Gubernur Banten Serahkan LKPD 2018 ke BPK

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten Hari Wiwoho, Senin (25/3/2019).

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menginginkan LKPD yang baik dan sempurna, maka proses pengecekan dilakukan secara terus menerus.

“Saya setuju bahwa WTP bukan berarti tidak ada masalah. Makanya harus saya jaga betul agar potensi masalah itu benar-benar minim bahkan kalau bisa tidak ada. Dengan adanya pembentukan tim satgas bersama yang melibatkan BPKP, seperti menyusun HPS (harga perkiraan sendiri) yang sekarang sudah selesai dilakukan termasuk dalam pemeriksaan atau audit karena tenaga kita yang terbatas. Dan alhamdulillah sangat membantu kami,” ujar WH.

Adanya tahapan lanjutan dari opini WTP, gubernur mengharapkan agar BPK dapat memperkenalkan dan membimbing Pemprov Banten agar Tim Satgas tidak berhenti pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ia mengatakan, pemprov telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah.

Seperti dengan meningkatkan tunjangan kinerja yang dapat diperoleh apabila pegawai mampu menyelesaikan target kinerjanya, memaksimalkan pemanfaatan Simral sebagai sistem yang mengawasi kinerja OPD secara maksimal, proses pengusulan dan penyaluran hibah yang berbasis aplikasi, pelayanan terpadu satu pintu berbasis aplikasi, penyaluran gaji dan tunjangan kinerja guru yang ke depan dilakukan langsung melalui Bank Banten kepada rekening masing-masing guru. Dan terus menelusuri sejauh mana manfaat dari APBD agar memiliki korelasi terhadap RPJMN, RPJMD dan lain sebagainya.

“Pengangguran memang nasional tertinggi walaupun kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi kita baik. Apakah ini berkaitan dengan kegiatan kita, program kita? Oleh karena itu, BPK saya harap dapat menguji program kita terhadap hal-hal itu. Kami senang bisa mengurangi kencenderungan korupsi-korupsi, tapi kami lebih senang jika apa yang kami lakukan ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutur gubernur.

Kepala BPK RI Perwakilan Banten Hari Wiwoho mengatakan, sesuai Undang-Undang Dasar nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan gubernur/bupati/wali kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Patut disyukuri dan diapresiasi karena Pemprov Banten (menyerahkan LKPD) tepat waktu. Kami melihat secara nasional, dari 548 provinsi masih ada yang belum tepat waktu. Kalau provinsinya belum tepat waktu, apalagi kabupaten/kota-nya. Masih banyak juga kabupaten/kota yang belum tepat waktu. Karena berakhirnya 31 Maret,” kata Hari.

Terkait SPIP, Hari mengapresiasi langkah Gubernur Banten yang menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan membentuk Tim Satgas bersama dalam upaya pendampingan pengendalian internal keuangan daerah secara independen. Hal itu memudahkan BPK dalam melakukan pemeriksaan karena standar yang dimiliki BPK dalam menyelesaikan temuan serta menyusun laporan keuangan mirip dengan yang dilakukan BPK.

“Kalau sistem pengendalian internalnya sudah bagus, kita akan turunkan standar pemeriksaannya. Langkah ini terbukti sangat efektif karena ketika pengendalian internal berjalan, maka memudahkan pengendalian eksternal yaitu kami. Saya harapkan tahun depan lebih cepat bahkan saya ingin Banten memelopori provinsi pertama yang menyerahkan LKPD,” tuturnya.

Mengenai LKPD, Hari menjelaskan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan puncak dari keberhasilan laporan keuangan. Ia berharap, WTP menjadi tahap pertama laporan keuangan menuju tahap selanjutnya yakni public finance management. Yakni tahap dimana kualitas anggaran berdampak pada masyarakat. Seperti meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan hingga meningkatkan perekonomian.

“Bagaimana anggaran bermanfaat kepada hal-hal tersebut. Kami harapkan LKPD yang diterima, secara analitical review sudah pas, lengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Karena WTP bukan berarti tidak ada masalah, melainkan kewajaran secara signifikan dan secara penyajian laporan keuangan,”tutur Hari. (RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here