Selasa, 19 Februari 2019

Hoax Harus Dilawan Bersama

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 tinggal menghitung bulan. Berbagai persiapan juga sudah dimaksimalkan oleh para panitia penyelenggara. Mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Namun jelang ditabuhnya pemilihan tersebut, hoax yang menyebar makin masif di tengah-tengah masyarakat.

Untuk menjaga integritas jalannya pesta demokrasi terbesar di negara Indonesia tersebut, hoax yang mudah menyebar karena dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan smartphone, harus dilawan bersama.

Hal itu terungkap saat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten berkunjung ke Kantor Redaksi Harian Umum (HU) Kabar Banten, Jl. Jend. A. Yani No. 72, Kota Serang, Rabu (23/1/2019). Rombongan Bawaslu Banten terdiri atas Ketua Didih M Sudi, dan komisioner lainnya yakni Nuryati Solapari, Badrul Munir, Muhammad Nasehudin, Sam’ani dan N Abdurossid Siddiq.

Mereka diterima Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat (Kabar Banten) Rachmat Ginandjar, Pimpinan Redaksi HU Kabar Banten Maksuni Husein, Redaktur Pelaksana HU Kabar Banten Supriyadi Jayasantika, Redaktur Pemilu Hakiki Yasin, Sekretaris Perusahaan Rahmat Jamaludin, Manajer Iklan dan Pemasaran Ucu Mutmainah.

Dalam diskusi hangat selama lebih dari satu jam itu, para komisioner Bawaslu Banten sepakat bahwa media memiliki peran yang besar dalam mengedukasi masyarakat terkait penyebaran berbagai informasi. Apalagi, menjelang bergulirnya pemilihan serentak.

“Isu hoax saat ini sudah menyasar di segala bidang. Bukan hanya saat pemilu, tapi menjelang pemilu juga menjadi hal yang besar di tengah-tengah masyarakat. Melalui perusahaan media, tentunya kami berharap ada edukasi kepada masyarakat terkait informasi-informasi tersebut,” kata Didih.

Menurut dia, masyarakat saat ini kurang memiliki kesadaran untuk mengecek kembali informasi apapun yang diterima. Terlebih, di Banten kondisi di lingkungan masyarakatnya begitu sensitif jika menerima informasi yang langsung menyinggung ke ranah kehidupan pribadi seperti isu keagamaan.

“Banten punya emosi keagamaan yang tinggi. Itu tentunya mudah dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang kenapa orang di kita mudah terpengaruh hoax, karena karakteristik kita jarang baca. Biasanya kurang mengecek kembali isi informasi itu. Padahal kan belum tentu yang diterima itu valid,” ujarnya.

Didih mengatakan, berbagai modus penyebaran hoax di sejumlah flatform media sosial kini sudah semakin tidak terbendung. Jika sebelumnya isu-isu itu banyak disebar melalui facebook, twitter dan instagram, kini informasi bohong tersebut banyak menyasar grup-grup WhatsApp yang lebih bersifat privasi.

“Kalau yang disebar lewat WA ini tidak mudah terpantau. Sekarang kan banyak orang hingga ke kampung-kampung sudah punya gadget atau gawai. Info hoax itu tentunya mudah tersebar begitu saja tanpa pernah nyari pembandingnya. Padahal kan judul sama isinya juga tidak sesuai. Banyak link berita bohong yang disebar itu beda sama caption-nya,” tutur Didih.

Menurut Didih, masyarakat punya hak untuk memilih siapapun calon yang akan maju di Pemilu 2019. Namun yang dikhawatirkan, ada sejumlah oknum yang sengaja menyebar informasi bohong atau hoax yang menyerang salah satu kelompok tertentu, agar dia tidak dipilih pada hari pencoblosan nanti.

“Warga milih siapapun silakan, tapi yang tidak boleh itu menyebarkan hoax yang mengarah pada kebencian. Kalau tidak segera direspons secara bersama, ini bisa berpotensi membuat suasana tidak kondusif di lingkungan masyarakat,” ucap Didih.

Jalin kerja sama

Komisioner Bawaslu Banten Sam’ani, berharap bisa menjalin kerja sama secara intensif dengan HU Kabar Banten untuk mengedukasi masyarakat terkait penyebaran informasi tentang kepemiluan. Sebab, Banten merupakan daerah yang mendapat perhatian, baik itu dari para lembaga pemerhati demokrasi, maupun pasangan calon yang akan bertarung di Pemilu 2019.

“Tantangannya sekarang sangat besar. Kami harapkan ada kegiatan antara Bawaslu Banten dengan Kabar Banten, yang bisa disinergikan bersama-sama,” kata Sam’ani.

Hal hampir senada juga disampaikan Komisioner Bawaslu Banten lainnya Nuryati Solapari. Menurut dia, media memiliki peran positif untuk mengawal jalannya Pemilu 2019 yang bisa bersifat independen dan berintegritas. “Kami berharap media dalam hal ini Kabar Banten, bisa bersama-sama dengan Bawaslu mengawal jalannya pemilu sehingga bisa berlangsung dengan kondusif,” ujar Nuryati.

Nuryati Solapari mengatakan, Bawaslu hingga kini sudah melakukan pengawasan terhadap sejumlah tahapan Pemilu 2019. Di antaranya pengawasan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu di Banten, laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) kontestan pemilu hingga penertiban sejumlah alat peraga kampanye (APK) yang menyalahi ketentuan.

“Itu bagian dari kontrol kami dalam mengawal pemilu. Supaya pemilihan nanti terlaksana secara tertib, berkeadilan, dan tentunya memberikan kualitas pemilu yang baik mulai dari proses maupun hasil,” katanya.

Dari beberapa penertiban APK, kata dia, kosentrasi paling banyak berada di Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Data Bawaslu terakhir per Desember 2018, sekitar 8.100 APK sudah ditertibkan secara berkala. “Ini belum data di Januari 2019,” ujarnya.

Pengawasan terakhir dilakukan Bawaslu dengan melakukan kontrol terhadap logistik pemilu yang mulai disebar pada 15-18 Desember 2019. Bawaslu, kata Nuryati, ingin memastikan bahwa logistik tersebut disimpan di tempat aman dan bisa digunakan seluruhnya pada hari pemilihan nanti. “Apalagi sekarang masuk musim penghujan. Kami ingin memastikan tempan penyimpanannya memang sudah layak sehingga tidak ada kendala pada saat penyebaran logistik nanti ke setiap TPS,” tutur Nuryati.

Menurut Komisioner Bawaslu Banten Abdul Munir, media bisa menjadi rekan Bawaslu dalam menyampaikan berbagai informasi pengawasan tahapan Pemilu 2019. Salah satunya dengan menyampaikan informasi terkait sejumlah pelanggaran yang dilakukan tim sukses, relawan ataupun peserta pemilu. “Sinergitas ini yang harus kita pererat. Jadi, kalau ada pelanggaran, itu bisa kita share ke media. Bukan tidak mungkin, temuan-temuan pelanggaran itu bisa terjadi karena awalnya bersumber dari media,” katanya.

Tim penangkal hoax

Menanggapi hal itu, Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat (Kabar Banten) Rachmat Ginandjar mengatakan, peran Bawaslu dan media dalam mengawal pemilu tidak jauh berbeda. Menurutnya, media sebagai pilar demokrasi juga memiliki kontribusi yang sama dalam menjaga integritas pemilu yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas bagi masyarakat di Indonesia. “Bawaslu dan media perannya tidak jauh berbeda,” katanya.

Terkait hoax, pria yang akrab disapa Ragin ini mengatakan, redaksi HU Kabar Banten sudah memiliki tim yang bisa menangkal informasi bohong tersebut. Menjelang Pemilu 2019, tim ini tentunya akan memiliki kontribusi yang besar jika bisa bersinergi dengan Bawaslu untuk memberikan edukasi positif kepada masyarakat.

“Kami pernah mengundang Kepala Kominfo se-Provinsi Banten, pejabat kepolisian, MUI hingga Kemenag untuk memperkenalkan tim antihoax ini. Mudah-mudahan nanti bisa disinergikan dengan Bawaslu untuk menyasar beberapa segmen. Soalnya sekarang yang kena hoax bukan hanya orang menengah ke bawah saja, tapi yang taraf pendidikannya sudah tinggi juga bisa kena,” tuturnya.

Dalam perkembangan kemajuan teknologi, kata Ragin, HU Kabar Banten juga sudah menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Saat ini, HU Kabar Banten bukan hanya memproduksi berita melalui surat kabar. Akan tetapi, sudah bisa masuk dan menyasar ke beberapa pasar digital sesuai kebutuhan masyarakat.

“Media-media ini bisa disinergikan dengan Bawaslu jika ingin melakukan sosialisasi. Imbauan sampai ajakan, khususnya yang menjangkau kepada masyarakat milenial. Kami juga punya flatfrom www. kabar-banten.com dengan rangking alexa, yang menurut catatan terakhir pembacanya terbesar di Banten. Itu bisa dimanfaatkan, sehingga target melakukan sosialisasi terhadap segmen tertentu bisa dilakukan secara optimal,” ujarnya. (Rifat Alhamidi)*


Sekilas Info

PEMBERITAHUAN RENCANA PENGADAAN TANAH UNTUK PENAMBAHAN LAJUR KE-4 JALAN TOL TANGERANG-MERAK TAHAP II DAN TAHAP III

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEKRETARIAT DAERAH Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *