Hukum Penarikan Zakat Profesi dari Penghasilan Bruto (Bagian I)

Oleh : Muhammad Amin Suma

Bismillahir-Rahmanir-Rahim Ambillah (Muhammad) zakat dari sebagian harta mereka; dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan (harta dan jiwa) mereka, serta mendoalah (Muhammad) untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (akan memberikan) ketentraman bagi (hati) mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Al-Taubah (9): 103).

Lebih dari satu bulan yang lalu, Gubernur Banten Dr. H. Wahidin Halim, M.Si mengeluarkan Surat Edaran nomor 451/1567-Kesra/2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Pendapatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Banten dari Tunjangan Kinerja.

Surat Edaran (SE) tertanggal 8 Mei 2019 ini memuat 4 item. Salah satunya (Nomor 3) berbunyi demikian: ”Berdasarkan pada butir 1 dan 2 di atas, kepada seluruh aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Banten yang sudah mencapai nisab agar menunaikan kewajiban zakatnya sebesar 2,5% dari total pendapatan”.

Secara umum dan keseluruhan, kehadiran Surat Edaran Gubernur Banten di atas, alhamdulillah dan insya Allah positif adanya. Kalaupun ada yang mempertanyakan, agaknya bukan disebabkan Surat Edaran-nya itu sendiri melainkan lebih terfokus kepada persoalan tertentu. Khususnya pada poin 3 dan lebih spesifik lagi terkait dengan anak kalimat yang menyatakan: “… agar menunaikan kewajiban zakatnya sebesar 2,5% dari total pendapatan sebagaimana dikutipkan di atas”.

Tulisan ini hendak mencoba lebih fokus pada persoalan penarikan zakat dari penghasilan bruto dalam hal Surat Edaran Gubernur Banten ini adalah Tunjangan kinerja (Tukin).

Zakat profesi

Zakat profesi, populer juga dengan sebutan zakat pendapatan, zakat penghasilan atau zakat al-mustafa’dah, adalah zakat yang dikeluarkan dari gaji/ujrah/fee/pendapatan/honor/ seorang profesional muslim-muslimah yang pendapatannya telah mencapai nisab (batas minimal wajib zakat).

Sayangnya, berlainan dengan zakat harta (amwa>l) dan khususnya zakat fitrah yang mengenai hukum (wajib), nisab dan tarif zakatnya boleh dikatakan sudah final (dikenal umat Islam sepanjang zaman dan tempat); khusus untuk zakat profesi, di sana-sini masih tersisa perbedaan dan perdebatan pendapat. Baik berkenaan dengan ikhwal hukum, nisab dan haulnya, maupun terkait dengan miqdar/tarif (presentasi) zakat dan bahkan dengan penarikan tarifnya itu sendiri apa dari penghasilan bruto (kotor) atau pendapatan netto (bersih).

Dasar hukum dan hukum dasar zakat profesi

Lepas dari kenyataan bahwa masih ada (sedikit) ulama/ahli yang tetap bergeming tidak mengakui kewajiban zakat profesi yang tetap harus kita hormati. Yang jelas mayoritas ulama di dunia Islam sependapat untuk mengakui eksistensi zakat profesi sebagaimana halnya zakat fitrah dan zakat mal. Termasuk dengan hukum wajibnya. Terutama surah Al-Taubah (9): 6 dan 103 selain surah Al-Baqarah (2): 267 yang terjemahannya masing-masing sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Al-Baqarah (2): 267).

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (T.Q.S. Al-Taubah (9): 60).

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan [658] dan mensucikan [659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (T.Q.S. Al-Taubah (9): 103).

Tentu saja masih banyak lagi ayat dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan eksistensi dan pewajiban hukum zakat profesi ini. Di Indonesia, pengakuan atas eksistensi dan hukum pewajiban zakat profesi, ini secara tersirat maupun tersurat dapat kita merujuk kepada beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun peraturan perundang-undangan yang ada.

Khususnya Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi sebagaimana pernah disebutkan di atas, dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Zakat. Belum lagi dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Penerapan zakat profesi

Bersyukur, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan – termasuk ilmu fikih Islam — yang ditopang oleh sains dan teknologi. Zakat profesi ini kemudian mendapatkan tempat yang sama terhormatnya di mata umatan muslimatan dunia. Tidak terkecuali di Indonesia. Paling tidak sejak paroh kedua dasawarsa 1960-an tepatnya 1967, di Indonesia sudah ada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) modern pertama yang mempraktikkan penarikan zakat profesi ini, yaitu Yayasan Baitul Mal Umat Islam (Bamuis) Bank BNI.

Pengakuan terhadap zakat profesi/penghasilan yang hukumnya wajib, semakin menguat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 03 tahun 2003 yang secara tegas menyatakan bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Sampai sekarang ini, alhamdulillah perihal kewajiban hukum zakat profesi secara umum dan keseluruhan sudah hampir menjadi ijmak (kesepakatan) semua ulama di Indonesia.

Minimal dari sebagian besarnya. Faktanya? Semua badan/lembaga amil zakat khususnya Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) milik pemerintah maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang swasta, justru sebagian besar atau bahkan semuanya sudah melakukan pengelolaan zakat profesi ini. (Penulis, Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (FSH – UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta; Wakil Ketua Komisi Fatwa dan Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (KF & DSN MUI) Pusat; serta Ketua Umum Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) dan Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ-Nas).)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here