Hasil Pemilu 2019, Masyarakat Diminta Hormati Keputusan KPU

SERANG, (KB).- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Serang Rahmat Fatoni meminta masyarakat menerima dan menghormati apapun hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU adalah institusi resmi yang berwenang menyelenggarakan pemilu sesuai aturan perundang-undangan dan telah bekerja secara transparan dan baik.

“KPU adalah institusi yang berwenang menyelenggarakan pemilu, itu dibuat berdasarkan undang-undang di DPR dan itu (di DPR) ada semua partai, maka didirikanlah KPU,” kata Ketua MUI Kabupaten Serang Rahmat Fatoni kepada Kabar Banten, Jumat (17/5/2019).

Oleh karena itu, masyarakat wajib menerima dan menghormati keputusan KPU apapun hasilnya. Meski begitu, dia tidak menafikan jika memang ada pelanggaran dan dipersilakan untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau ada hal-hal yang harus dibawa ke MK ya silakan,” ujarnya.

Jika hasil dari MK sudah keluar, masyarakat juga harus menghormati dan menerima keputusan MK tersebut. “Kalau kami enggak terima dan ada gerakan provokasi, people power yang tidak melalui institusi yang dibolehkan saya sebagai Ketua MUI Kabupaten Serang menolak,” ucapnya.

Menurut dia, penyelenggaraan pemilu kali ini sudah berjalan dengan transparan dan baik. Bahkan, ada pengawas pemilu dan semua TPS yang diduga terjadi pelanggaran juga sudah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

“Kalau menurut saya, cari apa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemilu ini KPU sangat transparan, sangat baik dan terbuka kalau menurut saya. Oleh karena itu, MUI mewajibkan menaati dan menghormati hasil putusan KPU,” tuturnya.

Menurut dia, Indonesia adalah negara dan bangsa yang besar serta beradab. Terlebih, saat ini masih dalam suasana bulan Ramadan.

“Pada hakikatnya jabatan itu Allah yang angkat, manusia itu hanya syariat, jangan lihat siapa yang jadi presiden, tapi lihat siapa yang mengangkat, sehingga jadi presiden kan Allah itu,” katanya.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah sebelumnya mengatakan, pascapemilu ini, Pemkab Serang bersama Forkompinda dan alim ulama telah membentuk tim untuk turun ke masyarakat hingga ke tingkat desa. Tujuannya, untuk mengajak masyarakat, agar kembali dalam kondisi silaturahim. “Yang kemarin sempat terpecah, karena beda pilihan,” ujarnya.

Terlebih, ucap dia, saat ini masih di bulan Ramadan. Jangan sampai ibadah puasa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, para ulama akan mengajak disetiap Salat Tarawih, agar masyarakat tidak terprovokasi oleh hal yang tidak perlu.

“Karena, kami bersaudara. Tugas masyarakat sebagai pemilik hak suara sudah ditunaikan. Sekarang tugas KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikan, jadi kami serahkan ke badan yang ditunjuk UU (undang-undang) untuk menyelesaikan pilpres dan pileg,” tuturnya. (DN/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here