ICMI Orwil Banten: Patuhi Aturan Berdemokrasi

Pengurus ICMI Orwil Banten dan Orda se-Banten saat diskusi demokrasi yang diadakan pada acara buka puasa bersama Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Orwil Banten dengan ICMI Orda se-Provinsi Banten di sebuah rumah makan di Kota Serang, Sabtu (18/5/2019).*

Sebagai sebuah negara demokrasi, para elite politik Indonesia seharusnya memahami bagaimana proses demokrasi dan aturannya bekerja untuk menghasilkan para elite yang mengatur masyarakat. Seperti para wakil rakyat dan kepala daerah serta kepala pemerintahan.

Hal tersebut terungkap pada kegiatan diskusi demokrasi yang diadakan pada acara buka puasa bersama Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Banten dengan ICMI Orda se-Provinsi Banten di sebuah rumah makan di Kota Serang, Sabtu (18/5/2019).

”Sebagai sebuah the only game in town, maka demokrasi akan berjalan dengan baik jika dipahami dan diikuti aturan mainnya oleh para pelaku demokrasi dan adanya penegakan hukum untuk mengawasi jalannya peraturan tersebut,” kata Guru Besar Politik Pemerintahan LIPI Prof.Dr.Lili Romli yang berbicara sebagai keynote speaker pada kegiatan tersebut.

Lili mengatakan, jika pemilu sebagai salah satu instrumen demokrasi tidak dipatuhi aturan mainnya, maka akan timbul banyak kegaduhan yang dapat mengganggu kondisi harmonis serta situasi kondusif di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat terutama pada tingkat grassroot akan bingung dengan suasana perlawanan terhadap aturan demokrasi yang seharusnya sudah menjadi kesepakatan sejak awal.

Sementara itu pada bagian lain Rohman, MA salah seorang yang mengalami sebagai petugas pemilu sejak tahun 2004 hingga menjadi komisioner Panwaslu Kota Serang pada Pemilu 2014 mengatakan menjadi penyelenggara pemilu pada era ini lebih rumit dan terjaga integritasnya. Karena selain KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), ada juga lembaga DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang mengawas perilaku etika para penyelenggara pemilu.

”DKPP ini dapat menerima laporan jika ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan komisioner KPU dan Bawaslu serta penyelenggara lainnya. Dan bahkan melalui sebuah persidangan pemeriksaan, DKPP dapat memecat status keanggotaan seseorang dari lembaga-lembaga penyelenggara pemilu,” kata Rohman.

Dengan demikian, tuduhan kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu, jikapun ada dapat dipastikan dalam porsi yang sangat minim, mengingat ketatnya pengawasan yang dilakukan pada berbagai tingkatan penyelenggara pemilu.

Meskipun demikian, adanya kecurangan dirasakan oleh Makmun Muzakki sebagai salah satu kontestan legislatif yang saat ini masih menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Makmun mengatakan, biasanya pada pemilihan legislatif, ada pergeseran suara antar anggota satu partai, yakni dari anggota yang mendapatkan suaranya sedikit sehingga peluang untuk lolos menjadi anggota legislatif sangat kecil.

Bergeser kepada caleg yang memiliki suara cukup besar dengan peluang menjadi anggotalegislatif cukup besar. Hal itu memang tidak mengubah suara partai secara keseluruhan, namun pergeseran suara tersebut akan menguntungkan pihak tertentu, terutama pihak yang memiliki sumber daya.

”Kalau kecurangan pada tingkat pilpres saya rasa sudah diverifikasi melalui rapat pleno rekapitulasi berjenjang yang dihadiri para pihak. Namun justru saya merasakan adanya pergeseran suara dalam satu partai pada pemilu legislatif. Dimana suara partai memang tidak berubah, namun suara caleg pada satu partai bisa mengalami perubahan,” ujar Zakki.

Meskipun demikian, Zakki mengatakan, pada sebuah power gama atau permainan kekuasaan, hampir semua pihak tanpa pandang bulu berusaha memaksimalkan peluang yang dimiliki untuk menambah suara, memaksimalkan peluang ini yang sering dimaknai sebagai sebuah kecurangan dalam demokrasi. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here