Senin, 25 Juni 2018

Hingga Maret, Serapan Anggaran Rendah

PANDEGLANG, (KB).- Hingga triwulan pertama (Maret) realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 masih terbilang rendah. Bahkan realisasi pekerjaan fisik pembangunannya nihil. Menurut informasi, serapan anggaran yang baru terealisasi baru sebatas belanja langsung dasar. Seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), pembayaran biaya listrik, telepon dan honor tenaga kerja kontrak (TKK).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang, Ramadani mengatakan, informasi data yang diterimanya,saat ini tidak lebih dari 32 Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang baru diserahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

“Saat ini baru ada sekitar 32 RPP yang masuk. Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Perumahan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Anggaran yang sudah diserap baru belanja langsung dasar. Maka, kami ingin mendorong serapan anggaran agar kinerja penyerapannya bagus,” ujar Kepala BPKD kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (13/3/2018).

Ramadani menerangkan, seharusnya proses lelang fisik sudah mulai dilakukan. Mengingat hal itu menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga harus dibentuk rencana aksi. “Ini menjadi perhatian, karena Pandeglang tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan sangat tinggi,” ucapnya.

Menurut dia, selain berpengaruh terhadap pembangunan, lambatnya serapan anggaran juga terjadi pada sektor lelang. Hal tersebut menjadi ancaman dalam mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK). Nilai DAK untuk Pandeglang sebesar Rp 426 miliar, terancam gagal diterima secara utuh, apabila serapan anggarannya rendah. “Sekarang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, DAK baru bisa ditransfer apabila semua paket lelang sudah selesai kontrak, paling lambat 21 Juli 2018,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika rekapan paket lelang yang terkontrak masih di bawah pagu anggaran DAK, maka sisanya akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa Kementerian Keuangan dan tidak bisa ditransfer ke daerah. “Begitu kegiatan sudah kontrak, Kemenkeu akan langsung menghitung silpa. Misalkan, pagunya Rp 100 miliar, tetapi yang terkontraktuilkan hanya Rp 85 miliar. Sisanya menjadi silpa Kemenkeu. Jadi mereka transfer sesuai nilai kontrak,” tuturnya.

Ramadani meminta agar OPD yang belum menyerahkan RPP untuk segera mengajukan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar lelang bisa ditayangkan. Jika semua syarat administrasi sudah dipenuhi, maka ULP diminta untuk tidak menunda-nunda proses lelang.
“Padahal yang ada saja diproses dulu, sepanjang OPD sudah menyerahkan RPP. Kendalanya memang belum ada komitmen dari Kepala OPD pengelola DAK. Mereka harus segera menyusun RPP dan ULP juga harus mulai gerak,” ucapnya. (EM)***


Sekilas Info

Halal Bihalal Pererat Silaturahim PDAM Pandeglang

Untuk mempererat silaturahim dan menjalin sinergitas baik pegawai, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Berkah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *