Harapan Baru Tokoh-tokoh Rakyat Banten

H. Khatib Mansur.*

H. Khatib Mansur

Hari ini, Rabu (15/1/2020), adalah hari kebangkitan kembali tokoh-tokoh rakyat Banten, setelah melewati berbagai tantangan dan cobaan – baik di internal Pemprov Banten maupun eksternal, termasuk bencana alam banjir bandang yang menghancurkan sebagian rumah dan sarana infrastruktur dan lainnya di Kabupaten Lebak – dalam mengisi pembangunan Provinsi Banten di usia dua dasawarsa ini.

Musibah itu adalah atas kuasa Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan harus dijadikan evaluasi, introspeksi, sekaligus dijadikan “cambuk” bagi kita semua, karena mungkin tujuan kita membangun Banten ini tidak sesuai dengan cita-cita luhur pembentukan Provinsi Banten.

Tetapi, begitu setelah musibah banjir bandang terjadi, terlihat pemandangan indah akhlak pemerintah dan penduduk Banten dari berbagai komponen ini, jiwa sosial mereka muncul atas kesadaran masing-masing, mereka bergotong royong memberikan bantuan kepada para korban bencana alam di Lebak.

Bencana banjir bandang yang cukup dahsyat itu tidak harus diratapi terus-menerus. Hari sudah berganti dan bencana itupun sudah berlalu. Seiring dengan perputaran waktu, tokoh-tokoh rakyat Banten bangkit, memberikan harapan baru, membentuk wadah baru, yakni Keluarga Besar Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten, yang hari ini dikukuhkan di Aula Pemprov Banten di KP3B.

Pengukuhan Keluarga Besar Bakor Banten ini dihadiri Wahidin Halim, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Ketua DPRD Banten Andra Soni, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, Ketua Dewan Penasihat Tubagus Farich Nahril, Ketua Umum Irsjad Djuwaeli, Sekjen H.M. Aly Yahya, dan undangan lainnya baik dari para OPD, anggota Dewan, Bupati/Walikota se-Banten, serta Pimpinan Instansi Vertikal di Banten.

Ketua Panitia Pengukuhan Keluarga Besar Bakor Banten H. Aeng Haerudin didampingi Sekretaris Panitia Hj. Muflikhah Ibrahim menyatakan apresiasi kepada Tim Gabungan Polda Banten dan TNI Korem 064/Maulana Yusuf Banten telah berhasil menemukan sumber bencana banjir bandang setelah melakukan patroli ke sejumlah titik penambangan emas tanpa izin (Peti) di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) di Kabupaten Lebak, atas instruksi Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke lokasi bencana, beberapa hari lalu.

“Semoga ini yang terakhir dan jangan terulang lagi. Kawasan TNGHS di Lebak harus dijaga ketat. Salah satu program kerja KB Bakor Banten ini, adalah mengembangkan potensi sektor pertanian. Ini jelas terkait dengan upaya pelastarian alam di kawasan hulu,” kata Ketua DPRD Banten Periode 2009-2014 tersebut.

Sekretaris Jenderal KB Bakor Banten H.M. Aly Yahya menyatakan, kehadiran KB Bakor Banten ini sebagai “mitra setrategis” Pemprov Banten, salah satu program “mitra setrategisnya” mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan sektor pertanian, terutama budi daya tanaman porang (sejenis ubi jalar) untuk ekspor sebagai bahan kecantikan. Selain itu, mengembangkan sektor kelautan (maritim), pariwisata, serta pemberdayaan koperasi pondok pesantren (Kopontren), dan badan usaha milik desa (BUMDes) yang selama ini kurang bergairah.

“Potensi ekonomi Provinsi Banten di sektor tersebut masih terpendam, padahal nilainya triliunan rupiah, akan tetapi selama ini belum ada yang mau mengembangkan secara maksimal. Itulah salah satu alasan tokoh-tokoh rakyat Banten menggagas mendirikan wadah baru KB Bakor Banten ini, karena ke depannya akan menjadi solusi membantu percepatan Pemprov Banten dalam penyerapan tenaga kerja lokal dan mengurangi pengangguran di Banten, agar rakyat hidup sejahtera,” ujarnya.

Ia menambahkan, program bisnis yang akan dikembangkan oleh KB Bakor Banten ini tidak menggunakan dana APBD Pemprov Banten! Ini murni kerja sama dengan pihak swasta yang peduli membantu memberikan solusi untuk kesejahteraan rakyat Banten, karena sejumlah pakar di masing-masing bidang sudah disiapkan oleh organisasi baru ini.

Think thank

“Berkaca” sejenak, dua dasawarsa lalu – khususnya selama 1999-2000 – tokoh-tokoh rakyat Banten ini dengan segenap elemen lainnya bekerja keras memperjuangkan lahirnya Provinsi Banten, kini di usia Provinsi Banten ke-20 ini, kami hadir kembali merapatkan kembali “barisan” seperti saat perjuangan, karena Pemprov Banten terkesan merasa ditinggalkan tokoh-tokoh rakyat Banten.

“Ini bukan untuk unjuk kekuatan, bukan! Justru kami terpanggil kembali merapatkan “barisan”, sebagai chemistery perjuangan dua puluh tahun lalu, agar keberadaan tokoh-tokoh rakyat Banten ada manfaatnya buat kesejahteraan rakyat Banten,” kata Ketua Umum KB Bakor Banten Irsjad Djuwaeli.

Dalam catatan penulis, beberapa kali deklarasi yang dilakukan sepanjang perjuangan hingga sekarang ini, antara lain deklarasi Pokja Pembentukan Provinsi Banten (2-12-1999) dan deklarasi Komite Pembentukan Provinsi Banten, (5-12-1999). Keduanya dilakukan di Alun-alun Banten Lama, meskipun tanggal kegiatannya berbeda. Isi pokok deklarasi itu, adalah “Satukan Tekad Rakyat Banten Menyambut Provinsi Banten”.

Dari deklarasi kedua organisasi perjuangan itu telah berhasil melahirkan Provinsi Banten, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten yang ditandatangani oleh Presiden RI H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tertanggal 17 Oktober 2000 dan masuk dalam Lembaran Negara Nomor 182, (das sein).

Tokoh-tokoh rakyat Banten era sekarang ini tidak seperti dulu lagi, jika marah menggebrak meja, tidak! Sudah berubah 180 derajat, lebih luwes dan halus. Marahnya diekspresikan dengan cara-cara ilmiah, seperti kegiatan deklarasi dan kongres. Jika saja perjalanan pembangunan Provinsi Banten ini mulus-mulus saja, para anggota DPRD se-Banten bekerja dengan penuh amanah tanpa ada kasus-kasus korupsi, dipastikan takkan ada kegiatan deklarasi dan kongres. Memangnya tokoh-tokoh Banten kurang kerjaan apa?

Coba perhatikan tema-tema yang diusung baik dalam deklarasi atau kongres. Dalam Kongres Rakyat Banten (KRB) II, Senin, (24/3/2014), sebagai kelanjutan dari KRB sebelumnya (1999), bertema: “Kembalikan Provinsi Banten Pada Cita-cita Luhur Pembentukannya”. Apa artinya itu? Itu koreksi tajam, namun cukup luwes dan ilmiah cara menyampaikannya.

Bahkan, selama dalam perjuangan pembentukan Provinsi Banten, Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten sebagai organisasi induk – yang menyatukan tokoh-tokoh Banten yang ada di Pokja dan Komite – sering menggelar kajian ilmiah melalui dialog dan seminar tentang rencana pembangunan Provinsi Banten ke depan bersama sejumlah pakar, rumusannya semacam think thank atau konsep dasar pembangunan Provinsi Banten, tetapi oleh pemprov nyaris tidak pernah “digugu”.

Tema-tema yang diangkat selama kegiatan deklarasi dan kongres tokoh-tokoh rakyat Banten cukup ideal. Coba perhatikan. Kongres Umat Islam Banten (KUIB), misalnya, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh rakyat Banten yang ada di MUI Banten, mengkritisi masalah moral oknum-oknum pejabat pemprov dan rakyat Banten secara umum. KUIB itu berlangsung tiga hari di salah satu hotel di Pandeglang, 31 Juli hingga 2 Agustus 2015.

Demikian juga, tokoh-tokoh rakyat Kota Cilegon, menggelar KRB bertempat di salah satu hotel “kota baja” Cilegon, yang digagas oleh Pengurus Lembaga Peduli Masyarakat Cilegon (LPMC) untuk Banten, dibuka oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin. Tema yang diangkat: “Membangun Konsolidasi, Menyatukan Visi Banten yang Berdaulat Pasca-2016”.

Bersatulah!

Kegiatan tokoh-tokoh rakyat Banten masa lalu, adalah sebagai cerminan era sekarang, karena yang dibutuhkan dalam membangun provinsi ini, antara lain transparansi. Paling tidak, ada tiga nasihat yang patut diingat, antara lain K.H. Ma’ruf Amin – saat masih menjabat Ketua Umum MUI Pusat – pernah menyatakan, bahwa Provinsi Banten ini punya potensi besar dan tokoh-tokohnya orang-orang hebat, tetapi sangat disayangkan masih kurang bersatu dan kompak.

Ki Mpik – panggilan akrab Irjen Pol (Purn) Taufiqurrohman Ruki – menyatakan, agar Pemprov Banten jangan terlalu banyak membangun fisik bangunan saja, karena gedung-gedung yang ada sudah cukup megah untuk ukuran daerah, tetapi perhatikan rakyat yang tinggal di pinggiran. “Mereka masih banyak butuh perhatian dan bantuan, agar bagi yang belum sekolah segera disekolahkan, kesehatan masyarakat yang belum mampu berobat segera digratiskan,” tuturnya.

Irsjad Djuwaeli tak ketinggalan, pesannya cukup singkat, tetapi telak! “Sejak berdirinya Provinsi Banten, rakyat Banten ada yang mengalami hidup sejahtera meskipun sedikit, tetapi bagi oknum pejabat yang korup kesejahteraannya naik drastis. “Bagi Pemprov Banten sebenarnya paling mudah cara menghargai perjuangan tokoh-tokoh rakyat Banten ini, cukup tidak korupsi!,” katanya.

Kehadiran Wapres KH. Ma’ruf Amin sangat diharapkan pada pengukuhan Pengurus KB Bakor Banten hari ini, apakah masih akan mengkritisi tokoh-tokoh Banten atau tidak, kita lihat nanti? Tetapi, pada pertemuan tokoh-tokoh Banten di forum halal bihalal yang diselenggarakn oleh Pengurus Perkumpulan Urang Banten (PUB), Sabtu (21/7/2018), beliau – yang saat itu masih sebagai Ketua Umum MUI Pusat – mengkritisi “penyakit” orang Banten. Cuma satu, kurang bersatu!

Menurut dia, tokoh-tokoh rakyat Banten mestinya sudah harus islah setelah Provinsi Banten ini terbentuk. Segera tinggalkan perbedaan pandangan politik, untuk melanjutkan perjuangan mengisi pembangunan Provinsi Banten yang dicita-citakan. “Artinya, jelas Wapres kelahiran Tanara tersebut, Provinsi Banten masih dirasakan berat dalam percepatan pembangunan, karena kurangnya persatuan di antara tokoh-tokohnya,” ujarnya.

Semoga “lagu lama” itu tak terulang lagi setelah KB Bakor Banten ini dikukuhkan, karena tokoh-tokoh rakyat Banten dari berbagai komponen, termasuk tokoh-tokoh yang dulu ada di pokja dan komite, termasuk tokoh-tokoh yang ada di Puwanten, HAPPB, dan PUB semuanya ada di Keluarga Besar Bakor Banten ini.

Dalam konsep Bank Dunia (World Bank) rumusan governance itu diartikan: The way state power is used in managing economic and social resources for development society. Berkaitan dengan metode bagaimana kekuasaan negara – dalam hal ini Provinsi Banten – digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial, untuk kepentingan pembangunan masyarakat melalui sebuah pengambilan keputusan, (Prof. Dr. Aminudin Ilmar, SH, MH, 2014: 17).

Tiga komponen percepatan pembangunan dalam konteks Banten, adalah Provinsi Banten ini memerlukan pihak swasta (corporate sector), seperti Kadin Banten dan organisasi pelaku usaha lainnya serta masyarakat. Di sinilah tokoh-tokoh rakyat Banten ambil peran membentuk KB Bakor Banten sebagai “mitra strategis” Pemprov Banten, agar dalam perjuangan mewujudkan cita-cita luhur rakyat Banten sejahtera lahir dan batin segera terwujud.
Bismillah…, yuk kita islah! (Penulis, Ketua Divisi Humas PP BAKOR Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here