Senin, 17 Desember 2018

Honorarium Kegiatan & SPPD Dipangkas

SERANG, (KB).- Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengeluarkan surat edaran (SE) efisiensi anggaran 2018. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mengecek kembali rencana kerja anggaran (RKA) seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kemudian memangkas sejumlah anggaran, di antaranya honorarium kegiatan dan dana surat perintah perjalanan dinas (SPPD), lalu mengalihkan ke kepentingan masyarakat.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Pemkab Serang, Agus Erwana mengatakan, rencana kerja OPD di kroscek lagi, dilihat mana anggaran yang bisa diefisiensi dan dialihkan ke program untuk kepentingan masyarakat. “Ya kalau umpamanya hanya 0-2 kilometer jarak tempuhnya tidak perlu pakai SPPD, masa ke provinsi umpamanya harus ada SPPD, kecuali ke antarkabupaten, masa iya kami di Kota Serang ke Kota Serang nagih SPPD, tapi efisiensi itu bukan berarti mencabut dana dari OPD-nya, namun anggarannya dialihkan ke kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat,” katanya saat dihubungi Kabar Banten, Senin (19/2/2018).

Selain itu, ujar dia, pihaknya juga menyisir anggaran lainnya di RKA OPD, seperti anggaran untuk lembur di seleksi kembali. Dilihat lagi apakah pekerjaannya harus lembur atau tinggal di-menage waktunya. “Jadi, semua dikroscek lagi, umpamanya ada panitia penagadaan bahan habis pakai, nah itu gak usah pakai panitia lah, langsung saja itu dari sekretariat perintahkan kasubag umumnya untuk pengadaan ini tinggal MoU gak usah pakai panitia,” ucapnya.

Kemudian, untuk honorarium kegiatan, seperti rapat, tutur dia, itu dihapuskan. “Honorarium itu yang diberi hanya non-ASN, kalau non-ASN jelas kan ya, tapi kalau ASN itu kaitannya kan kami sudah menaikkan TPP-nya,” katanya. Ia mengungkapkan, SE bupati keluar di awal 2018 dan langsung berlaku. Oleh karena itu, pihaknya menyortir kembali anggaran OPD, seperti untuk pembentukan kepanitiaan disortir kembali oleh bagian organisasi dan bagian hukum, mana yang perlu dibentuk panitia dan mana yang tidak.

“Modelnya begini panitia evaluasi kinerja umpamanya, masa OPD kerjanya pake panitia, seperti itu disortir lagi. Kemudian, misalnya ada piket semalam umpama 28 orang piket apa saja, nah piket itu dilihat lagi yang penting saja, kalau piket damkar oke, tapi penjaga gudang masa pake piket kan adanya di situ juga,” ujarnya.

Meski dilakukan efisiensi, dia mengatakan, bukan berarti uangnya diambil, jatah OPD tetap sama, tetapi dialihkan ke program kepentingan masyarakat. Hanya lebih mengefisiensikan dari kegiatan pelaksanaannya. “Kami lebih mengarahkan ke yang lebih penting, misalnya di BPBD ketemu sekian ratus juta, ya uangnya dibelikan perahu karet, tenda peralatan lainnya saja atau di Dinkes misalnya, dialihkan ke alat kesehatan untuk masyarakat, untuk Posyandu,” ucapnya.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan pada Setda Pemkab Serang, Ade Hadi Sukalta mengungkapkan, dalam penyusunan analisa standar biaya (ASB) dan standar satuan harga (SSH) ada penambahan aturan salah satunya terkait SPPD untuk jarak 0-2 kilometer itu tidak dibayar. “Kalau di 2017 kan masih dibayar 0-5 kilometer, nah sekarang SPPD 0-2 kilomter gak dibayar. Kemudian, untuk honor kegiatan juga ditiadakan bagi ASN kecuali non-ASN,” tuturnya dalam kegiatan Forum OPD sebagai wahana diskusi sharing dan audiensi dalam rangka penyesuaian rencana kerja (renja), Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tahun anggaran 2019, di Aula Tubagus Suwandi, Senin (19/2/2018). (YY)***


Sekilas Info

Masjid Agung di Alun-alun Barat Kota Serang, DMI: Benahi Sarana Ibadah yang Ada

SERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang disarankan, agar membenahi dan mengembangkan sarana ibadah di Alun-alun Kota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *