Guru PAUD Diberhentikan Kades, Bupati Serang: Kades tak Boleh Semena-mena

Ratu Tatu Chasanah, Bupati Serang.*

SERANG, (KB).- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menilai, pemecatan tujuh orang guru PAUD BKB Kemas Al-Hikmah oleh Kepala Desa (Kades) Pengarengan Kecamatan Bojonegara adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, dia meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) turun tangan mengatasi masalah tersebut.

“Itu sudah ada aturan untuk kades di Perbup. Untuk perangkat desa, kades, tidak boleh semena-mena memecat. Ini (guru PAUD) termasuk di dalamnya. Harusnya tidak boleh tanpa menjelaskan ke pemda ini bagian dari perangkat desa,” ujar Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah kepada Kabar Banten saat ditemui di Aula Tubagus Suwandi, Pemkab Serang, Jumat (10/1/2020).

Ia mengatakan, sebelum memecat seharusnya mereka konsultasi lebih dulu ke Pemda. Selain itu, kepala desa juga harus menyampaikan argumentasi alasan pemberhentian yang kuat kepada Pemda. “Kalau beda pilihan Pilkades enggak boleh (dipecat),” katanya.

Jika karena alasan beda pilihan, Tatu khawatir akan merusak tatanan pemerintahan desa. Apalagi perangkat desa memegang administrasi desa. Jika setiap kades diganti, katanya, pertanggungjawaban keuangan desa akan sulit. “Karena ini uang negara harus ada pertanggungjawaban keuangan. Ini tidak boleh suka tidak suka,” ucapnya.

Baca Juga : Diduga tak Dukung saat Pilkades, Tujuh Guru PAUD Diberhentikan Kades

Disinggung soal kewenangan pemecatan guru PAUD, Tatu mengatakan hal ini berkaitan dengan Dindikbud. Dirinya pun mempertanyakan mengapa kepala desa tersebut sampai terlalu jauh menggunakan kewenangannya. “Nanti pemdes dengan dindik yang tangani,” tuturnya.

Menurut dia, kejadian ini menjadi tugas Pemdes untuk kembali mengumpulkan 150 kades yang baru dilantik secara bertahap. Kemudian diberikan bintek selama satu hari agar memahami detail aturan. “Supaya paham detail, kalau sepintas ada yang paham ada yang enggak. Ini sehari bintek biar paham tidak salah kaprah,” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 7 guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BKB Kemas Al-Hikmah yang beralamat di Kampung Kedung Banteng, RT 003/ RW 002, Desa Pengarengan, Kecamatan Bojonegara diberhentikan oleh kepala desa (kades) Saifulloh.

Pemberhentian tersebut diduga karena mereka tidak memilih kades tersebut saat pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada November 2019.

Guru lainnya Hilyati mengatakan, dirinya bersama rekan-rekannya diberhentikan sejak 7 Januari 2020. Surat pemberhentian tersebut dikirim langsung oleh staf Desa Pengarengan kepada pihaknya. “Semua guru diberhentikan, ada 7 orang diberhentikan secara sepihak, enggak ada alasan lain. Alasannya karena tidak mendukung (pada Pilkades),” ujarnya.

Ia mengatakan, rata-rata guru di PAUD tersebut telah mengabdi 8 hingga 10 tahun. Setelah ini para guru tetap mengajar. “Jadi selama belum ada surat pemberhentian dari dinas pendidikan jalan saja terus, karena honor kita dari APBD, dari dana desa dua tahun ini memang ada, cuma Rp 100.000 per bulan per guru,” tuturnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here