Sabtu, 15 Desember 2018

IMB Hotel Dekat Pantai Akan Dikaji Ulang

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel dekat pantai akan dikaji ulang. Jika ditemukan pelanggaran, maka produk hukum yang berisi persetujuan terkait bangunan tersebut terancam dibatalkan.

WH mengatakan, penataan kawasan wisata pantai dan hotel-hotel yang ada di garis sempadan pantai menunggu pembahasan peraturan daerah (perda) tentang pesisir, sampai keluar produk hukum turunannya berupa Pergub.

“Perdanya masih dalam proses, belum jadi. Kalau Perda ini selesai, kita akan evaluasi,” kata Wahidin Halim usai melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, di Kawasan Situs Watu Gilang, Banten Lama, Kota Serang, Rabu (5/12/2018).

Ia mengatakan, bangunan hotel-hotel yang diduga melanggar garis sempadan pantai saat ini seperti di Pantai Anyer memang sudah ada masih sejak Jawa Barat. Jika Perda pesisir yang dibuat Pemprov Banten sudah selesai, akan dilakukan evaluasi dalam upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Pantai itu untuk ruang publik. Baca undang-undang. Kalau memang melanggar kita akan bongkar,” kata Wahidin Halim.

Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi dan jika ada hotel melanggar garis sempadan pantai akan dibongkar. “Kalaupun mereka mengaku sudah memiliki IMB, kita tinjau ulang. Apakah mereka sesuai IMB atau tidak,” ucap Wahidin.

Jika ternyata IMB untuk pembangunan hotel-hotel tersebut ada pelanggaran, kata dia, maka pihaknya akan membatalkan IMB tersebut. “IMB lama kita tinjau ulang, apakah mereka sesuai IMB atau tidak, bisa dibatalkan IMB itu kalau melanggar,” tutur Wahidin.

Dalam pelaksanaannya nanti, kata dia, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak kabupaten/kota dan pemangku kepentingan. Sebab, selama ini regulasi mengenai penataan pariwisata dan juga retribusi masuk ke kabupaten/kota.

Harus dipertimbangkan

Sementara itu, Ketua PHRI Kabupaten Pandeglang Widiasmanto meminta pembongkaran hotel dekat pantai dipertimbangkan. Sebaliknya, dia menyarankan pemerintah harus merangkul para pengusaha hotel yang sudah lama menanamkan modalnya.

“Harus ada pertimbangan lebih pada sisi kemaslahatan para investor atau pengusaha lama. Sebab, mayoritas pemilih hotel tersebut memiliki izin pendirian bangunan sebelum ada rencana pembuatan regulasi tentang perda sempadan pantai. Saya kira para pengusaha kan membangun hotel sudah lama sebelum ada aturan baru,” kata Widiasmanto kepada Kabar Banten, Rabu (5/12/2018).

Menurut dia, pemerintah harus merangkul para pengusaha Banten yang sudah lama menanamkan modalnya. Namun, pihaknya sepakat dengan rencana perda sempadan pantai. “Tapi mungkin lebih tepat berlaku untuk pembangunan hotel yang baru,” ucapnya.

Menurut dia, kalau untuk pengusaha hotel yang lama nanti akan menyesuaikan. Oleh karena itu, perlu ada solusi lebih dulu sebelum ada aksi pembongkaran.”Kehadiran hotel kan memberikan sumbangsih bagi daerah, dan ikut menarik para wisatawan,” katanya.

Dia pun berharap ada solusi terbaik sebelum dilakukan tindakan. Selain itu juga ada sosialisasi lebih dulu terhadap perda sempadan pantai agar benar-benar mengakomodasi kepentingan pengusaha hotel dan juga kepentingan daerah dalam hal pariwisata. (Masykur/SJ/EM)*


Sekilas Info

Dua Tahun, Ichsan Soelistio Bagikan 193 Unit Alsintan

SERANG, (KB).- Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Ichsan Soelistio kembali membagikan bantuan sebanyak 25 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *