Hasil Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, Elpiji 3 Kg Jadi Dua Harga

SERANG, (KB).- Pemerintah akan menetapkan dua harga berbeda untuk elpiji 3 kilogram (Kg). Bagi para usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan warga miskin dengan harga subsidi senilai Rp 18.000 per tabung dan bagi warga mampu Rp 35.000 per tabung.

Dewan Penasihat Hiswana Migas Banten Rahmat Halim mengatakan, pihaknya akan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Termasuk, dengan diberlakukannya dua harga gas elpiji untuk UMKM dan warga miskin serta harga khusus untuk warga mampu.

Namun sampai saat ini, kata dia, Hiswana Migas pun belum melakukan rapat koordinasi terkait kebijakan tersebut.

“Kami dari Hiswana pada dasarnya mengikuti aturan pemerintah saja akan seperti apa. Termasuk jika memang akan diberlakukan dua harga. Hiswana juga belum menerima informasi itu, tapi kalau memang diberlakukan ya kenapa tidak supaya adil bagi warga miskinnya,” kata Rahmat Halim, Rabu (12/2/2020).

Secara terpisah, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Serang Dedi Arif Rohidi, membenarkan pemerintah tetap menggunakan harga subsidi untuk UMKM dan warga miskin yaitu sekitar Rp 18.000 per tabung. Sementara, bagi warga mampu akan dikenai harga Rp 35.000 per tabung.

Dari dari hasil rapat koordinasi (Rakor) antara pemerintah pusat dan daerah, kata dia, pembagian harga tersebut dilakukan agar penerimaan gas elpiji bisa tepat sasaran.

“Kemarin sudah ada rapat, jadi pembagiannya itu buat warga mampu harganya Rp 35.000 per tabung. Kemudian UMKM dan warga miskinnya itu masih menggunakan harga subsidi,” katanya kepada Kabar Banten, Rabu (12/2/2020).

Oleh karena itu, kata dia, isu terkait harga gas melon naik mencapai Rp 35.000 per tabung tidak akan diberlakukan untuk semua kalangan. Akan tetapi, kata dia, pemerintah membagi harga tersebut untuk keduanya termasuk UMKM di dalamnya. Namun, nantinya untuk pembelian gas elpiji ini warga miskin dan UMKM akan menggunakan kartu.

“Nanti pembeliannya juga menggunakan kartu. Nah kalau ini sistemnya belum tau seperti apa nanti. Apakah mereka membeli langsung ke pangkalan atau seperti apa,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, untuk pengambilan atau pembelian elpiji bagi UMKM dan warga miskin pun dibatasi. Untuk UMKM dalam seminggu hanya bisa membeli 2 tabung dan untuk warga miskin hanya bisa membeli 1 tabung dalam seminggu.

“Jadi ada pembagiannya nanti dalam seminggu UMKM 2 tabung dan warga miskin 1 tabung. Sudah disiapkan seperti itu nantinya,” ujar Dedi.

Untuk kuota gas elpiji 3 kg Kabupaten Serang tahun ini, kata dia, sebanyak 32.693,83 matrikx ton. Berbeda dari tahun 2019 yang sebanyak 32.656,78 matrix ton, terdapat sedikit penambahan.

“Sebelumnya sih kami minta kuota dikurangi sedikit karena kan di kabupaten sudah ada yang menggunakan jaringan gas yakni di Kramatwatu,” ucapnya.

Untuk diketahui, kalangan mampu di Banten yang masih menggunakan elpiji 3 kilogram bersubsidi masih cukup banyak atau terbilang tinggi. Meskipun, elpiji 3 kilogram diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melakukan perbaikan dan memperketat pengawasan dalam proses penyaluran gas elpiji tiga (3) kilogram (Kg) bersubsidi dengan dibatalkannya rencana pencabutan subsidi gas tersebut. Hal itu dilakukan agar kebijakan pemberian subsidi tepat sasaran.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang Agus Wahyudiono mengatakan, pemerintah juga perlu melakukan perbaikan dalam proses penyaluran subsidi gas melon atau gas elpiji tiga kilogram. Sebab, selama ini penyaluran gas tersebut dinilai tidak tepat sasaran dan masih sangat minimnya pengawasan dalam prosesnya.

Sehingga, banyak warga mampu yang akhirnya menerima sekaligus menimbun gas elpiji tiga kilogram lebih dari dua tabung.

“Kadang yang dapatnya kebanyakan warga mampu. Kemudian beli lebih dari dua, nanti warga miskin atau tidak mampu malah gak kebagian. Ini yang harus menjadi pelajaran,” ujar Agus belum lama ini.

Menurut dia, perlu ada pengawasan ketat dari Pemerintah Kabupaten Serang dalam pemberian gas elpiji ke masyarakat tidak mampu. Salah satunya dengan melakukan pengawasan di tiap pangkalan gas elpiji yang ada di masing-masing kecamatan.

“Pengawasan baik di pangkalannya harus terus dilakukan. Jangan sampai lengah,” ucapnya.

Untuk diketahui, kuota elpiji 3 kilogram wilayah Banten minus Tangerang 2019 mencapai 35 juta tabung. Total kuota tersebut terdiri atas Kota Serang 6,8 juta tabung, Kabupaten Serang 10,8 juta tabung, Kota Cilegon 4,3 juta tabung, Pandeglang 7 juta tabung, dan Lebak 5,8 juta tabung.

Ditetapkan dalam APBN

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, subsidi elpiji tabung 3 kg tidak dicabut.

“Subsidi elpiji tiga kilogram tidak dicabut karena sudah ditetapkan dalam APBN. Yang benar, subsidi harus tepat sasaran,” tutur Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto.

Menurut dia, tepat sasaran yang dimaksud adalah elpiji tiga kg atau biasa disebut “gas melon” diperuntukkan hanya bagi masyarakat miskin, sesuai dengan tulisan yang tertera pada setiap tabungnya.

Terkait hal itulah, lanjut Djoko, saat ini pemerintah melalui Ditjen Migas sedang mematangkan mekanisme distribusi, yaitu skema tertutup. Melalui distribusi tertutup itulah diharapkan subsidi gas melon bisa disalurkan secara tepat sasaran, yakni hanya diberikan kepada yang berhak yaitu masyarakat tidak mampu.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga menegaskan saat ini pemerintah sedang mendata masyarakat yang berhak mendapat elpiji tiga kilogram. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak berhak memperoleh subsidi, tetap bisa menggunakan tabung melon, namun dengan harga normal alias tidak disubsidi.

Untuk mencegah terjadinya kebocoran penyaluran subsidi, menurut dia, saat ini juga dilakukan pemutakhiran data penerima subsidi. Dengan demikian, maka subsidi langsung dapat disalurkan tepat kepada masyarakat yang memang membutuhkan. (TM/SJ/Ant)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here