Hari Pertama Masuk Kerja, Banyak ASN Membolos

Ribuan aparatur sipil negara antre untuk bersalaman dengan jajaran pimpinan di Provinsi Banten saat halalbihalal Idulfitri 1440 Hijriah usai apel bersama di Lapangan Setda Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (10/6/2019). Halal bihalal tersebut digelar dalam rangka silaturahim antar pegawai dan pejabat setelah libur panjang Lebaran 2019.*

SERANG, (KB).- Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) maupun kabupaten/kota di Banten masih banyak yang membolos pada hari pertama masuk kerja pascalibur lebaran, Senin (10/6/2019). Mereka yang tidak hadir tanpa keterangan terancam sanksi sesuai peraturan pemerintah.

Di lingkungan Pemprov Banten, sebanyak 219 ASN tidak masuk kerja atau bolos tanpa keterangan. Seluruhnya tersebar hampir secara merata di beberapa OPD lingkup Pemprov Banten. Melalui absensi online, diketahui ratusan ASN yang tidak masuk.

Mereka di antaranya dinas luar 90 orang, 39 orang cuti dengan urusan mendesak, 9 orang dalam pendidikan, 3 orang dalam diklat dan 1 orang dilaporkan sakit. Pegawai yang dalam dinas luar rata-rata berasal dari OPD bidang pelayanan seperti pengatur lalu lintas dan pelayanan berjalan lainnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin menuturkan, pada hari pertama masuk kerja ASN Pemprov Banten melaksanakan apel gabungan dan halalbihalal di Lapangan Setda Banten, Kecamatan Curug, Kota Serang.

“Sebelum libur sudah ada edaran Pak Sekda (Banten) yang terkait dengan lebaran sampai apel hari ini (kemarin). Jadi apel dilaksanakan setengah tujuh dan diabsen secara elektronik. Dari seluruh pegawai wajib apel 3.660,” katanya ditemui usai apel gabungan dan halalbihalal.

Seluruh ASN yang tidak hadir akan dipanggil untuk diklarifikasi alasan ketidakhadirannya. “Ini yang sekarang kita klarifikasi ketidakhadirannya dan kemudian Selasa (11/6/2019) rencana akan kita panggil,” kata pria mantan Pjs Bupati Tangerang ini.

Ia mengetahui nama-nama yang tidak hadir. Sebab, data mereka sudah terekam di BKD Banten. “Kita panggil kemudian kita klarifikasi, kenapa tidak hadir. ASN yang tidak hadir tanpa keterangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan pemerintah. Sanksi sendiri meliputi sanksi sedang, ringan dan berat. Ketidakhadirannya kita lihat tidak hanya sekarang, tapi kita lihat sebelum-sebelumnya. Jadi data (absensi) ini yang kita kumpulkan,” ujarnya.

Disinggung terkait ASN yang menambah cuti pascalibur lebaran, ia menuturkan, sesuai edaran Sekda Banten cuti dimungkinkan jika ada alasan yang mendesak. “Misalnya orangtua sakit atau dia enggak pernah pulang, rumahnya jauh di luar pulau. (ASN cuti) enggak banyak lah, 30-an lah,” ucapnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim meminta, Sekda Banten beserta jajarannya melakukan pembinaan secara berjenjang terhadap ASN yang tingkat kedisiplinannya masih relatif rendah. Para kepala OPD diharapkan dapat melakukan pembinaan secara hirarki terhadap kabid dan kasi terhadap staf yang belum menerapkan sistem kedisiplinan pegawai yang sudah menjadi aturan.

“Pembinaan dilakukan secara berjenjang dengan hierarki tanggung jawab dari Kasie hingga Kadis. Disitu ada fungsi tanggung jawab. Setiap jenjang harus mampu membina dan memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Sekda selaku koordinator harus melakukan fungsi-fungsi pembinaan termasuk administratif secara berjenjang agar tercipta kedisiplinan yang merata antar seluruh pegawai,” katanya.

Ia juga meminta ASN kembali merenungi apa yang sudah dilakukan selama ini untuk masyarakat. Apakah yang telah dilakukan sudah merasa cukup dan memenuhi tugas fungsi sebagai pelayan publik.

Bukan hanya di lingkungan Pemprov Banten, ASN bolos kerja pun terjadi di lingkungan Pemkot Serang. Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang menemukan sebanyak 7 orang ASN bolos pada hari pertama masuk kerja usai libur Hari Raya Idulfitri 1440 Hijriah.

Ketujuh ASN itu berasal dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinyatakan tanpa keterangan dan terancam sanksi berupa potongan Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP) sebesar 2 persen.

“Yang tanpa keterangan itu yang kena sanksi karena ini sudah aturan Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi),” kata Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada BKPSDM Kota Serang Apay Supardi.

Selain ketujuh ASN yang bolos, terdapat puluhan ASN yang cuti dan izin yakni cuti tanggungan negara 2 orang, cuti bersalin sebanyak 11 orang, cuti besar 1 orang, cuti alasan penting 3 orang, tugas belajar 3 orang, cuti tahunan 3 orang, sakit 14 orang dan izin 7 orang dengan total keseluruhan pegawai yang tidak hadir sebanyak 51 orang. “Jadi ASN yang masuk pada hari ini sebanyak 97 persen dari totalnya,” ucapnya.

Meski demikian, bagi ASN yang tidak hadir dengan alasan cuti, sakit dan izin tidak akan mendapatkan sanksi seperti ASN yang tanpa keterangan. Hasil rekapan itu, ujar dia, akan diupload di Kemenpan RB dan diserahkan ke wali kota. “Nanti absensi ini kita upload ke Kemepan RB, yang tanpa keterangan akan diberikan sanksi pemotongan TPP 2 persen dan kemungkinan ada teguran dari Wali Kota,” ujarnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kota Serang Akhman Sarjito menilai, kehadiran ASN yang mencapai 97 persen masih bagus. Meski demikian, sanksi akan tetap diberikan kepada ASN yang bolos. “Sanksi hanya yang tanpa keterangan saja, sanksinya nanti kita lihat saja, kita akan sampaikan ke Pak Wali Kota sebagai pembina kepegawaian,” katanya.

Selain itu, ujar dia, terdapat beberapa ASN yang langsung menyampaikan izin kepadanya karena hal yang mendesak. Seperti mengunjungi orangtua yang sakit dan keperluan mendesak lainnya. “Ada toleransi lah, kan kemanusiaan kalau seperti itu,” ujarnya.

Dipotong pendapatannya

Di lingkungan Pemkab Serang, sebanyak 30 ASN absen pada hari pertama kerja pascalibur Lebaran 2019. Hal tersebut berdasarkan hasil sidak yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang.

Kepala Bidang Pengembangan Karier BKPSDM Kabupaten Serang Surtaman mengatakan, pihaknya diperintahkan untuk mengecek kehadiran ASN di seluruh OPD dan pemerintah kecamatan setelah libur lebaran kemarin. Kemudian hasil sidak tersebut nantinya akan dilaporkan langsung kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

“Kami bagi menjadi empat tim untuk melakukan pendataan kehadiran ASN, mulai dari OPD dan pemerintah kecamatan. Terutama difokuskan kepada OPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat,” kata Surtaman.

Berdasarkan hasil pendataan, dia menuturkan, terdapat total pegawai yang tidak hadir ada sebanyak 30 orang. Jumlah tersebut terdiri atas pegawai cuti sebanyak 11 orang, sakit 9 orang, izin 2 orang dan tidak hadir tanpa keterangan ada sebanyak 8 orang.

Laporan pendataan tersebut kemudian akan disampaikan kepada Bupati Serang serta aplikasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. “ASN yang diketahui tidak hadir pascalibur Idulfitri akan terkena sanksi sesuai surat edaran Bupati Serang,” ujarnya.

Dia menuturkan, penerapan sanksi bagi para ASN tanpa keterangan akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN. Terdapat 2 sanksi yang akan diberikan bagi ASN yang absen, salah satunya pemotongan pendapatan sebesar 50 persen. “Ada dua sanksi, salah satunya akan dipotong pendapatannya bulan depan 50% sebagaimana surat edaran,” katanya.

11 ASN absen tanpa keterangan

Di Kota Cilegon, ASN bolos tanpa keterangan mencapai 11 orang. Bahkan seorang di antaranya adalah pejabat Eselon II. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon Mahmudin mengatakan, data tersebut diambil dari absensi kehadiran ASN dalam apel bersama di Halaman Kantor Pemkot Cilegon, Senin (10/6/2019).

“Data ini berdasarkan absensi kehadiran dalam apel bersama. Ada puluhan ASN yang tidak ikut apel, 11 orang di antaranya tanpa keterangan,” katanya saat ditemui di ruang kerja, Senin (10/6/2019).

Data dari BKPP Kota Cilegon, sebanyak 2.811 ASN dari total 2.998 ASN di lingkungan Pemkot Cilegon mengikuti apel bersama. Saat itu, 91 ASN tercatat tidak mengikuti apel. “Hasil perhitungan kami berdasarkan absensi manual usai apel bersama, 96,9 persen ASN ikut apel,” ujar Mahmudin.

Terkait 91 ASN yang tidak mengikuti apel, itu terdiri dari 9 orang izin sakit, 1 orang cuti alasan penting, 3 orang cuti besar, 1 orang cuti diluar tanggungan negara, 9 orang cuti sakit, dan 57 orang cuti tahunan. “Selain 11 orang absen tanpa keterangan, ada 71 orang yang telah izin cuti. Selain itu 9 orang sakit,” tuturnya.

Tak pandang bulu

Menurutnya, Pemkot Cilegon akan memberikan sanksi bagi 11 ASN yang bolos di hari pertama. Sanksi ini berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Bukan hanya PP No 53, mereka pun akan mendapatkan sanksi berupa potongan TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) hingga 15 persen,” ucapnya.

Terkait penerapan sanksi ini, Mahmudin mengatakan tidak akan pandang bulu. Seluruh ASN yang absen tanpa keterangan akan mendapatkan sanksi yang sama. “Data ini telah kami sampaikan ke Menpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi), juga kepada Pak Wali (Wali Kota Cilegon Edi Ariadi). Kalau memang betul ada pejabat Eselon II yang absen tanpa keterangan, saya tidak akan pandang bulu. Tentunya atas dasar keputusan Pak Wali, sanksi apa yang akan diberikan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Cilegon Edi Ariadi mengaku kecewa dengan 11 ASN yang absen tanpa keterangan. Edi menduga jika aturan sanksi yang diterapkan saat ini kurang memberikan dampak kepada para ASN itu. “Malas juga sebetulnya saya sama orang-orang seperti itu. Sepertinya sanksi pada PP 53 Tahun 2010 itu tidak ada apa-apanya bagi mereka. Paling teguran 1, teguran 2, teguran 3. Lebih baik pakai potongan TPP 15 persen saja,” ujarnya.

Pascalibur lebaran

ASN bolos juga terjadi di lingkungan Pemkot Tangerang. Pada hari pertama masuk kerja pascalibur Lebaran Idulfitri 2019, ratusan ASN membolos atau tanpa keterangan saat apel pagi, Senin (10/6/2019).

Berdasarkan data yang dihimpun, para abdi negara yang tidak mengikuti apel tanpa keterangan berjumlah 282 orang. Sakit berjumlah 5 orang. Sementara pegawai yang dinas luar belum diketahui. Dari pantauan pada tampak puluhan pegawai juga terlambat datang sehingga mereka tidak dapat mengikuti kegiatan pagi ini karena pintu masuk Puspemkot telah dikunci.

Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah mengatakan, dirinya akan mengecek banyaknya ASN yang tidak hadir dalam hari pertama apel tersebut. “Ya makanya kita mau cek. Saya tunggu laporannya hasil dari Kasubag Umpeg,” ujar Arief selepas apel.

Menurut Arief, mengenai pengecekan data secara manual dengan sistem online terkadang tidak selaras. Oleh karena itu, dalam pengecekan sore nanti, ia akan melibatkan operasi perangkat daerah terkait. “Makanya mau ngecek terus ada yang DL (dinas luar) kita akan minta inspektorat dan BKPSDM untuk memverifikasi,” ucapnya.

Arief menambahkan, para pegawai yang termasuk dalam golongan tidak disiplin kerja tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Sanksinya surat teguran ada edaran dari Menpan,” tuturnya.

Dilaporkan ke Kemendagri

Sementara di Kabupaten Tangerang, aparatur sipil negara (ASN) setempat berbondong-bondong absensi untuk mengikuti apel pertama setelah 10 hari libur Lebaran 2019 di Lapangan Maulana Yudha, Senin (10/6/2019). Seluruh ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) mengantre absen sejak pukul 07.30 hingga 08.00.

Seorang ASN Pemkab Tangerang Muji mengatakan, Pemkab telah menyediakan 15 unit scanner fingerprint dan face detector. Karena takut ketinggalan apel, dirinya pun sudah mengantre sejak pukul 07.30. “Agak antre lumayan panjang, sekitar 10 menit baru dapet absen,” ucapnya.

Muji mengatakan, terdapat kendala ketika ia melakukan absen. Menurutnya scanning wajah terasa lebih lama saat melakukan scanning. “Pas deteksi sidik jari mah cepet, cuma pas scan wajah ajak terasa agak lambat,” tuturnya.

Bupati Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, kehadiran ASN akan dicatat untuk dilaporkan ke Kemendagri. “Setelah libur cuti bersama, kehadiran cukup membanggakan. Nanti jam 10 kita akan laporkan kepada Pak Menteri terhadap tingkat kehadiran ASN Kabupaten Tangerang,” ujar Zaki.

Menurutnya, kehadiran ASN termasuk tanggung jawab dari kepala dinas. Mereka harus mengatur agar pegawai masuk kerja tepat waktu dan tidak bolos. “Ini menjadi tanggung jawab OPD untuk melihat kehadiran disetiap Kepala OPD-nya masing-masing, semua langsung bekerja,” ucapnya.

Apalagi, semua OPD pelayanan masyarakat harus sudah mulai bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. “Seperti Dukcapil, Perizinan, pos pelayanan langsung kepada masyarakat, RSUD, Bapenda, semuanya dalam upaya masyarakat itu harus sudah ON,” tuturnya.

Usai apel, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor organisasi perangkat daerah (OPD) pascalibur Idulfitri 2019 dan cuti bersama. OPD yang disidak di antaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bapenda, Dinas Pemuda Olah raga dan Kebudayaan Pariwisata.

Zaki mengatakan, sidak dilakukan sebagai bentuk pantauan, kinerja dari beberapa OPD terhadap pelayanan kepada masyarakat. “Di Disdukcapil, terutama yang mengurus KK, perubahan penambahan anggota keluarga di KK termasuk legalisir anak-anak SMA dan pelayanan sudah dimulai,” ujarnya.

Zaki mengklaim kehadiran para ASN hampir mencapai 100 persen, sehingga masyarakat juga sudah bisa mendapatkan pelayanan. “Mudah-mudahan seluruh masyarakat yang butuh pelayanan bisa kita layanin maksimal hari ini, begitu juga di Bapenda tadi. Dan hasil kehadiran pegawai 97 persen, untuk 3 persen mungkin karena keterlambatan dan nanti akan diinvetarisasi yang tidak hadir karena sakit,” tuturnya.

Terancam sanksi

Sementara itu di Kota Tangsel, aparatur sipil negara (ASN) setempat yang tidak masuk tanpa keterangan di hari pertama kerja setelah libur Hari Raya Idulfitri 1440 Hijriah terancam diberikan sanksi, hingga pengurangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

Hari pertama masuk, diawali dengan apel kesadaran yang dilanjutkan dengan halalbihalal di lingkup Pemerintah Kota Tangsel di Lapangan Cilenggang, Serpong. Di hari pertama, masih terlihat beberapa ASN yang terlambat mengikuti upacara tersebut. Padahal apel pagi merupakan sebagai pengingat atas tugas pokok bagi para ASN di Tangsel.

“Ini menjadi kebiasaan bagi kita, dimana kita melakukan apel kesadaran dilanjutkan dengan halalbihalal. Semoga juga dengan adanya kegiatan ini, kembali ke tugas pokok fungsi kita masing-masing kemarin sudah libur berkumpul bersama sanak family,” kata Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany.

Mengenai ASN yang tidak hadir tanpa keterangan alias bolos, Airin masih akan menunggu data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). “Kita kembalikan ke sistem dan aturan, walaupun tidak ada yang masuk pasti ada alasan. Kita minta BKPP untuk mengecek dahulu alasanya apa dan kita kembalikan ke aturan, karena kita ASN tentunya mempunyai aturan,” ucapnya. (Tim Kabar Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here