Gubernur Corona

Fauzul Iman, Rektor UIN SMH Banten.*

Fauzul Iman

Di tengah badai virus corona yang belum kunjung padam di bumi Indonesia, membuat semua komponen pimpinan dituntut bahkan ditantang oleh keadaan seberapa jauh peran yang telah dilakukannya.

Terutama peran kepedulian dan kesigapan pemimpin mengatasi badai virus corona yang demikian berat dan kompleks. Manajemen yang cekatan, asertif dan konektif dengan semua kepentingan yang terkait bencana Covid-19, merupakan pilihan prioritas bagi pemimpin yang visioner.

Kompleksitas bencana virus yang demikian ruet dan teramat memberatkan ini, patut dipahami jika para komponen pimpinan seperti presiden, menteri dan gubernur terlihat gamang dalam mengambil tindakan cepat. Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan yang sebenarnya telah mengambil inisiatif cepat dan visioner untuk memberlakukan lockdown pun dibatalkan karena harus terlebih dahulu dikomunikasikan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Meskipun pada akhirnya pemerintah pusat menyetujui dalam bentuk kebijakan yang bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini lahir setelah melalui beberapa peroses dimana Gubernur DKI harus terlebih dahulu mengajukan kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Dalam kondisi risiko apapun yang terjadi pada bencana Covid-19, pemimpin memang harus hadir di lapangan yang penuh dengan hiruk pikuk masalah guna mengoordinasikan penyebab masalah. Lalu mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah baru yang lebih besar. Peran ini bukan hanya dominasi seorang presiden.

Gubernur sebagai pemimpin wilayah regional memiliki peran koordinator yang sangat strategis untuk mengoordinasikan dengan jajaran di tingkat kabupaten dan kota. Di DKI, Anies Baswedan seorang gubernur telah menunjukkan perannya dengan tenang mengatasi Covid-19 di wilayahnya yang terkenal paling rumit dan multi kompleks dengan dinamika tantangan.

Berkat kesabaran dan ketahanan emosinya menunggu benturan pendapat dengan perangkat/hirarkis di atasnya, Anies tetap memberikan pencerahan pada rakyatnya dengan informasi yang menyejukkan tanpa meregangkan otot kemarahan.

Sementara irama gelombang fitnah dan badai bulli yang menerjangnya begitu kuat, tapi Anies tetap berbuat untuk mengantisipasi apa yang bisa diantisipasi dari masalah Covid-19 yang kelak muncul lebih besar lagi.

Ditunggu sambil tetap bekerja, situasi alamiah ternyata pemerintah pusat memberikan dukungan dan izin kepada Gubernur DKI guna memberlakukan PSBB. Pada Jumat 7 April 2020 Menkes mengeluarkan surat izin tersebut berdasarkan Kepmenkes nomor HK.0I.07/Menkes/239/2020.

Anies praktis bekerja dengan melakukan pembenahan dan perincian pembatasan sesuai Kepmenkes, terutama pembatasan pada larangan operasional pengemudi ojol. Tetapi di awal pembatasan yang dilakukan, tiba-tiba lahir aturan dari Menhub Ad Interem no. 18 /2020 yang membolehkan pengemudi ojol tetap operasional.

Permenhub ini mendapat kritikan yang sangat keras dari pengamat hukum Universitas Muslim Indonesia(UMI), Fachri Bachmed, karena dipandang tidak berdasar pada mandat hukum dalam kontek kedaruratan dan keselamatan.

Permenhub ini, lanjut Fachri, tidak diperintahkan secara langsung oleh undang-undang di atasnya seperti Undang- Undang nomor 6/2018 tentang kekarantinaan kesehatan maupun PPRI 21/2020 tentang PSBB percepatan penangan Covid-19.

Lagi- lagi aturan Kemenhub ini selalu memperagakan adanya ketidakkompakan dan penolakan dari pemerintah pusat. Namun, Anies tetap melawannya dengan bekerja dan tetap senyum menerima kritikan dan pertanyaan menukik dari wartawan.

Bahkan Gubernur Anies sebelumnya telah mengeluarkan anggaran sebanyak Rp 3 triliun dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diberikan buat kelompok miskin baru. Inilah contoh seorang pemimpin visioner yang tetap hadir dan tidak pernah diam apalagi mundur mengahapi bencana pandemi Covid-19 yang demikian berat dan penuh dengan segala risiko dan konsekuensi.

Di Provinsi Banten kita juga memiliki pemimpin seorang gubernur, Wahidin Halim. Ia menghadapi persoalan yang tidak kalah beratnya dengan Gubernur Anies. Apa lagi wilayah Banten dikategorikan urutan keempat dalam menanggung beban serangan pandemi Covid-19.

Sungguh merupakan tugas yang tidak ringan dilihat dari beban dan risiko korban virus sekarang dan kedepannya. Sementara beban anggaran pemerintah tingkat nasional saja makin tipis ditandai dengan beban utang negara yang makin membengkak dengan tenor jangka waktu 50 tahun.

Dari sisi jangka waktu yang panjang pemerintah boleh bergembira mendapat kepercayaan utang tapi dari sisi proses ketetapannya menyimpan pukulan psikologi universal karena tidak melewati pembahasan DPR RI. Ditambah dengan devisit negara melampaui tiga persen.

Wahidin sebagai gubernur merasakan betul beban berat anggaran jika mengharapkan dari pemerintah pusat. Di tingkat provinsi saja membutuhkn strategi pemikiran dan antisipasi panjang guna menangani beban paling berat sepanjang menghadapi pandemi Covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menghadapi beban berat ini, sebagai pemimpin visioner, Wahidin pantang menyerah untuk tetap dengan sabar melakukan penanganan serius dan antisipasi kreatif terhadap kemungkinan petaka besar yang akan terjadi.

Pada acara dialog dengan pejabat setempat, tokoh masyarakat, pemuka agama dan pimpinan perguruan tinggi (Rektor) di rumah dinas Gubernur, Wahidin ternyata telah bergerak jauh menyiapkan refocusing anggaran tahap II untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial dengan total anggaran Covid-19 menjadi Rp 1, 224 triliun.

Bahkan sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan banyaknya korban yang meninggal, Wahidin menyiapkan lahan satu hektare di Kota Serang untuk pemakaman jenazah korban Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang terus merebak, tidak bisa begitu saja diserahkan kepada seorang pimpinan/gubernur. Perlu kehadiran peran dari pimpinan lain yang terkait termasuk komponen lain yang tumbuh di masyarakat. Kekompakan/kesolidan antar pemimpin negeri sudah saatnya ditonjolkan guna mengutamakan penanganan Covid-19.

Tidak boleh lagi didapatkan menteri atau pejabat lain yang membuat kontra produktif dan lebih mengutamakan yang lain kecuali kebutuhan Covid-19 yang paling darurat dan mengancam kemaslahatan rakyat. Adanya gagasan empatik dalam dialog perlunya urun rembuk dana sosial dari pengusaha sukses putra Banten, patut disambut dengan tangan terbuka.

Di sisi lain keteladanan para pimpinan dan kepatuhan rakyat terhadap protap kesehatan baku seperti antara lain social distancing/physical distancing, cuci tangan, gunakan masker dan lain-lain agar tetap tercipta dengan kondusif.

Kesigapan aparat keamanan dan tingkat penyebarannya di lini-lini yang sudah ditetapkan perlu ditingkatkan. Termasuk pengawasan keamanan terhadap kemungkinan munculnya kejahatan baru dan tindakan tegas kepada pelanggar benar- benar diterapkan di lapangan.

Dalam sejarah Islam terdapat ibrah/pendidikan yang patut dipetik dari sahabat yang menjadi khalifah atau gubernur dalam menyikapi adanya wabah penyakit yang menjalar di suatu negeri atau wilayah. Ahmad Ali bin Hajar al-Asyqalani dalam bukunya Bazlu al-Mau’n fi Fadlli al-Thau’n ( upaya total mencegah wabah/virus) mengurai ketegasan dan kesigapan khalifah Umar Ibnu Khaththab dan Gubernur Amru bin A’sh.

Dalam melakukan ekspedisi perjalanan di kota Amwas, Syam, sebelah barat Kota Yerusalem, Palestina, Umar Ibnu Khatab di tengah perjalanan mendengar informasi menjalarnya wabah di Kota Syam.

Mendengar berita itu, Umar terhimpit antara pilihan melanjutkan ke Syam atau tidak. Setelah melakukan musyawarah dengan unsur pimpinan, Umar memutuskan dengan tegas untuk mengansel perjalanan di Syam dan kembali di Kota Madinah.

Lalu Umar memerintahkan Gubernur Ubaidah yang masih bertugas di Syam untuk segera meninggalkan kota Syam. Ubaidah keberatan meninggalkan tugas di saat kritis yang dihadapi rakyatnya sehingga ia wafat karena serangan wabah.

Umar selanjutnya menunjuk Abu Zar untuk menggantikannya. Kejadian yang sama wabah menyerangnya dan Abu Zar wafat. Amru bin Ash sebagai gubernur yang ditunjuk Umar menggantikan Abu Zar, langsung bergerak dengan cepat dan cerdas.

Amru bin Ash dengan tegas memerintahkan seluruh rakyat dan jajaran dari para petinggi untuk melakukan social distancing ( memencar dan menjauh) dari Kota Syam. Ada yang menuju ke gunung-gunung tinggi ada juga yang menuju rumah-rumah terpencil.

Tanpa satu pun yang menolak apa lagi melanggar perintah Gubernur Amru bin Ash. Berkat tindakan tegas dan kecerdasan sang gubernur memerintahkan social distansing, badai wabah/virus yang sangat mengancam dan ditakuti itu dalam waktu singkat lenyap meninggalkan kota Syam.

Semoga dengan uraian di akhir tulisan tentang penanganan wabah/virus di abad lalu yang peristiwanya mirip melibatkan tokoh central gubernur dengan rakyatnya, dapat menjadi ibrah/pelajaran berharga bagi pemimpin atau kita semua di dalam menyikapi dan mengatasi badai virus yang telah terjadi di abad ini.

Gubernur yang dengan tanggung jawabnya selalu memikirkan rakyatnya. Pasti ia tidak ingin gara-gara badai virus membuat rakyatnya bergelimpangan terlepas nyawanya. Gubernur akan lebih mulia dan berharga disebut Gubernur Corona di mata umat karena sehari-harinya tak mengenal waktu selalu berpikir bagaimana agar corona lenyap dari bumi yang kita cintai ini. Amien. (Penulis, Rektor UIN SMH Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here