Guru Honorer dalam Belenggu Kemiskinan

Oleh : Eko Supriatno

Ironis sekali! Menyimak tayangan beberapa media membuat kita miris. Ternyata di tengah gelombang pemberitaan meningkatnya kesejahteraan guru pasca diterimanya tunjangan sertifikasi, masih banyak sekali guru-guru yang bernasib jauh dari keadaan tersebut. Para guru ini hidup penuh keprihatinan bila bertolak dari gaji atau honor yang diterimanya setiap bulan.

Mari lihat nasib guru honorer seperti kisahnya bu Nining. Sudah dua tahun, Nining Suryani (44) dan keluarganya tinggal di WC sekolah tempatnya mengabdi. Guru honorer di SDN Karyabuana 3, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Banten, itu terpaksa memutuskan tinggal di WC sekolah karena tidak punya rumah. WC tersebut berada di lingkungan sekolah dan sehari-hari masih dipakai oleh guru dan siswa.

Ibu Nining tentu punya alasan khusus mengapa tetap bertahan sebagai guru honorer kendati gajinya kecil. Dia masih menyimpan harapan untuk diangkat menjadi PNS dan mendapat penghasilan yang sesuai dengan pengabdiannya. Dari kisah bu Nining kita tersadarkan tentang kondisi guru yang sebenarnya saat ini. Adanya kesenjangan yang sangat lebar antara guru profesional (guru sertifikasi) dengan guru honorer menjadi hight light.

Saya kira sebagian besar guru-guru honorer kita masih di bawah garis kemiskinan. Padahal mereka mengabdi sama baiknya dengan guru yang sudah menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Berdasarkan data dari PGRI Pusat, tercatat sebanyak 932.400 guru yang kondisinya berada di bawah garis kemiskinan. Data tersebut didapat PGRI dari laporan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Penulis sendiri meyakini jumlah sebenarnya jauh lebih besar lagi data tersebut.

Sampai Kapan?

Kita sepakat bahwa menjadi guru adalah pekerjaan yang mulia. Apa jadinya sebuah bangsa tanpa kehadiran seorang guru? Mungkin banyak orang sepakat bahwa guru bukanlah buruh sebab seorang guru harus lebih pandai dari seorang buruh. Tetapi, dalam hal kesejahteraan dan penghasilan guru honorer yang tidak seragam dan suka-suka nilainya akibat tidak ada standar pengupahan, ada baiknya, sejenak, pengaturan gaji guru honorer menumpang “kendaraan” pada organisasi buruh.

Sampai kapan? Sampai pemerintah memiliki kemampuan menghargai atau mengangkat nasib guru honorer ke jenjang yang layak. Sejatinya, apakah itu guru honorer atau guru pemerintah pada hakikatnya mereka tetap guru. Guru yang menjadikan kita semua bisa “membaca” dan memiliki harga diri. Namun, bukan cerita hari ini saja ada guru, begitu usai mengajar di sekolah atau kelas, kemudian nyambi sebagai tukang ojek, tukang tambal ban, sopir angkot, dan sebagainya. Ironisnya, yang tambal ban atau naik ojek dan angkot tidak lain adalah para muridnya.

Pasal 75 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa profesi guru/dosen wajib memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan tersebut termasuk pemberian imbalan yang wajar sehingga tidak menghambat tugasnya. Guru miskin, ataupun guru yang hidup dibawah garis kemiskinan tidak mungkin dituntut untuk menjadi guru yang berkualitas. Guru sebagai pekerja intelektual seperti yang disuarakan Gramsci, mempunyai kewajiban untuk menggalang kekuatannya sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk memiliki daya tawar (bargaining position) dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah menjadi prioritas dalam Prolegnas 2018. Salah satu poin yang direvisi adalah pengangkatan tenaga honorer yang telah bekerja di institusi atau lembaga pemerintah menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Persoalan klasik memperjuangkan nasib honorer adalah karena selama ini pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil di Indonesia memang hanya bertumpu kepada UU ASN dan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Aturan itu mengharuskan pengangkatan memenuhi kriteria dan melewati seleksi. Namun, awal tahun ini Undang-Undang itu diusulkan memasuki fase revisi menjadi RUU usulan DPR RI. Revisi kemungkinan memang akan memuluskan tenaga honorer, terutama kategori K2, untuk menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui seleksi terlebih dulu. Dalam konteks guru honorer, sebelumnya Pemerintah pusat memastikan bahwa pemerintah akan mengangkat guru honorer. Sebab, selama beberapa tahun terakhir jumlah guru yang pensiun lebih banyak ketimbang jumlah guru yang diangkat.

Atas dasar inilah, pemerintah pusat sepakat untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS. Itikad Pemerintah pusat ini harus kita amini dan sesuai harapan kita, agar guru honorer harus mendapatkan perhatian serius. Bukan tanpa sebab. Mereka telah berjuang untuk memajukan pendidikan. Oleh karena itu pula, para guru honorer itu tidak selayaknya mendapatkan gaji yang rendah. Sudah sewajarnya para tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun di instansi pemerintah dan di daerah untuk diberi penghargaan dengan mengangkat mereka sebagai PNS. Kapasitas pengangkatan CPNS para pegawai ada di KemenPAN-RB.

Untuk itu seyogyanya Pemda dalam hal ini Bupati dan juga DPRD harus mampu mendorong agar pemerintah pusat mempercepat proses pengangkatan CPNS tersebut Kami sungguh menyayangkan kebijakan pemerintah yang satu sisi pemerintah membuka rekrutmen CPNS, namun di saat yang sama masih banyak tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PNS. Melalui revisi UU ASN ini diharapkan menjadi payung hukum untuk pengangkatan honorer dan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi PNS. Kita ingin agar persoalan honorer ini bisa diselesaikan karena ini menyangkut nasib manusia. Konsennya adalah honorer di Banten (Terkhusus Pandeglang) bisa di PNS-kan secara bertahap.

Kepekaan Kepala Daerah

Persoalan guru honorer tinggal di toilet sekolah agar masalah tersebut tidak berkembang menjadi kompleks dibutuhkan kepekaan dari kepala daerah. Baik dari sisi ‘sense of crisis’ ataupun ‘sense of responsbility’ dalam mengatasi permasalahan secara tuntas. Kepekaan kepala daerah untuk merasa bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diembannya untuk segera merespon masalah yang terjadi dan menyelesaikannya.

Misal: Pemerintah daerah (pemda) kerja keras agar memiliki data rumah tidak layak huni (RTLH) masyarakat. Otomatis dengan data tersebut sangat dibutuhkan agar pemerintah pusat bisa menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah masing-masing. Jangan anggap enteng guru honorer. Guru honorer juga manusia biasa yang butuh kelayakan sandang, pangan dan papan. Kesejahteraan guru honorer masih jauh dari sejahtera. Selain kecil, kadang gaji yang mereka terima tidak dibayarkan secara rutin per bulan sekali.

Sudah saatnya martabat guru honorer diangkat ke taraf yang layak meminjam istilah Driyarkara. Mereka tidak hanya diperas tenaganya. Namun, mereka juga perlu diperhatikan hak-haknya sebagai manusia. Pemprov Banten (Terkhusus pemkab Pandeglang) belum serius dan concern dalam memperjuangkan nasib honorer di Banten (Terkhusus Pandeglang). Namun, saat ini Pemprov Banten (Terkhusus Pandeglang) masih melakukan verifikasi data jumlah tenaga honorer non kategori tersebut. Verifikasi terhadap ribuan tenaga honorer itu bukanlah dalam konteks pemangkasan.

Publik harus mendorong terkhusus Komisi di DPRD yang menangani persoalan honorer untuk berusaha semaksimal mungkin dalam menyampaikan aspirasi soal K1 dan K2 yang belum diangkat. Kita mendorong agar Kemenpan memberikan “kuota lebih” untuk Banten (Terkhusus Pandeglang). Karena yang paling terpenting adalah sekarang mendapatkan “kuasa penuh” dari Kemenpan RB langkah apa yang bisa mereka lakukan. Mereka perlu prioritaskan K1 dan K2 untuk diselesaikan. Dan Komisi DPRD Banten (Terkhusus Pandeglang) juga berharap agar UU ASN mampu mengakomodir kepentingan tenaga honorer yang kontribusinya cukup besar menjadi pelayan masyarakat di berbagai instansi pemerintahan.

Revisi UU ASN adalah jawaban dari tuntutan pengangkatan tenaga honorer secara bertahap menjadi PNS. Publik perlu menanyakan hasil kunjungan komisi 2 DPRD Banten (Terkhusus Pandeglang) ke Kemenpan-RB tersebut, diinfokan bahwa saat ini nasib K1 dan K2 masih dalam proses. Bahkan, berkas dan data K1 dan K2 asal Pemprov Banten (Terkhusus Pandeglang) sudah masuk ke BKN RI.

Kapan waktu pengumumannya pengangkatan tenaga honorer K1 dan K2 tersebut, saat ini masih menunggu kesiapan dana APBN, dan termasuk kesiapan dana APBD. Bicara persoalan guru dan kesejahteraannya, sekolah dan mutu pendidikannya di Pandeglang dan Banten masih linu dan pilu, apalagi kesejateraan guru di Pelosok Pandeglang. Malah berkali-kali media nasional bahkan beberapa televisi swasta memberitakan beberapa liputan khusus tentang buruknya kesejahteraan guru hingga persoalan infrastruktur pendidikan di Pandeglang.

Masalah tenaga honorer, memang sangat kompleks, karena menyangkut banyak persoalan dan rumit, antara lain berkaitan dengan jumlah dan kesuaian dengan standar, proses perekrutan, kualifikasi pendidikan serta pejabat yang mengangkat dan kewenangannya. Untuk itu, kami mengajak kepada tenaga-tenaga honorer yang ada di provinsi Banten (Terkhusus Pandeglang) untuk berdoa saja, agar UU ASN segera direvisi.

Tujuannya, tidak lain agar pengangkatan tenaga honorer yang telah bekerja di institusi atau lembaga pemerintah di Banten (Terkhusus Pandeglang) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Jangan biarkan Pandeglang dan Banten terus menjadi topik pembahasan nasional akibat kemiskinan dan pengangguran yang sangat tinggi. Kita jangan lagi melangkah tertatih, kita harus bergegas berlari!!

Warga Banten memiliki filantrofi yang sangat tinggi. Saya yakin nanti ada gerakan-gerakan publik mengamen untuk Bedah Rumah ibu Nining. Di banten banyak sekali komunitas-komunitas Gerakan Relawan Bedah Rumah dan Kemanusiaan. Komunitas-komunitas gerakan ini memiliki tekad untuk bisa merehabilitasi rumah-rumah keluarga miskin, terutama tempat tinggal para janda tua duafa. Saya apresiasi akan tanggung jawab kemanusiaan mereka. (Penulis adalah Staf Pengajar Tetap Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNMA Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here