Gubernur Banten Tetapkan Tanggap Darurat Bencana

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan status tanggap darurat untuk bencana banjir Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Status tanggap darurat tersebut berlaku selama 14 hari terhitung mulai 1 Januari 2020 hingga 14 Januari 2020.

Status tanggap darurat ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Banten nomor 362/Kep.I-Huk/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2020.

Keputusan tersebut menyusul pernyataan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika nomor UM.103/106/KTSL/XII/2019 tentang Informasi Puncak Musim Hujan 2019/2020 dan Prakiraan Curah Hujan hingga 3 bulan ke depan di Provinsi Banten dan DKI Jakarta.

Kemudian, Keputusan Bupati Lebak nomor 366/Kep.1-BPBD/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Lebak, serta Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana dari Wali Kota Tangerang Nomor 366/04364-BPBD/2020 tanggal 1 Januari 2020.

“Bupati Lebak dan Wali Kota Tangerang sudah menyatakan status tanggap darurat, sehingga Gubernur dapat menetapkan status tanggap darurat bencana provinsi melalui SK, sudah ditandatangani,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim, Jumat (3/1/2020).

Penetapan status tanggap darurat bencana bertujuan agar penanganan terhadap dampak-dampak bencana dapat lebih ditingkatkan, serta mengantisipasi adanya dampak yang meluas akibat bencana.

“Selain itu kan curah hujan masih diprediksi tinggi, jadi kewaspadaan dan kesiapsiagaan baik masyarakat maupun petugas harus ditingkatkan untuk menghindari dampak yang lebih besar nantinya,” tuturnya.

Berdasarkan data sementara, banjir bandang di Kabupaten Lebak mengakibatkan kerusakan terhadap kurang lebih 2.000 rumah, 14 jembatan dan 1 ruas jalan. “Jumlah kerugian secara material belum karena masih menghitung jembatan hanyut, ditambah jalan belum lagi di Kota Tangerang cukup parah ada 56 titik (banjir),” katanya.

Untuk banjir di wilayah Tangerang, kata dia, saat ini sudah disiapkan posko penanganan. Pemerintah daerah saat ini terus melakukan inventarisasi di titik-titik banjir, mulai dari yang terparah, sedang hingga ringan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Banten Nurhana mengatakan, seluruh OPD di lingkungan Pemprov Banten bergotong royong meringankan beban para korban. OPD memberikan bantuan swadaya berupa logistik dan kebutuhan lainnya. Cadangan beras untuk para korban masih terhitung aman dengan perkiraan mencapai jumlah 19,5 ton.

“Itukan cadangan beras diperuntukkan bagi kabupaten/kota termasuk Tangsel,” katanya.

Untuk tahun pemprov tak membuka posko bencana seperti pada bencana tsunami yang menerjang tahun lalu.

“Pendistribusian (beras) dilakukan ketika nanti memang ada permintaan dari kabupaten/kota. Jadi atas perintah Pak Gubernur, teman-teman OPD harus bekerja semua, jadi serempak teman-teman itu, bergerak semua,” katanya.

Untuk bencana banjir wilayah Tangerang dan Kabupaten Serang yang sudah mulai surut, kata dia, para korban membutuhkan alat pembersih lumpur. Sementara untuk yang Kabupaten Lebak, masih membutuhkan bantuan logistik.

“Sekarang yang dibutuhkan itu bagi yang sudah surut itu alat-alat bersih seperti sapu,” ucapnya.

Ia mengklaim, kebutuhan air bersih dan sarana MCK korban banjir masih terpenuhi. Informasinya korban di Kabupaten Lebak juga sudah mendapatkan bantuan MCK. “Air bersih sampai sekarang MCK tadi ada yang mengirim,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here