”Ijtihad” KPU dan Nasib Eks Napi Korupsi

Masudi SR.*

Oleh : Masudi SR

Melalui operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, mencokok Bupati Kudus, M. Tamzil. Ia ditangkap karena diduga menerima suap dari pejabat di salah satu dinas terkait pengisian jabatan. Sang pejabat harus menyerahkan uang sebesar Rp 750 juta untuk bisa menduduki sebagai kepala di instansi yang diinginkan.

Sepintas penangkapan yang dilakukan komisi anti rasuah terhadap kepala daerah bahkan pejabat negara karena menerima uang suap atau gratifikasi dan sejenisnya bukan hal yang mengagetkan. Sudah terlalu sering kita mendengar berita pejabat tersangkut praktik haram ini.

Ada bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Tidak ketinggalan pejabat negara, mulai menteri, ketua DPR dan DPD RI. Seorang yang digelar negarawan, hakim Mahkamah Konstitusi pun, harus berganti jubah dengan rompi orange milik KPK. Ada pula yang berprofesi sebagai hakim, jaksa, polisi dan pengacara.

Yang membuat kita terperangah dengan penangkapan Bupati Kudus tersebut, karena dia merupakan mantan narapidana korupsi yang pernah ditangani KPK. Saat menjabat bupati periode pertama, Tamzil dihukum karena terbukti melakukan korupsi sarana prasarana pendidikan. Celakanya, dia kembali terpilih menjadi bupati periode 2018-2023 dan melakukan perbuatan berulang pada saat usia pemerintahannya yang belum genap satu tahun.

Bagaimana bisa orang yang pernah menjadi kepala daerah dan terbukti secara hukum melakukan korupsi lalu diberikan amanah lagi untuk memimpin kedua kalinya. Padahal semua menyadari korupsi memiliki daya rusak yang berskala luas dan jangka panjang. Hak masyarakat untuk mendapatkan pembangunan yang merata dan berkualitas, kesejahteraan hidup yang layak, pendidikan yang unggul, layakan kesehatan murah, mudah dan manusiawi dirampas. Semua itu tidak pernah dinikmati karena uangnya dicoleng oleh pemimpinnya sendiri.

Korupsi juga merusak tata nilai demokrasi yang menjadi basis mengelola kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Harmonisasi sosial terganggu, keadaban menjadi rusak bahkan negara bisa runtuh. Perjalanan sejarah bangsa ini rasanya cukup untuk dijadikan pelajaran membasmi korupsi sampai ke akar yang paling kecil sekalipun.

Itulah mengapa dalam konteks demokrasi elektoral, orang yang sudah berstatus mantan napi korupsi sejatinya tidak perlu diberi ruang untuk kembali tampil sebagai calon guna dipilih sebagai pemimpin. Ini adalah salah satu ikhtiar yang dilakukan membasmi korupsi tersebut. Dan sepatutnyalah didukung dengan tindakan nyata, agar masyarakat disodorkan calon pemimpin yang tidak hanya memiliki kecapakan intelektual dan kapasitas sebagai seorang pemimpin. Tetapi juga calon dengan rekam jejak yang bersih dari perbuatan melawan hukum dan tindakan tercela lainnya.

”Ijtihad” KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya melarang mantan napi korupsi ikut dalam pemilihan kepala daerah yang dituangan dalam rancangan peraturan KPU. Dari berita yang bisa dibaca di berbagai media massa, partai politik sebagai salah satu entitas penting dalam pemilihan, mendukung “ijtihad” KPU tersebut. Meskipun banyak yang meragukan dukungan itu karena tidak disertai dengan tindakan merevisi norma yang mengaturnya.

KPU sendiri sangat menyadari “ijtihad” yang dilakukannya akan mendapat perlawanan dari banyak pihak. Karena pelarangan itu dianggap tidak memiliki pijakan hukum yang cukup kuat. Undang-undang Pilkada tidak mengatur larangan bagi mantan napi korupsi ikut mencalon sebagai kepala daerah. Sehingga kebijakan KPU itu melawan norma induk yakni UU, dalam menggelar pemilihan.

Sejauh ini Undang-undang Pilkada hanya melarang orang yang pernah melakukan perbuatan tercela tidak dibolehkan maju atau diajukan sebagai calon. Perbuatan tercela yang dimaksud adalah judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya (penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf h UU No.10/2016). Ironisnya perbuatan korupsi oleh undang-undang ini tidak dikategorikan sebagai perbuatan tercela.

Meskipun begitu, kebijakan pelarangan yang dimuat dalam rancangan peraturan KPU itu tetap diajukan. Tidak ada pilihan untuk menarik kembali, sekalipun nasibnya nanti akan sama seperti PKPU 20/2018 tentang pencalonan anggota legislatif yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Tetapi setidaknya ini akan menjadi pemantik untuk menyadarkan semua pihak, bahwa ketercelaan perilaku korupsi tidak kalah dahsyatnya dari berjudi, mabuk, berzina atau menggunakan/mengedarkan narkotika.

Beberapa pilihan

Kasus Bupati Kudus ini harusnya dimaknai sebagai pintu masuk mendesakkan perubahan aturan yang membolehkan mantan napi korupsi mencalon sebagai pemimpin daerah. Karena itu, sebuah ironi jika “ijtihad” politik KPU itu ditentang tanpa melakukan tindakan alternatif.

Menurut saya sekecil apa pun peluang untuk berhasil, revisi UU Pilkada perlu terus didorong. Dengan begitu, parpol yang mempunyai kursi di lembaga dewan ditantang untuk tidak hanya sebangun-seirama pendapatnya dengan KPU, tetapi juga mau melangkah ketindakan legislasi.

Di luar tuntutan revisi UU lewat DPR, pilihan lain yang saat ini sedang berproses adalah upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan beberapa kelompok penggiat pemilu. Mereka memohon agar mahkamah membatalkan beberapa ketentuan dalam UU Pilkada termasuk syarat untuk menjadi calon kepala daerah.

Belajar dari pengalaman pemilu legislatif lalu, dimana parpol menyatakan komitmennya untuk tidak mencalonkan kader yang mantan napi korupsi sebagai caleg, kiranya komitmen yang sama perlu ditagih ulang. Meskipun pada saat itu, ada parpol tetap mengajukan caleg mantan napi korupsi terutama untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota, tetapi setidaknya komitmen itu relatif efektif mengerem laju caleg yang punya catatan kelam.

Dalam pencalonan kepala daerah, peran pimpinan pusat parpol sangat kuat. Kewenangan menyetujui pencalonan terpusat di tangan pimpinan pusat masing-masing parpol. Ini berarti dicalonkan-tidaknya seorang mantan napi korupsi dalam pilkada, ada di tangan petinggi pusat parpol. Karena itu, sepatutnya kita semua menagih tanggung jawab parpol menyodorkan calon dengan rekam jejak bersih, punya kapasitas yang mumpuni dan tidak bermental pemburu rente. Fastabiqul khairat. (Penulis, Anggota KPU Provinsi Banten 2018-2023)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here