Hotel dan Kos-kosan, Tak Ada Penangguhan Pembayaran Pajak

SERANG, (KB).- Komisi III DPRD Kabupaten Serang menyebutkan, tidak ada penangguhan pembayaran pajak bagi sejumlah hotel dan kos-kosan yang terdampak pandemi Covid-19. Hal tersebut, dikarenakan untuk pajak hotel dan kos-kosan langsung dibayar oleh penyewa.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang Agus Wahyudiono mengatakan, untuk masalah pajak hotel, restoran, dan kos-kosan sebenarnya mereka bayar dari penggunanya. Jika sementara tidak ada yang menyewa atau menginap, maka tidak akan ada yang disetor.

“Misal ada 100 kamar yang inap tinggal 10 persennya. Jadi, tidak ditangguhkan dan tidak dikurangi cuma beban turunnya, karena pengunjung yang berkurang,” katanya kepada Kabar Banten saat ditemui di ruang kerja, Kamis (23/4/2020).

Ia menuturkan, dengan adanya surat edaran bupati tentang larangan berkerumun otomatis berpengaruh terhadap pajak hotel dan lainnya.

“Yang biasanya omzet Rp 100 juta, karena enggak boleh ngumpul jadi menurun. Kami sudah pasang tapping box di hotel, jadi kelihatan di sana. Kami bisa prediksi sekian bulan kalau turunnya begini berapa (defisitnya),” ujarnya.

Ia menuturkan, sesuai hitungan sebelumnya, pendapatan di Kabupaten Serang pasti akan menurun drastis baik dari sisi pajak perhotelan, rumah makan, dan retribusi lainnya. Oleh karena itu, pihaknya akan mengevaluasi penurunan dan dampaknya.

“Bagaimana upaya kami ketika ada perubahan pendapatan untuk mengatur belanja sebagai imbasnya. Kemarin evaluasi pengelolaan pasar ada pengaruh, tapi tidak signifikan. Karena yang jualan ada yang beli masih ada. Kalau perhotelan luar biasa (terdampak),” ucapnya.

Disinggung soal pajak kos-kosan, saat ini capaian pajak tersebut, sebenarnya sudah mulai membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut, dikarenakan seringnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemilik kos-kosan tersebut, sehingga mereka sadar untuk membayarnya.

“Ada peningkatan kami sudah sosialisasikan saat reses, owner kos-kosan jadi ada penambahan,” tuturnya.

Politikus PKS tersebut menuturkan, aturan untuk pajak kos-kosan, yakni 10 persen dari omzet yang didapatkannya.

“Misal satu kamar Rp 500.000, jadi kalau ada 10 kamar kali aja. Itu dibebankan kepada penyewa sebetulnya. Kalau tidak disetor kerasa, tapi harus dipahami, bahwa bisnis ini sifatnya memfasilitasi masyarakat dan manfaat akan kembali, jadi disadarkan kewajibannya,” katanya.

Meski demikian, meskipun saat ini ada wabah Covid-19 tidak ada keringanan pengurangan nilai kewajiban pajak kos-kosan tersebut.

“Kalau keringanan jadi 5 persen enggak ada. Melonggarkan sanksi saja,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Serang sekaligus pemilik kos-kosan, dia sangat terdampak dengan adanya wabah Covid-19 ini. Saat ini banyak karyawan yang dirumahkan, sehingga mereka lebih memilih pulang kampung.

“Sekitar 30 persen dirumahkan karyawan. Jadi, mereka pulang kampung, untuk anak-anak dari Jawa dan Lampung rata-rata sudah lama ngekos 4-5 tahun,” ucapnya.

Akibat banyak yang dirumahkan, dari total 100 kamar yang dimilikinya saat ini hanya terisi 65 kamar.

“Itu yang masih bertahan, tapi belum tentu kalau corona berkepanjangan. Alhamdulillah bayarnya lancar, padahal biasanya terisi semua,” tuturnya.

Menurut dia, meski dalam kondisi seperti saat ini, untuk pembayaran pajak kos-kosan ke Bapenda tetap normal seperti biasa.

“Enggak ada (pemotongan) normal bayar pajak, enggak enak juga apalagi (saya) anggota dewan, Komisi III pula, menggebu (meminta wajib pajak) bayar pajak, masa kami sendiri enggak bayar, jadi (harus) menunjukkan,” katanya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here