Hari Ini, Pemprov Banten Mulai Lakukan Rapid Test

Pemprov Banten mulai melakukan rapid test terhadap pasien dan tenaga medis di RSUD Banten, Jumat (27/3/2020) hari ini. Rapid test itu dilakukan untuk mendeteksi kondisi pasien termasuk tenaga medis yang menangani pasien.

Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, rapid test dilaksanakan Pemprov Banten untuk orang yang kontak erat baik dengan PDP atau kasus positif, serta untuk tenaga kesehatan yang kontak erat dengan kasus positif.

“Untuk melakukan tes secara keseluruhan itu tidak mungkin, karena mengingat jumlah rapid test yang kami terima hanya 3.600. Jadi untuk tahap ini adalah tahap untuk yang benar-benar membutuhkan rapid test tersebut. Tapi kami juga sedang memesan atau melakukan pengadaan rapid test dengan jumlah yang cukup banyak sekitar 150.000 yang kabarnya akan ada akhir April ini,” katanya, Kamis (26/3/2020).

Tenaga medis maupun non paramedis di RSUD Banten sebanyak 594 orang. Mereka dibagi menjadi 3 shift kerja. Rapid test akan dilakukan berdasarkan shift yang ada. Namun karena jumlahnya terbatas, rapid test terlebih dahulu untuk pasien.

“Karena hari ini baru diberikan yang 600 rapid test dari Pemerintah Pusat, maka akan dilakukan rapid test Jumat (27/3/2020). Mereka juga harus melihat dulu pola dan cara melakukan tesnya. Sedangkan untuk pasien, kita masih menggunakan VTM yang tersisa 88 buah,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya masih kekurangan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis di rumah sakit rujukan virus corona. “Kita memesan sekitar 25.000 set APD tetapi dilakukan bertahap,” ujarnya.

Pada Kamis (26/3/2020) RSUD Banten telah merawat 14 pasien dengan 1 pasien yang telah dinyatakan positif dari RS sebelumnya. Karena RSUD Banten merupakan rujukan pusat, maka pasien yang diterima harus pasien RS dan khusus pasien rawat inap atau tidak menerima pasien rawat jalan.

“Kenapa, agar 250 bed yang ada di kami itu benar-benar optimal efektif dari orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Ini sudah banyak waiting list dari RS yang ingin pindah, tapi kan ada proses yang harus sesuai SOP dan kami sudah sampaikan caranya agar dari sisi keamanan dan keselamatan itu terjamin baik dari pasien maupun tenaga kesehatan,” tuturnya.

Pemprov Banten telah membuat berbagai kebijakan penanganan virus corona di Banten. Antara lain dalam urusan penganggaran pemprov memperbolehkan kabupaten/kota mengalokasikan bankeu untuk penanganan corona.

“Jadi seharusnya kabupaten/kota tidak perlu menunggu provinsi mereka bisa lakukan pengadaan. Kedua, melalui BTT yang diberikan Gubernur kepada kami yaitu sekitar Rp 115 miliar, dari total anggaran ini masih banyak hal yang belum kami belanjakan karena sekarang uang bukan segalanya. Artinya, kami punya uang, tapi semua pengadaan barangnya itu langka sekali. Sulit didapat, kalaupun dapat kita harus menunggu. Makanya ketika kami mendapatkan barang-barang itu, kami distribusikan kepada yang benar-benar urgent membutuhkan,” ucapnya. (Sutisna)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here