Hegemoni Oligarki di Panggung Pilkada

Oleh : Agus Sutisna

Dalam konstelasi dimana dominasi elite partai dan kelompok oligarkinya sangat nyata dan terasa, tesis yang menyatakan bahwa Pilkada adalah urusan politik lokal (keberhasilan pasangan calon (manapun) adalah keberhasilan lokal; dan operasi pemerintahan oleh paslon pemenang itu di kemudian hari adalah wewenang kepemimpinan lokal; lalu warna lokal akan menyepuh lukisan sejarah masa depan daerah itu), hemat saya merupakan bentuk kenaifan politik yang tiada tara. Ia lebih menyerupai mimpi daripada kenyataan.

Dalam tesisnya separuh abad silam, C. Wright Mills (The Power Elite, 1956) pernah menjelaskan bagaimana the rulling elite membangun kolaborasi yang ditopang oleh tiga kekuatan yang terintegrasi dan solid : ekonomi, politik dan militer. Keputusan-keputusan penting yang mereka ambil menentukan struktur dasar dan orientasi ke arah mana masyarakat bergerak; pun membentuk model kehidupan publik yang berada di bawah jejaring kontrol dan hegemoni kekuasaannya. Poin terpenting dari kolaborasi oligarkis ini adalah, bahwa apapun keputusan politik yang mereka ambil sesungguhnya tidak diproyeksikan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat, melainkan semata-mata untuk mempertahankan dominasinya atas kehidupan bersama.

Dengan unit analisis partai politik, pandangan yang setara juga pernah diungkapkan oleh Robert Michels; dikenal dengan konsep “hukum besi oligarki” (iron law of oligarchy). Konsep ini menjelaskan suatu kecenderungan umum kekuasaan untuk menjadi terkonsentrasi di tangan suatu elite yang keputusan dan tindakan politiknya secara bertahap diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan mereka lebih daripada usaha untuk memperjuangkan kepentingan publik. Mereka, ungkap Michels (S.P. Varma, Teori Politik Modern, 1995), menggunakan segala jenis metode seperti pidato, persuasi, serta mempermainkan berbagai instrumen dengan maksud untuk membodohi masyarakat.

Jangkar oligarki

Dengan menggunakan perspektif tersebut, nyaris mustahil bahwa elite-elite politik di Jakarta akan “membiarkan” kekuasaan di daerah meliar tanpa kendali tangan mereka. Fenomena ini bahkan sudah tampak pada saat proses kandidasi para bakal calon kepala daerah di manapun. Melalui institusi DPP partai masing-masing, para elit itu mengatur sedemikian rupa partai mana berkoalisi dengan partai mana; figur siapa dipasangkan dengan siapa.

Tesis ini berlaku tanpa pengecualian, misalnya karena figur calonnya adalah orang kuat lokal (local strongman), bos lokal (local bossis), atau bahkan figur yang dikenal clean sekaligus populer dan memiliki akseptabilitas tinggi di daerahnya. Pada akhirnya mereka akan tunduk pada kehendak elite oligarki partai pengusungnya di Jakarta. Mereka, figur-figur itu takkan lebih dari jangkar para elite dan segelintir oligarkinya di daerah untuk menancapkan pengaruh dan menghegemoni kehidupan politik-ekonomi lokal.

Tentu saja akan lebih mencemaskan lagi jika kemudian para elit partai itu bekerjasama dengan para bandar yang memasok biaya dan logistik pemenangan bagi para kandidatnya dalam Pilkada. Mereka akan menjadi barisan oligarki yang sempurna, yang mengendalikan secara tiranik tatakelola kekuasaan di daerah. Seperti pernah diakui sendiri oleh Milton Friedman, pengusung neolib yang terkenal itu : “The combination of economic and political power in the same hands is a sure recipe for tyrany”.

Menjelang proses kandidasi Pilkada serentak 2020, kehadiran model kekuasaan tiranik di daerah yang dikendalikan para elite dan barisan oligarkisnya di pusat ini pantas dicermati dan diwaspadai (oleh publik pemilih tentu saja) karena ia potensial terjadi mengingat proses perhelatan Pilkada yang masih serba transaksional dan saling berburu rente, sejak dari proses kandidasi. Tiran adalah penguasa yang dengan cara represif mengoperasikan kekuasaannya lebih diperuntukkan bagi kepentingan elite dan kelompok oligarkinya ketimbang diproyeksikan untuk kesejahteraan rakyat.

Korupsi misalnya, dalam pengertian konvensional, dimana secara terang-terangan para elite dan bandar bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum karena merugikan keuangan negara mungkin saja tidak terjadi. Tetapi, para penguasa tiran, dengan otoritas yang dimilikinya bisa dengan mudah menciptakan kebijakan-kebijakan resmi dan legal bagaimana sumberdaya daerah (local resources) dialokasikan dan didistribusikan sakarep dewek hingga melahirkan berbagai bentuk monopoli di satu sisi sekaligus melahirkan berbagai bentuk kesenjangan dan marjinalisasi secara massif dan terstruktur di sisi yang lain.

Contoh ekstremnya seperti apa yang pernah dilakukan oleh Rafael Trujillo, penguasa tiran Republik Dominika (1929-1961), yang mengangkat Ramfis (anaknya sendiri) menjadi seorang Kolonel pada usia tiga tahun ! Ya, seorang tiran memang bisa, bahkan mengambil kebijakan sesinting itu. Apalagi hanya kebijakan (yang tampak) separuh edan, misalnya mengavling proyek-proyek strategis di daerah untuk para bandar yang telah membiayai pemenangannya dalam Pilkada, lalu mereka berpesta sambil melupakan rakyat yang kemarin memberinya mandat.

Penguatan literasi politik dan ‘Civil Society’

Paparan di atas tidak bermaksud menebar pesimisme politik. Apalagi Pilkada 2020 sudah dimulai tahapannya, dan bangsa ini mestinya sudah ada di posisi point of no return soal pemilihan langsung kepala daerah. Sebaliknya fakta-fakta seputar dominasi elite dan oligarki itu justru dimaksudkan sebagai “alarm politik” agar publik semakin menyadari, bahwa pilkada langsung (popular vote) yang semangat dasarnya adalah pengejewantahan kedaulatan dan hak konstitusional rakyat tidak terus menerus “dibajak” oleh mereka.

Nah, agar “bajak membajak” kedaulatan rakyat ini tidak terus menerus terjadi, selain tentu saja perbaikan regulasi dan penguatan elemen-elemen civil society, ikhtiar strategis yang harus terus dibangun dan dikembangkan adalah penguatan literasi pilkada para pemilih. Perbaikan regulasi penting dilakukan untuk mempersempit jalan konspirasi jahat para bakal kandidat dengan oligarkh partai dan para pemodal. Dalam konteks ini prinsip desentralisasi di bidang politik atau yang lazim disebut sebagai devolution of power penting diperkuat landasan pelembagaan dan implementasinya dalam perundang-undangan. Penguatan elemen civil society yang bermoral dan berintegritas juga penting sebagai penyeimbang dan pengendali naluri-naluri kuasa para aktor yang akan bermain di panggung pilkada.

Literasi pilkada perlu difahami lebih dari sekadar pengetahuan soal-soal teknis elektoral misalnya kapan dan bagaimana cara memberikan suara. Ia harus menyasar dimensi-dimensi pengetahuan politik-kepemerintahan yang lebih luas, misalnya dampak buruk yang dapat terjadi di kemudian hari manakala para pemilih masih mendasarkan pilihannya pada pemberian-pemberian material sesaat (uang, sembako) dan seterusnya. Intinya literasi pilkada harus mampu menumbuhkan kesadaran pemilih bahwa pilkada merupakan pintu masuk pertama untuk memperbaiki keadaan, memperbarui masa depan kehidupan bersama. Dan karena itu, sejak awal cara dan prosesnya harus dilakukan dengan baik dan berintegritas. (Penulis, Komisioner KPU Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here