Honor Guru Ngaji di Kota Serang Rp 200.000 Per Bulan

SERANG, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengalokasikan anggaran untuk honorarium atau insentif guru mengaji gerabadan pada APBD Perubahan 2019. Masing-masing guru ngaji akan mendapatkan honor sebesar Rp 200.000 per bulan.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, pada APBD Perubahan 2019 ini, pihaknya lebih konsen pada janji-janji politiknya, seperti honor bagi guru mengaji gerabadan, marbot, dan pemandi jenazah.

“Yang ada perubahan yang kelihatan kami menganggarkan untuk guru mengaji, marbot, kemudian pemandi jenazah,” katanya seusai paripurna agenda penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2019 dan persetujuan bersama Raperda Kota Serang di DPRD Kota Serang, Kamis (15/8/2019).

Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin menuturkan, guru mengaji yang terdata mencapai 3.570 orang dan dianggarkan mendapatkan honor sebesar Rp 200.000 per bulannya, sedangkan honor pemandi jenazah dan marbot lebih sedikit.

“Kami belum mampu untuk sama, kami juga pengin mengakui keberadaan mereka. Jadi, disesuaikan dengan anggaran yang ada,” ujarnya.

Adanya honorarium tersebut, memacu pemkot, agar lebih menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) Kota Serang.

“Contoh kayak kontrak lahan pemerintah. Aset yang di pertanian, kemudian dari sisi parkir yang selama ini belum memenuhi target. Pada 2020, kami akan mengubah itu kemungkinan besar di pihak ketigakan,” ucapnya.

Untuk tiga bulan

Ketua DPRD Kota Serang Namin mengatakan, kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang dalam pemberdayaan masyarakat akan terus didukung. Meski demikian, menurut dia, honor guru mengaji, marbot, dan pemandi jenazah butuh anggaran yang cukup besar.

“Untuk guru ngaji sekitar Rp 3 miliar. Kami anggarkan tiga bulan terlebih dahulu di perubahan ini. Hanya saja yang jadi persoalan tiga bulan saja besar sekali, apalagi kalau satu tahun,” tuturnya.

Oleh karena itu, dia meminta pemkot harus mampu mengoptimalkan potensi PAD, seperti pe-ngelolaan Pasar Induk Rau (PIR) yang dianggap belum maksimal.

“Saat ini, Pasar Rau terkesan membebani daerah, berulang kali itu jadi temuan BPK. Kami berharap, wali kota melakukan tindakan tegas terhadap pihak ketiganya. Meninjau ulang memorandum of understanding (MoU) yang ada,” katanya.

Menurut dia, PIR memiliki potensi besar mendatangkan PAD bagi Kota Serang, tetapi saat ini Kota Serang hanya bisa mendapatkan pemasukan dari PIR rata-rata sekitar Rp 300 juta per tahun.

“Ditinjau ulang lah atas MoU yang ada, diambil alih silakan yang penting bisa memaksimalkan PAD. Kalau pihak ketiga masih berminat, penuhi juga kewajiban-kewajiban pada MoU,” ujarnya.

Padahal, ucap dia, DPRD melihat potensi dari PIR bisa mencapai Rp 1,5 sampai 2 miliar per tahun. Menurut dia, sangat jauh jika dibandingkan pemasukan saat ini. “Kalau kami melihat per tahun itu bisa Rp 1,5 sampai 2 miliar, jauh sekali kan dengan Rp 300 juta,” tuturnya. (Masykur/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here