ICW: Politik Uang tidak Hanya Dilakukan Paslon

SERANG, (KB).- Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan mengatakan, politik uang tidak hanya rentan dilakukan pasangan calon (paslon) ke pemilih, tetapi juga dari paslon ke penyelenggara. “Itu bukan hanya ke pemilih, tapi juga ke penyelenggara,” katanya saat dihubungi Kabar Banten, Kamis (1/3/2018).

Jadi, ujar dia, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak harus saling mengawasi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada penyelenggara yang terlibat politik uang.

Koordinator ICW menuturkan, selain mengawasi terhadap penyelenggara, Panwaslu juga mempunyai tugas besar untuk juga mengawasi hubungan antara paslon dengan partai pendukung. Karena, di dalamnya rentan terjadi praktik mahar politik.
“Karena, mahar politik ini kan suap dan kalau suap kan memang lebih banyak diungkap OTT (operasi tangkap tangan). Harus kreatif teman-teman Bawaslu,” tuturnya.

Belajar dari kasus yang pernah terjadi di daerah luar Banten, praktik mahar politik rata-rata terjadi saat penjaringan bakal pasangan calon (bapaslon). “Harus mengawasi dari mana? Ya mestinya dari hulu. Hulunya tadi proses pencalonan oleh partai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Serang, Heri Wahidin mengatakan, sudah melakukan proteksi terhadap penyelenggara untuk tidak main-main dalam melaksanakan pilkada, termasuk menghindari praktik politik uang. “Pada saat seleksi kami sudah menekankan, agar teman-teman PPK dan PPS untuk tidak main-main dalam penyelenggaraan pilkada. Mereka sudah menandatangani fakta integritas dan fungsi Komisioner KPU Kota Serang dalam suvervisi dan pendampingan sangat melekat, termasuk selalu mengingatkan kepada penyelenggara di bawah untuk tahan godaan,” ucapnya.

Anggota Panwaslu Kota Serang, Paridi menuturkan, sudah melakukan proteksi terhadap unsur Panwaslu, agar tidak terlibat dalam politik uang salah satunya melalui saat deklarasi anti politik uang dan politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang telah dilakukan Panwaslu Kota Serang, beberapa waktu lalu.
“Perihal politik uang yang diduga dilakukan penyelenggara pemilu, Panwaslu Kota Serang belum menemukan dan mendapat laporan dari pengawas, pemantau maupun masyarakat. Mudah-mudahan di Kota Serang tidak ada,” katanya. (SN)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here