pegawai. Selain itu selama ini pun kuota yang diberikan pusat untuk memenuhi kebutuhan pegawai terbatas. “Belum ada yang diijinkan ke provinsi karena keterbatasn pegawai. Lagian kan sekarang kalau mau ke provinsi juga ada tes,” ujarnya.

Dia menjelaskan, mayoritas ASN tersebut berasal dari tenaga pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Alasan pengajuan pindah mereka disebabkan beberapa faktor, seperti agar dekat dengan tempat tinggal, alasan kesehatan dan lainnya. Namun, kemungkinan pula karena nilai tunjangan yang ada di provinsi lebih besar.

“Kalau yang mengajukan pindah dari tenaga pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Alasannya beragam karena mendekati tempat tinggal dan kondisi kesehatan. Soal tunjangan juga bisa jadi salah satunya,” tuturnya.

Sementara terkait tunjangan pegawai, sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang Fairu Zabadi mengatakan, kesenjangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) antara provinsi dan kabupaten/kota, dikarenakan faktor kemampuan keuangan daerah masing-masing yang diukur dari kemandirian daerah dalam hal penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) nya.

TPP Kabupaten Serang diatur dengan Keputusan Bupati Serang No.841/Kep.6-Huk/2019 tentang pemberian tambahan penghasilan ASN di lingkungan Pemkab Serang. “Besaran TPP untuk masing-masing eselon II, III dan IV serta staf itu ditetapkan dengan Peraturan bupati (Perbup),” ujarnya. Jumat (13/9/2019).

Dia menjelaskan, adapun untuk besaran pemberian tambahan penghasilan bagi jabatan struktural dan fungsional umum di Pemkab Serang, untuk jabatan struktural yaitu eselon II a sebesar Rp 35 juta, eselon II b besarannya Rp 16-18 juta, eselon III a besarannya Rp 10-12 juta, eselon III b besarannya Rp 9-11 juta, eselon IV a Rp 5-8 juta, eselon IV b besarannya Rp 4- 4,5 juta dan eselon V a Rp 2,5 juta.

Sementara untuk TPP fungsional umum yakni golongan IV Rp 2-3 juta, golongan III Rp 1,8 juta sampai Rp 2,8 juta, golongan II Rp 1,5 juta sampai Rp 2,4 juta dan golongan I Rp 1,3 juta sampai Rp 2,1 juta. “Besaran itu sudah sesuai dengan perbup yang ada di Kabupaten Serang,” tuturnya. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here