Gubernur Minta Saran Penyesuaian Target RPJMD Banten 2017-2022, Program WH-Andika Sulit Terwujud

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim melayangkan surat kepada DPRD Banten yang isinya permohonan saran penyesuaian target dan ketercapaian indikator makro dan program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022. Sebab, penjabaran visi dan misi serta program Wahidin Halim (WH) – Andika Hazrumy tersebut dinilai sulit terwujud.

Informasi yang dihimpun, surat tersebut bernomor 050/998-BAPP/2020 dan dilayangkan kepada Ketua DPRD Banten tertanggal 14 Mei 2020. Dalam surat itu disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD.

Selain itu, dalam pasal 342 tentang tata cara perubahan RPJPD dan RKPD bahwa salah satu faktor yang memungkinkan terjadi perubahan RPJMD adalah terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana non alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Sehubungan terjadinya pandemi Covid-19 di Banten, maka capaian target yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 menjadi sulit diwujudkan. Hal itu mengacu pada beberapa uraian inti. Pertama, terjadinya bencana nasional pandemi Covid-19 termasuk di Banten yang mengacu kepada keputusan Presiden RI dan diteruskan melalui surat keputusan gubernur.

Kedua, penanganan terhadap Covid-19 mengharuskan pemprov melakukan tiga kali pergeseran anggaran. Ketiga, pergeseran tersebut telah mengubah komposisi/struktur anggaran baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Pada belanja langsung terjadi perubahan pada hampir seluruh program dan kegiatan dengan total seluruh pergeseran Rp 1.828.669.776.012.00 dengan titik tekan pada belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan Covid-19. Akibatnya, pemenuhan target program dan kegiatan dalam RPJMD 2017-2022 menjadi sulit yang berimplikasi pada pemenuhan indikator makro tahun 2020,2021, dan 2022.

Keempat, memperhatikan poin pertama sampai tiga tersebut, RPJMD 2017-2022 memenuhi syarat untuk dilakukan revisi. Namun di sisi lain, berdasarkan pasal 342 Permendagri 86 tahun 2017 bahwa perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari tiga tahun untuk menjadi dasar RKPD tahun perencanaan.

Selanjutnya, Gubernur Banten meminta saran perlu tidaknya dilakukan revisi, atau cukup dilakukan penyesuaian target dan ketercapaian indikator makro pada RPJMD melalui keputusan gubernur.

Rapat koordinasi

Ketua DPRD Banten Andra Soni membenarkan, Gubernur Banten mengirimkan surat tentang permohonan saran penyesuaian target dan ketercapaian indikator makro dan program pada RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022. Menanggapi itu, pihaknya akan rapat koordinasi dengan pimpinan di DPRD Banten.

“Nanti saya akan agendakan dengan pimpinan dan anggota saran apa yang akan disampaikan DPRD. Karena saat ini ada beberapa prioritas yang jadi sorotan yaitu terkait JPS yang belum diterima masyarakat,” katanya.

Disinggung apakah penyesuaian tersebut perlu dilakukan pada situasi saat ini, ia belum membeberkannya karena harus meminta pendapat dari pimpinan di DPRD Banten.

“Itu yang dimintakan saran kepada saya. Hanya DPRD kan kolektif kolegial. Karena itu segera akan saya rapatkan dengan kawan-kawan,” ucapnya.

Rencananya rapat koordinasi membahas surat tersebut akan dilakukan setelah Hari Raya Idulfitri. “Nanti bagaimana sarannya akan kami sampaikan. Mungkin setelah lebaran ya,” tutur politisi Partai Gerindra ini. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here