Selasa, 25 September 2018

Honorer K2 Tuntut Diangkat ASN, TKS Minta Gaji Layak

SERANG, (KB).- Puluhan tenaga honorer kategori 2 (K2) di lingkungan Pemprov Banten menuntut diangkat menjadi aparatur sipil Negara (ASN). Sementara, pegawai non kategori atau tenaga kerja sukarela (TKS) meminta gaji yang layak. Hal tersebut terungkap saat mereka audiensi dengan anggota Komisi I DPRD Banten, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten, di Gedung GSG DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (6/3/2018).

Pegawai honorer dari Pengamanan Dalam (Pamdal) DPRD Banten, Asep Bima mengatakan, selama ini honorer di Banten masih dianggap tabu. Selain itu, stigma yang selama ini muncul bahwa honorer itu bermasalah dan ilegal. “Jadi kesannya jika stigma sekarang ini honorer temuan BPK dan KPK, honorer bermasalah. Honorer adalah kambing hitam sementara mereka yang memainkan peran hidup enak,” katanya saat beraudiensi.

Ia memahami dalam aturan yang ditandatangani saat perekrutan terdapat poin-poin yang tidak boleh dilanggar oleh tenaga honorer non kategori seperti tidak boleh menuntut jadi ASN, meminta kenaikan gaji dan poin terakhir yakni bisa diberhentikan kapan saja.
“Saya yakin bapak-bapak disini punya regulasi yang akan dikeluarkan. Punya cara untuk mengatasi persoalan yang berkemelut di Provinsi Banten ini,” tuturnya.

Tenaga honorer lainnya dari RSU Banten, Arif Firmansyah mengatakan, secara keseluruhan pihaknya memperjuangkan upah yang layak untuk peningkatan kesejahteraan. “Yang bekerja di pabrik dan industri Pendidikannya SMP, SMA digaji 3 sampai 4 juta sedangkan kita yang di pemerintahan digaji jauh dibawah itu,” ujarnya.

Kepala BKD Banten, Komarudin mengatakan, pihaknya beserta seluruh stakeholder terkait bukan berarti berdiam diri dan membiarkan polemik tersebut terus berlanjut. Namun menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima jumlah keseluruhan honorer K2 di Provinsi Banten.

“Dalam konteks Pemprov Banten kita memiliki peran yang berbeda tapi memiliki tujuan yang sama bagaimana membangun provinsi ini dengan cara masing masing. Namun, hingga saat ini BKD belum menerima, belum memiliki data k2 yang riil itu berapa, bahkan saya baru tahu data 646 (orang) itu hari ini,” katanya. Soal insentif yang dikaitkan dengan kesejahteraan, ia mengatakan bahwa sudah ada Standar Satuan Harga (SSH) yang menjadi patokannya. “Soal BPJS Ketenagakerjaan juga merupakan suatu peluang untuk bisa mensejahterakan tenaga honorer,” ujarnya.

Bagian Umum dan Kepegawaian pada Disdikbud Provinsi Banten, Dodi Darmawan mengatakan, pihaknya sudah mensimulasikan anggaran untuk tunjangan tenaga honorer di Provinsi Banten dan hasilnya anggaran tersebut cukup besar. “Kami gambarkan kapasitas anggaran itu dengan Pemprov Banten. Saat itu mencapai Rp 300 miliar. Ini saya sampaikan karena jangan sampai ada ungkapan bahwa Pemprov Banten PHP saja,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Zaid Elhabib mengatakan, komisi akan segera berkoordinasi dengan gubernur dan instansi terkait untuk membahas payung hokum terkait itu. “Ini kita lihat, karena aturan dari BKN-nya dan Menpan RB sudah jelas sebetulnya, hanya boleh ada PNS dan P3K dan semuanya diberikan konsekuensi kewenangannya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu didiskusikan, sebetulnya naungan hukumnya seperti apa,” ujarnya. (Masykur/Job)***


Sekilas Info

Wagub Banten Klaim Kekerasan Perempuan dan Anak Menurun

SERANG, (KB).- Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, mengatakan, korban kekerasan perempuan dan anak di wilayah Provinsi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *