Hanya Butuh 2.000, Nasib 4.325 Honorer Pemprov Banten Kian tak Jelas

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hanya akan menerima sekitar 2.000 tenaga kerja honorer, sehingga ada sekitar 4.325 honorer dari 6.000 honorer yang nasibnya kian tak jelas dan dalam tahapan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 8 Februari 2019.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, jumlah kebutuhan tenaga honorer tersebut sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disampaikan sejak tahun lalu. Saat itu, KPK menyarankan Pemprov Banten agar memangkas jumlah tenaga honorer dari sekitar 6.000 pegawai menjadi 1.500 pegawai.

”Jumlah tenaga honorer di kita saat ini ada 6.000 orang. Itu yang akan kita prioritaskan. Tapi kalau lihat kebutuhan, hanya 2.000-an saja. Itu KPK yang ngasih saran,” kata WH saat ditemui wartawan usai sidang paripurna di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (6/2/2019).

Namun demikian, WH belum mengetahui berapa jumlah kuota yang tersedia untuk proses rekrutmen tenaga PPPK di lingkungan Pemprov Banten. Ia hanya mengatakan jika proses seleksinya nanti akan dibuka melalui hasil tes.

”Kalau rencana pembiayaannya (Gaji pegawai), memang dari pemprov. Tapi saya belum dapat usulannya berapa. Kita lihat aja lah, kan nanti seleksinya dibuka melalui tes kompetensi,” ujar mantan Wali Kota Tangerang tersebut.

Mencari jalan keluar

Sementara, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ino S Rawita menjelaskan, saat ini pemprov sedang mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sisa tenaga kerja honorer yang terancam tidak terakomodasi dalam skema manajemen PPPK. Jika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 itu diterapkan, maka sekitar 4.325 honorer terancam bisa mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari lingkungan kantor dinasnya saat ini.

”Kan enggak mungkin yang sisanya diberhentikan begitu saja. Jadi, tidak serta merta mereka yang sisa dari kebutuhan Pemprov ini kemudian diberhentikan. Tentu ada yang harus dipertimbangkan juga,” kata Ino.

Menurut Ino, Pemprov Banten ingin mengakomodasi semua tenaga kerja honorer agar bisa masuk skema PPPK. Namun, hal itu terganjal kuota yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, Ino memastikan sebanyak 300 pegawai honorer di lingkungan Pemprov Banten sudah diusulkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional III agar diangkat ASN.

”Pemprov pengennya semua kita ajukan, tinggal dananya saja nanti yang harus siapkan. Tapi kan ada kuotanya. Kalau ke (BKN) Regional III itu yang kita usahakan ada 300 honorer. Mudah-mudahan ini sebagai usaha kita,” ujarnya.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mendorong agar Pemprov Banten bisa memiliki standardisasi atas kebutuhan jumlah pegawai, khususnya tenaga honorer di masing-masing OPD. Itu dilakukan agar tidak terjadi polemik di kemudian hari apabila Pemprov sudah menerapkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

”Jangan sampai ketika pegawai honorer itu kontraknya sudah diberhentikan, tapi pas perjalanannya ternyata di salah satu OPD malah kekurangan tenaga kerja. Ini kan salah lagi,” ucap Asep saat ditemui wartawan di ruang kerjanya.

Asep menilai, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pemprov dalam skema PPPK hanya berupa angka ideal. Jumlah itu menurutnya masih bisa berubah bergantung kebutuhan di setiap lingkungan OPD Pemprov Banten.

Standardisasi

Namun demikian, ia lebih mendorong agar setiap kepala OPD bisa memiliki standardisasi atas kebutuhan pegawai di lingkungannya. Salah satunya dengan melakukan penilaian secara objektif terhadap pegawai honorer yang akan direkrut dalam skema PPPK.

”Tinggal kepala OPD terkait harus bisa menjabarkan kebutuhan kepegawaian di lingkungannya berapa. Sampai sekarang kan belum ada standarnya. Pengurangan honorer juga harus diukur dari kinerja. Kalau dia kinerjanya ada, kenapa enggak dipertahankan,” tutur Asep.

Diketahui, proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap pertama akan mulai dilaksanakan mulai 8 Februari 2019. Pemerintah dalam rekrutmen kali ini akan memprioritaskan pekerja-pekerja instansi yang sudah mengabdi (honorer).

Formasi yang akan dibuka pada rekrutmen kali ini yakni tenaga guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian. Tiga sektor tersebut merupakan bidang yang tenaganya banyak dibutuhkan oleh pemerintah. (Rifat Alhamidi/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here