Hasil Reses DPRD Banten, Masyarakat Keluhkan Infrastruktur

SERANG, (KB).- Masyarakat Banten mengeluhkan infrastruktur. Hal tersebut terungkap dalam sidang paripurna agenda penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Banten masa sidang I tahun sidang 2018-2019 yang dilakukan di Ruang Paripurna DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (20/12/2018).

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD Banten pada awal Desember 2018 yang sudah rampung, keluhan infrastruktur muncul di semua daerah pemilihan (dapil), meliputi dapil Banten I (Kabupaten Lebak dan Pandeglang), dapil Banten II (Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon), serta dapil Banten III (Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang Selatan).

Juru bicara dapil Banten I, Hj. Siti Erna Nurhayati mengatakan, aspirasi yang diserap dibagi menjadi beberapa bidang, yakni bidang pembangunan, perekonomian, pemerintah, keuangan, aset dan kesejahteraan. Pada bidang pembangunan, muncul beberapa keluhan tentang pembangunan infrastruktur.

Pertama, masyarakat meminta agar Pemprov Banten merealisasikan pembangunan Jalan Cimanggu-Sumur, Taman Jaya Kabupaten Pandeglang. Kedua, meminta pembangunan jalan di Kecamatan Cilograng. Ketiga memaksimalkan pemeliharaan jalan lingkungan dan jalan desa. Keempat, memperlebar salah satu jalan di Kecamatan Cimarga. Kelima, bantuan jembatan di Kecamatan Cimarga dan Muncang Kabupaten Lebak.

Di daerah yang sama, juga ada permintaan perbaikan irigasi. Ketujuh, masyarakat di Kecamatan Cibaliung meminta fasilitas untuk air bersih. Kedelapan, masyarakat di Cadasari Kabupaten Pandeglang meminta agar menyelesaikan sodetan di Sungai Cisata karena sering banjir ke beberapa kampung.

Bidang perekonomian, masyarakat meminta agar meminta Pemprov Banten memberikan bantuan bibit tanaman dan perkebunan, memaksimalkan peredaran hasil hutan kayu, meningkatkan kualitas beras raskin, membantu meningkatkan produksi usaha kecil, memberikan bantuan kapal ikan dan memastikan kepemilikan status Pulau Umang dan Pulau Oar yang selama ini diklaim milik perusahaan dan perorangan.

Dalam bidang pemerintahan, masyarakat meminta untuk menertibkan izin pertambangan pasir, membuka pelayanan dalam mengurus izin surat penangkapan ikan, menyosialisasikan aturan pendirian SMA swasta dan meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintah. “Sehingga, pelaksanaan program dan kegiatan bisa dilaksanakan bersama-sama,” ujarnya.

Untuk bidang keuangan, masyarakat meminta agar pemprov merealisasikan bantuan hibah dan sosial untuk pembangunan ponpes, masjid, musala, majelis taklim serta bantuan operasional untuk guru MI dan guru ngaji. “Kemudian, memprioritaskan bantuan keuangan desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa,” ucapnya.

Sementara bidang kesejahteraan rakyat, masyarakat meminta agar pemprov membangun unit SMA yang baru di Kabupaten Pandeglang Selatan dan Lebak Selatan, memperjelas status guru honorer, revitalisasi cagar budaya dan memaksimalkan pengawasan dana BOS. “Kemudian, merealisasikan pembangunan RSUD Cibaliung dan membuka cabang BPJS di Malingping (Lebak),” katanya.

Jalan lingkungan

Dari Dapil Banten II, H. Murtawisata sebagai juru bicara mengatakan, masyarakat meminta agar pemprov membangun jalan lingkungan dan desa/kelurahan, membangun MCK di kawasan permukiman dan kawasan kumuh, memberikan rumah tidak layak huni, merealisasikan jembatan di Kaligandu Kota Serang, pelebaran Jembatan Bogeg Kota Serang dan memasang penerangan jalan umum di Ruas Palima-Cinangka.

“Bidang perekonomian, masyarakat meminta bantuan budidaya ikan tawar, pembiayaan usaha kecil, membuka gerai usaha lokal, membuka industri pariwisata dan objek wisata alam serta memperketat peredaran hasil hutan kayu,” tuturnya.

Selain itu, muncul juga permintaan agar pemprov memastikan 60 persen warga lokal diprioritaskan oleh industri. Sebab, pada faktanya pekerja banyak dari luar kota, sehingga banyak pengangguran.

“Pada bidang keuangan dan aset, meminta pemprov memberikan bantuan dana sosial untuk ponpes, pembangunan masjid dan musala. Kemudian memberikan bantuan untuk guru madrasah diniyah dan guru ngaji serta memberikan modal usaha bagi warga tidak mampu,” ujarnya.

Begitu juga di dapil Banten III, yang disampaikan juru bicaranya, A Jaini. Dalam penyampaiannya, ada beberapa masalah infrastruktur yang dikeluhkan. Di antaranya, masyarakat meminta penyelesaian perbaikan Jalan Curug, Parung Panjang dan meminta pembangunan fly over Jalan Sudirman. Selain masalah infrastruktur, banyak juga keluhan dalam bidang lain yang disampaikan.

Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Banten Ino S Rawita menuturkan, Pemprov Banten akan menindaklanjuti hasil reses Anggota DPRD Banten. Akan tetapi, pihaknya akan terlebih dahulu memilah aspirasi tersebut. Untuk melihat mana yang jadi kewenangan pemprov, kabupaten/kota dan pusat.

“Karena di daerah perlu ada penjelasan kadang kegiatan pusat, dan kabupaten/kota. Akan ada penjelasan nanti akan dipilah dulu. Tadi ada masalah RTLH (rumah tidak layak huni), itukan ada di pusat, kabupaten/kota ada di pemprov, nilainya kadang berbeda-beda,” kata Ino. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here