Harga Gabah Kering Giling Anjlok, Daya Beli Petani di Banten Merosot

SERANG, (KB).- Harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani Banten periode Juni 2019 anjlok 1,49 persen dari bulan sebelumnya. Begitupun dengan daya beli petani, merosot yang tercermin dari nilai tukar usaha pertanian (NTUP) mengalami penurunan 0,78 persen dari bulan sebelumnya.

Kepala BPS Provinsi Banten Adhi Wiriana menuturkan, penurunan NTP disebabkan menurunnya indeks harga yang diterima petani (It). Sementara, indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengalami kenaikan.

“Pada Juni 2019 terjadi inflasi perdesaan di Provinsi Banten sebesar 0,63 persen yang terjadi pada semua kelompok pengeluaran dengan kenaikan terbesar terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan, sandang dan makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau,” katanya di berita resmi statistik yang diakses wartawan, Senin (8/7/2019).

Penurunan juga terjadi pada nilai tukar usaha pertanian (NTUP) Banten pada Juni 2019 yang mencapai 104,94 atau turun 0,78 persen dari bulan sebelumnya. “Rata-rata harga gabah di tingkat petani pada Juni dibandingkan keadaan Mei untuk gabah kering giling (GKG) mengalami penurunan 1,49 persen, sedangkan gabah kering panen (GKP) mengalami kenaikan sebesar 1,79 persen,” ujarnya.

Rata-rata harga gabah bulan Juni 2019 di tingkat petani untuk kualitas GKG Rp 4.400 dan GKP Rp 3.970 per kilogram. Harga gabah terendah di tingkat petani sebesar Rp 3.750 per kilogram untuk kualitas GKP dengan varietas ciherang dan harga tertinggi di tingkat petani sebesar Rp 4.400 per kilogram untuk kualitas GKG dengan varietas ciherang.

“Upah nominal buruh tani pada Juni 2019 naik sebesar 0,08 persen dan menjadi Rp 63.660 per hari, dari Mei yang hanya sebesar Rp 63.611 per hari. Namun secara riil mengalami penurunan sebesar 0,55 persen yakni turun dari Rp 44.810 per hari, sehingga menjadi Rp 44.565 per hari,” ucapnya.

NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan.

“NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani,” tuturnya.

Sementara NTUP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), di mana komponen Ib hanya terdiri dari biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM).

“Dengan dikeluarkannya konsumsi dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya,” katanya.

Mengalami kerugian

Bukan hanya petani padi, petani garam juga mengalami kondisi serupa dengan anjloknya harga jual garam seperti yang dialami petani di wilayah Kabupaten Serang. Saat ini, harga garam di wilayah tersebut menurun drastis dari Rp 1.000 – 2.000 per kilogram menjadi Rp 400 per kilogram. Akibatnya, petani garam mengalami kerugian akibat sulit memasarkan garam tersebut.

Petani garam asal Desa Domas Kecamatan Pontang Amrullah mengatakan, sejak lebaran harga jual garam turun drastis di angka Rp 400 per kilogram. Bahkan dengan harga semurah itu, para petani masih kesulitan untuk menjual garamnya akibat ditolak oleh industri.

“Industri beralasan masih banyak stok. Jauh harganya, tahun kemarin kita di atas Rp 2.500-3.000 per kilogram. Kalau normal itu Rp 1.000 – 2.000 per kilogram,” ujarnya kepada Kabar Banten, Senin (8/7/2019).

Akibat rendahnya harga jual garam itu, petani kini tidak bisa menjual garamnya. Padahal, diakhir bulan Juli ini para petani garam akan memasuki masa panen raya.

“Tapi garam tahun kemarin saja sekitar 30 ton belum terjual. Ya karena stok (garam) industri masih banyak. Sebenarnya sudah jadi rahasia umum, ini karena impor tahun kemarin tinggi, dampaknya baru sekarang,” tuturnya.

Dengan harga serendah itu, tentu saja petani jadi merugi karena tidak bisa menutupi biaya produksi. Padahal hasil panen per hektare bisa mencapai 100 ton, dirinya sendiri memiliki luasan lahan 3,5 hektare. Dengan demikian, panen kali ini dirinya bisa menghasilkan garam sekitar 350 ton.

“Tahun ini saya buka lagi padahal (lahan garam). Di sekitar saya saja ada 15 petani garam, kalau yang lainnya banyak,” katanya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Serang Sarjudin mengatakan, anjloknya harga garam ini dikarenakan adanya impor. Kebijakan impor sendiri ada di pemerintah pusat. “Itu kebijakan pusat, kita enggak bisa berkutik,” ujarnya.

Namun, kata dia, perlu ditanyakan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengapa impor bisa membeludak. Dalam hal ini, yang menjadi masalah bukan hanya garam, namun besi baja hingga padi mengalami hal serupa.

“Semenjak impor melimpah dari luar negeri (harga anjlok), kasian petani baik petani garam, padi, ketika panen ada impor makanya anjlok, jadi itu kebijakan pusat dalam hal ini kemendag. Susah (kalau komunikasi dengan kemendag), siapa lo nanti,” tuturnya.

Disinggung soal petani yang kecewa dengan produksi garam, Sarjudin mengatakan, masalah pergaraman ini sudah masuk masalah nasional bukan hanya di Kabupaten Serang. “Kita baru kembangkan, dan punya nilai tambah, ternyata ketika panen harga garam anjlok tidak sesuai harapan,” katanya. (SN/DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here