Hanya Dapat Sanksi karena Pose Dua Jari, Engkos Kosasih: Pemberhentian 6 Guru Honorer Dicabut

Engkos Kosasih Samanhudi, Kepala Disdikbud Banten.*

SERANG, (KB).- Pemberhentian terhadap enam guru honorer yang berpose dua jari dicabut dan akan dipekerjakan kembali mulai 1 Mei mendatang. Keenam guru honorer itu hanya mendapatkan sanksi karena melakukan kekeliruan dengan pose dua jari di dalam kelas.

Keputusan itu disampaikan setelah pertemuan antara Disdikbud Banten dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banten, Dewan Pendidikan, Forum Honorer Bersatu, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banten, serta pemerhati pendidikan dan instansi lainnya, di Ruang Rapat Disdikbud Banten, Senin (25/3/2019).

Baca Juga: Meski Sudah Diberhentikan, Bawaslu Dalami Pose Dua Jari 6 Guru Honorer

Kepala Disdikbud Banten E. Kosasih Samanhudi mengatakan, pertemuan tersebut meminta kepada Disdikbud untuk mempertimbangkan keenam oknum guru honorer untuk bisa kembali dipekerjakan. Mereka mengakui apa yang dilakukan oleh keenam guru honorer tersebut keliru, melakukan pose dua jari menggunakan baju dinas dan melakukan pose dua jari di ruang kelas.

“Kami akan memberikan surat tugas kepada guru honorer tersebut melalui Kantor Cabang Dinas (KCD) Kabupaten Tangerang. Masukan dari mereka akan saya penuhi. Kami sepakat atas masukan tersebut dan kesiapan untuk penugasan saya serahkan kepada KCD Kabupaten Tangerang. Untuk membayar jam mengajar pada Maret akan dipekerjakan kembali pada 1 Mei,” kata Kosasih kepada Kabar Banten.

Ia mengatakan, pihaknya tetap memberikan sanksi tegas kepada keenam oknum guru honorer tersebut.”Pemberian sanksi tersebut juga berlaku bagi ASN yang melakukan pelanggaran,” ucapnya.

Baca Juga: Viral, Oknum Pegawai Berseragam Logo Pemprov Banten Kampanye Capres

Sementara itu, Ketua PGRI Banten Aep Junaedi mengatakan, dari hasil rapat tersebut PGRI Banten memutuskan untuk melakukan audiensi dengan Kepala Disdikbud Banten beserta Dewan Pendidikan Forum Honorer Bersatu, KNPI Banten, Pemerhati Pendidikan, dan instansi lainnya.

“Kami keberatan terkait pencabutan surat penugasan terhadap oknum guru honorer tersebut. Keenam oknum guru tersebut melakukan kekeliruan dengan pose dua jari di dalam kelas. Sedangkan guru honorer tersebut, menerima gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ucapnya.

Baca Juga: IKA Untirta Sesalkan Pemecatan 6 Guru Honorer

Ia mengatakan, pihaknya meminta Disdikbud tidak langsung memberikan tindakan tegas terhadap keenam oknum guru honorer. Namun, lebih mendorong kepada Disdikbud Banten untuk melakukan pembinaan terlebih dahulu.”Saya berharap Disdikbud Banten melakukan pembinaan terlebih dahulu, sebelum melakukan pemecatan terhadap keenam guru honorer tersebut per 1 Mei mendatang,” tuturnya.

Ia mengimbau anggota dan pengurus PGRI untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan atribut PGRI.”Anggota PGRI boleh memilih siapapun, namun jangan menggunakan artibut PGRI, Dinas dan lingkungan pendidikan ketika ingin mendukung pasangan calon presiden,” katanya. (DE/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here