Hasil Lelang Jabatan Pemprov Banten: Hari ini, Kadis PUPR dan Ketapang Dilantik

SERANG, (KB).- Gubernur Banten melantik dua pejabat yang akan mengisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), Selasa (19/11/2019) hari ini. Mantan Anggota DPR RI ini memastikan pejabat yang dilantik merupakan peserta dengan nilai tertinggi.

Diketahui, Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Banten telah menerbitkan surat Nomor 106-PANSEL.JPTP/2019 tentang pengumuman hasil penilaian seleksi calon JPT Pratama Provinsi Banten 2019.

Dalam surat tersebut, terdapat sejumlah peserta yang lolos dengan rincian nilai masing-masing. Untuk Kepala DPUPR Banten, nilai tertinggi diraih Moch. Tranggono (KemenPUPR) dengan nilai akhir 88,50. Disusul Cucu Suhara (Pemprov Banten) dengan nilai akhir 71,56, Helmy Nuddin Zein (Pemprov Banten) dengan nilai akhir 71,46.

Kemudian, untuk jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan nilai tertinggi diisi Aan Muawanah (Pemprov Banten) dengan nilai akhir 82,76. Disusul Asep Mulya Hidayat (Pemprov Banten) nilai akhir 77,10 dan diposisi ketiga ada Aan Kusdinar (Pemprov Banten) dengan nilai akhir 74,84.

Baca Juga : Pejabat Kementerian Calon Kuat Kadis PUPR Banten

Kepada wartawan, Wahidin Halim mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan open bidding Kepala DPUPR dan Dinas Ketahanan Pangan Banten. “Dua yang udah selesai. Bukan dipilih. Itu berdasarkan nilai, lapor ke KASN. Kan kita enggak boleh milih sendiri, lapor ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),” katanya di Pendopo Gubernur Banten, Senin (18/11/2019).

Ia sudah mengantongi nama yang akan dilantik pada upacara pelantikan yang rencananya digelar Selasa (19/11/2019) hari ini. “Sudah, besok (hari ini) Selasa. Iyah (nomor) satu lah masa nomor tiga. Saya enggak mau repot, (nilai) tertinggi,” ucapnya.

Ketua Pansel JPTP Pemprov Banten yang juga Sekda Banten Al Muktabar memastikan seluruh proses lelang jabatan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan. Seluruh hasil lelang jabatan juga sudah melalui proses di KASN.

“Sesuai skema regulasi itu saja, tidak ada yang lain-lain. Basisnya semua fair, berdasarkan penilaian rekam jejak dan seterusnya, lalu kita ajukan ke KASN. Semua transparan berdasarkan kapasitas pelayanannya dan kita umumkan setelah mendapatkan koreksi dari KASN,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here