Hari Ini, Wahidin Halim Serahkan LKPD 2017

SERANG, (KB).- Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), Rabu (28/4/2018) hari ini dijadwalkan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, di Jalan Palka, Palima, Pabuaran, Kabupaten Serang. Sebelumnya, Selasa (27/3/2018) kemarin, telah dilakukan ekspose LKPD oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspekstorat bersama Gubernur Banten di Kantor Gubernur, KP3B, Kota Serang.

“Insya Allah besok (hari ini) LKPD diserahkan ke BPK langsung oleh pak gubernur,” kata Kepala BPKAD Provinsi Banten, Nandy Mulya S, kemarin. Ia menuturkan, secara keseluruhan LKPD 2017 sudah siap diperiksa BPK. Laporan tersebut sudah melewati pemeriksaan internal melalui review Inspektorat Provinsi Banten.
“Sudah clear, makanya produknya itu (LKPD). Laporan kan sudah ke Inspektorat, kemudian di-review, mana yang perlu diperbaiki. Besok (hari ini) diserahkan ke BPK,” ujarnya.

Menurut dia, dari hasil ekspose LKPD tersebut, tidak ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi. Gubernur Banten hanya menekankan mengenai kelengkapan dokumen. “Bukan perbaikan, paling beliau mengarahkan kelengkapan dokumen. Tadi melaporkan saja ke gubernur,” ucapnya.

Inspektur Pemprov Banten, E Kusmayadi mengatakan, hasil review Inspektorat sudah ditindaklanjuti BPKAD. Menurut dia, LKPD 2017 tersebut sudah layak diserahkan ke BPK. “Jadi, intinya Inspektorat sudah melakukan review, sudah ditindaklanjuti pak Nandy (BPKAD). Tinggal besok (hari ini) diserahkan ke BPK,” tuturnya. Setelah diserahkan, Inspektorat akan berkoordinasi dengan seluruh OPD di Lingkungan Pemprov Banten jika dalam tahap audit ada yang perlu ditindaklanjuti. “Baru disampaikan laporan dan nanti kami tunggu hasil dari BPK saja,” katanya.

Terpisah, Sekda Banten, Ranta Soeharta berharap, LKPD Pemprov Banten 2017 bisa mendapat hasil lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun, menurut dia, penyusunan LKPD tidak semata-mata mengejar opini BPK. “LKPD itu bagian dari tugas pokok kami, kewajiban pemerintah daerah untuk pertanggungjawaban. Bukan soal WTP, WDP. Tapi, tentu kami berharap, hasilnya lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujarnya, di sela rakor rencana aksi bersama KPK dan kabupaten/kota di Pendopo Gubernur, KP3B, kemarin. (RI)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here