Hasil Verfak KPU dan Panwaslu Kab. Serang, Empat Kades Diduga Anggota Parpol

Sebanyak empat kepala desa (kades) di wilayah Kabupaten Serang, diduga masuk struktur kepengurusan partai politik. Hal itu terungkap pascatahapan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Serang.

Komisioner Panwaslu Kabupaten Serang bagian Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Abdurohman mengatakan, dari hasil pengawasan verifikasi faktual berkaitan dengan kepengurusan yang telah dilakukan, pihaknya menemukan dugaan keterlibatan empat kepala desa menjadi pengurus partai politik.

Keempat kepala desa itu di antaranya, kepala desa di Kecamatan Bojonegara, kepala desa di Kecamatan Kramatwatu, dan dua kepala desa di Kecamatan Carenang.”Sekarang dalam proses klarifikasi yang bersangkutan,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui dalam acara tertulis seleksi PPK di Gedung PKPRI, Kota Serang, Selasa (6/2/2018).

Pihaknya juga tidak berhenti melakukan pencermatan dan pengawasan hanya sampai di empat orang tersebut. Sebab, pencegahan dikarenakan temuan itu menyangkut seseorang yang memiliki jabatan berkaitan dengan struktur parpol, sehingga tahapannya tidak berhenti ketika tahapan verfak selesai.

“Memang tahapannya (Verfak) sudah selesai tapi proses pengawasannya terkait keterlibatan TNI/Polri, ASN, termasuk kepala desa disitu akan kita lakukan,” tuturnya. Berdasarkan informasi yang beredar, pihaknya meyakini masih ada beberapa kepala desa yang diduga masuk menjadi pengurus parpol.

Larangan keterlibatan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatakan bahwa selama kampanye dilarang melibatkan kepala desa dan perangkatnya. “Dan ada ancaman pidananya. Walaupun, tadi di undang-undang itu secara terperinci tidak disebutkan secara jelas kepala desa menjadi anggota parpol tapi di undang-undang desa itu ada,” katanya.

Setelah penemuan itu, pihaknya mengambil langkah-langkah untuk memastikan keterlibatan kades melalui proses klarifikasi dan kajian apakah memenuhi unsur pelanggaran atau tidak. Misalnya, dibuktikan dengan dokumen SK Parpol dan juga dokumen terkait dengan kepala desa.

“Kalau misalkan yang bersangkutan terbukti kita sampaikan kepada atasannya,” ujarnya.┬áDia berharap penemuan itu menjadi peringatan bagi semua kepala desa yang menjadi bagian dari pengurus parpol. Sebab, jika kemudian mereka terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, konsekuensinya berupa pidana.

“Jadi kita sarankan memilih, karena kami tidak dalam rangka memasung kreativitas atau hak seseorang untuk memilih dan dipilih. Namun, tadi karena jabatan yang bersangkutan, ada etik yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Maka, atas dasar itu, kami lakukan upaya pemanggilan dan klarifikasi. Nanti hasilnya akan kami sampaikan apakah yang bersangkutan terbukti atau tidak,” tuturnya.

Belum terima laporan

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Rudy Suhartanto mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih belum menerima adanya laporan terkait keterlibatan kepala desa dalam pengurus parpol. “Laporkan ke kami dan parpol yang bersangkutan. Parpolnya saya perintahkan untuk memberhentikan,” ujarnya.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang pilkades, secara jelas ada persyaratan kades yang tidak boleh berpartai politik. Jika memang berpartai politik, ia harus mengundurkan diri dengan surat keterangan dan juga diberhentikan sebagai pengurus oleh parpolnya.

Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar Bawaslu segera membuat laporan kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. “Nantinya bupati yang akan menyampaikannya kepada dinasnya. Dan partainya harus jelas mana saja. Nanti bupati akan meminta agar kades itu memilih,” katanya. (Dindin Hasanudin)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here