Hukum Penarikan Zakat Profesi dari Penghasilan Bruto (Bagian II-Habis)

Oleh : Muhammad Amin Suma

Terkait dengan persoalan nisab zakat profesi, sampai sekarang memang masih ada (sedikit) perbedaan dan perdebatan pendapat serta praktek di tengah-tengah masyarakat Muslim kita. Ada yang penetapannya mengqiaskan kepada zakat emas yakni 85 gram (Fatwa MUI no. 03 tahun 2003); ada pula yang menganalogikannya dengan zakat pertanian yakni setara dengan 653 kg gabah atau 524 kg beras (Peraturan Menteri Agama RI No. 52 tahun 2014).

Unik dan menariknya, keduanya (Fatwa MUI dan Permenag RI) ini sepakat (sama) dalam hal pengenaan penentuan besaran tarif (mibdar) zakatnya yaitu memilih patokan yang 2,5 %. Maknanya, mengacu kepada kadar wajib zakat perdagangan dan/atau khususnya zakat emas dan perak (al-nuqud) sebesar 2,5 %. Tidak pada jenis-jenis zakat yang lain yang tarifnya berkisar antara 5 % dan 10 % (untuk zakat pertanian), apalagi zakat harta temuan/harta karun (rikaz) sebesar 20 %.

Beralih kepada persoalan apakah zakat profesi itu dikenakan pada penghasilan bruto (penghasilan kotor) atau neto (penghasilan bersih) yang menjadi pokok bahasan inti dalam tulisan ini ? Yang ini juga masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, ahli maupun para pegiat (lembaga) zakat. Sependek penegtahuan penulis, baik secara keilmuan maupun praktek nyata di lapangan, paling tidak sebagian Lembaga Amil Zakat (LAZ) bahkan juga khususnya Baznas (?) tampak menarik zakat (muzaki) para profesional khususnya dalam lingkungan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau pada sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) dari penghasilan bruto.

Apa alasan (illah al-huk-nya) ? Selain atas alasan teknis operasional dan administratif yang akan mengalami kesulitan manakala ditarik dari gaji neto terutama bagi LAZ yang penarikan zakat muzakinya menggunakan sistem payroll, juga sudah tentu ada dalil syarinya. Khususnya dalil fikih yang selalu memerhatikan kondisi sosial kemasyarakatan pada satu sisi dan semangat perubahan zaman pada sisi yang lain. Belum lagi keluasan dan keluwesan (elastisitas) ajaran syariah yang selalu memberikan ruang gerak (kesempatan) kepada kaum terpelajarnya untuk selalu berijtihad secara individu maupun terutama kolektif (jamai). Di antara persoalan yang masih terjadi hingga sekarang ialah hukum penarikan zakat profesi dari para professional umumnya dan muzaki ASN pada khususnya yang ditarik dari penghasilan Tunjangan Kinerja (Tukin) dalam hitungan bruto yang diterima.

Baca Juga : Hukum Penarikan Zakat Profesi dari Penghasilan Bruto (Bagian I)

Sebelum memberikan jawaban atas pertanyaan ini, insya Allah bermanfaat manakala kita menyimak sedikit perihal pembebanan wajib zakat yang sejatinya berdasarkan pada asas peringanan beban dan asas pembebanan terhadap harta produktif. Pembebasan pengenaan beban zakat pada pembiayaan pertanian (bibit, pupuk dan bahkan biaya pengelolaan dan perawatan), pembiayaan nyata (real cost) dan peniadaan wajib zakat (minimal menurut sebagian ulama) bagi hewan tunggangan dan hewan yang dikaryakan, menunjukan asas produktifitas dalam hal pewajiban zakat yang penlis maksud. Demikian pula dengan pengurangan pembiayaan nafkah individu muzaki dan keluarga (yang menjadi tanggungannya) yang tidak dikenai wajib zakat, semakin memperkuat dugaag asas produktifitas dalam hal wajib zakat.

Atas dasar asas produktifitas pada satu sisi dan asas peringanan pembebanan (taklif) pada saat yang bersamaan, ini bisa menimbulkan pertanyaan apakah dibenarkan atau malahan sahkah (menurut ilmu fikih) penarikan zakat profesi dari penghasilan bruto? Katakanlah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Banten No. 451/1567-Kesra/2019 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Pendapatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Banten dari Tunjangan Kinerja sebagaimana disebutkan di atas.

Tanpa ada maksud untuk memberikan opini apalagi mendiskusikan SK tersebut dalam teks apalagi konteksnya yang lebih luas dan mendalam, secara pribadi penulis berpendapat dan alhamdulillah menerapkan pengolekan zakat profesi dari penghasilan bruto (hitungan kotor) tidak selalu dan/selamanya dari hasil neto. Paling tidak dalam kasus-kasus tertentu dan/atau atas alasan-alasan tertentu pula. Begitulah lebih-kurang di antara karakter fikih Islam yang pada prinsip serba siap berubah dan/atau berubah-ubah di balik prinsip-prinsip syariah yang bersifat universal dan mendasar serta baku-abadi.

Yang jelas, rentang miqdar zakat yang tingkatan terrendahnya 2,5 % dan 5 %; sementara tingkatan tertingginya 10 % dan 20 %, itu menjadi salah satu pertimbangan baku dan abadinya standardisasi kadar tarif zakat dalam syariat Islam, sementara penetapan dan penerapannya secara administrative dan empiris tampak dibolehkan mubah). Termasuk dalam hal penentuan pengenaan tariff zakat atas penghasilan bruto atau neto. Mengapa ? Terutama mengingat penarikan zakat kaum professional termasuk untuk tidak mengatakan terutama PNS/ASN maaf, yang cuma 2,5 % (tidak/bukan sebesar 5 % atau 10 % apalagi 20 %), ini masih tergolong ke dalam kategori minimais/ringan (takhfi>f) yang secara umum dan keseluruhan insya Allah tidak akan memberatkan para muzaki. Belum lagi dihubungkan dengan aspek edukasi bagi para muzaki di satu sisi, dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi para penerima manfaat zakat (almustahiqqi>n) pada sisi yang lain.

Penutup

Tanpa ada maksud untuk memberikan opini langsung apalagi mendiskusikan secara khusus SK Gubernur Banten tersebut dalam teks dan konteksnya yang lebih luas dan mendalam, penulis beopini bahwa penarikan zakat profesi dari penghasilan bruto (kotor) ini in sya Allah masih tergolong ke dalam kebijakan dan kebajikan syaridan qanuni dalam pengertian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan asas-asas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Insya Allah, semoga ! Wallahu alam bi-al-shawab ! (Penulis adalah Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (FSH UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta; Wakil Ketua Komisis Fatwa dan Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (KF & DSN MUI) Pusat; serta Ketua Umum Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) dan Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ-NAS).*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here