Informasi Publik, Sejumlah Pemdes di Kabupaten Lebak Belum Terbuka

LEBAK, (KB).- Sejumlah Pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Lebak sejauh ini dinilai belum benar-benar terbuka terhadap penyediaan informasi publik. Akibatnya, tak sedikit warga yang tak mengetahui informasi kegiatan yang dilaksanakan di desanya.

Salah seorang pemerhati desa di Lebak, Solihin mengaku, hasil penelusuran pihaknya selama ini banyak warga yang masih kesulitan mengakses informasi publik di desa. Ini terjadi karena desa hingga kini masih belum benar-benar melakukan kewajibannya dalam hal penyediaan informasi publik di desa.

Menurutnya, desa telah mengabaikan peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Peraturan tersebut merupakan regulasi dari penjelasan Undang -Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

”Jelas Pemdes telah abai dan cuek terhadap peraturan KI, terutama dalam menjalankan kewajibannya pada di Bab ll Pasal 4 yang berbunyi, setiap pemerintah desa setiap saat wajib menyediakan informasi publik desa yang wajib tersedia setiap saat,” kata Solihin, Ahad (8/12/2019).

Pihaknya mensinyalir, hal itu terjadi karena adanya kesengajaan Pemdes untuk mengabaikan kewajiban dalam penyediaan informasi publik. Penilaian itu bukan tampa alasan, karena terbukti sesuai fakta setelah pihaknya dalam kapasitasnya sebagai warga negara menjadi pemohon informasi publik desa.

”Saya berkirim surat ke 85 desa di Lebak untuk buka-bukaan informasi publik desa. Namun selama ini banyak desa yang belum paham tentang Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), regulasi UU tersebut dijelaskan di Peraturan Komisi Informasi SLIP Desa Nomor: 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pada BAB II,” tuturnya.

Padahal, berdasarkan ketentuan tersebut, kata dia, memastikan informasi publik desa wajib disediakan dan diumumkan pemerintah desa, setiap saat, sesuai Pasal 4 peraturan KI.

“Itu kan sudah kewajiban sebagaimana amanat undang-undang. Jadi setiap Pemdes harus patuh dan melaksanakannya,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lebak, Rusito, tidak membantah adanya penilaian bahwa pemerintah desa belum menjalankan kewajibannya sesuai regulasi peraturan informasi publik desa.

”Memang harus segera ada pencerahan, khususnya bagi Kepala desa (Kades) dan Perangkat desa (Prades) terhadap regulasi informasi publik,” tutur Rusito. (PG)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here