Gugatan Dana Hibah Pemkot Cilegon Disidangkan

CILEGON, (KB).- Perkara gugatan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon 2018, 2019, dan 2020 disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Serang.

Menurut keterangan yang diperoleh Kabar Banten, sidang perdata dengan nomor perkara 34/Pdt.G/2020/PN Srg, rencananya digelar Rabu (18/3/2020) hari ini.

Sehubungan itu, PN Serang telah melayangkan surat pemberitahuan terhadap pihak penggugat dan tergugat untuk mengikuti sidang perkara tersebut.

Diketahui, penggugat dana hibah Pemkot Cilegon, adalah Muhammad Kholid. Sementara, pihak tergugat, yaitu para penerima dana hibah, yakni Rizky Khairul Amri selaku Ketua DPD KNPI Kota Cilegon sebagai tergugat I, Ketua KONI Kota Cilegon Budi Mulyadi (tergugat II), Ketua Forum Komunikasi Majelis Taklim (FKMT) Kota Cilegon Hj Amelia (tergugat III), dan Ketua Himpaudi Kota Cilegon Eti Kurniawati tergugat IV), serta Ketua Federasi Olah Raga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) tergugat V.

Kemudian, Ketua Kamar Dagang dan industri (Kadin) Kota Cilegon H Sahruji (tergugat VI), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon H Dimyati S Abu Bakar (tergugat VII), Yayasan Al Islah yang diketuai oleh Hj Ati Marliati (tergugat VIII), dan Ketua (FOKER C) Kota Cilegon Kusmeni (tergugat IX), serta Ketua PGRI Kota Cilegon H Wandi sebagai (tergugat X).

Kuasa hukum para tergugat Agus Rahmat ketika dikonfirmasi mengatakan, sudah mengetahui agenda sidang perkara tersebut, di PN Serang.

“Iya, Rabu (18/3/2020) mulai sidang dan para tergugat meminta saya sebagai pengacara,” katanya, Selasa (17/3/2020).

Ia menuturkan, sudah mempelajari materi gugatan tersebut. “Kami siap mendampingi para tergugat,” ujarnya.

Ia menuturkan, berbagai kebutuhan administrasi dan berkas-berkas dokumen untuk penguatan di persidangan telah disiapkan. “Kami taat kepada hukum yang berlaku di negeri ini,” ucapnya.

Di lain pihak, penggugat dana hibah, Muhammad Kholid mengatakan, gugatan tersebut diajukan lebih kepada tabayun dia sebagai warga Cilegon melalui PN Serang.

Karena, menurut dia, hibah dan bansos yang meningkat menjelang Pilkada 2020 ini diduga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Karena, disinyalir beberapa hibah diduga akan digelontorkan untuk kepentingan pundi-pundi dana pemenangan bakal calon (bakal calon wali kota) tertentu pada Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) Kota Cilegon 2020. Ia meyakini, hal tersebut akan terbuka melalui pengadilan.

“Kami ajak tabayun juga KPK (Komisi Pembe-rantasan Korupsi), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Kementerian Dalam Negeri, agar semua tahu dan sama-sama mengawasi hibah dan bansos APBD Kota Cilegon,” tuturnya. (HS)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here