Minggu, 18 Februari 2018

Gubernur Banten Larang Komite Sekolah Pungut Iuran

SERANG, (KB).- Pemprov Banten akan menggratiskan biaya SMA/SMK mulai 2018. Seiring dengan
kebijakan tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan tidak ada lagi komite sekolah yang memungut iuran kepada siswa.

“(Mulai) Nanti tahun depan. Jangan ada komite pungut-pungut duit. Jangan pungut duit. Anggarin saja lewat Bosda (bantuan operasional sekolah daerah). Kita dukung fasilitasnya, kita bangun sekolahnya,” ujar Wahidin, seusai rapat paripurna di DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (31/10/2017).

Wahidin mengatakan, sudah seharusnya biaya pendidikan gratis untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama bagi yang kurang mampu. “Itu mah harus gratis. Karena bayar itu kan kepala sekolah dengan komite. Itu di-nol-kan saja oleh kita. Kalau nanti ternyata masih ada, kita pecat kepala sekolahnya. Karena itu masuk pungli,” katanya.

Saat ini pihaknya sedang menghitung berapa kebutuhan untuk mengcover program pendidikan gratis tersebut. Sekaligus aturan tentang larangan pungutan. Selain itu, dianggarkan juga untuk guru honorer dan perbaikan sekolah.

“Bosda lagi dihitung. Sekarang kan sudah Rp 3,6 miliar. Enggak pake skema-skema, jangan ada pungutan. Gitu aja udah. Namanya gratis,” kata mantan Wali Kota Tangerang ini. Soal arahan ke sekolah-sekolah, menurut WH, dirinya sudah beberapa kali menegaskan hal tersebut. “Udah diomelin malah. Udah diomelin, jangan mungutin lagi, kasian rakyat,” ucapnya.

Rp 2 triliun

Sementara, Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Budi Prajogo mengatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan secara teknis mengenai mekanisme dan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menggratiskan biaya pendidikan SMA/SMK tersebut bersama Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Untuk besaran anggaran yang dibutuhkan diperkirakan lebih dari Rp 2 triliun. “Biayanya diperkirakan lebih dari Rp 2 triliun diluar BOS dari pusat. Untuk lebih jelasnya kami baru akan membahas besok (hari ini) dengan Dinas Pendidikan,” kata Budi Prajogo. (RI)***


Sekilas Info

Relokasi Pasar Baros Belum Ada Solusi

Pemerintah Kabupaten Serang masih belum memiliki solusi untuk menangani permasalahan relokasi pedagang di Pasar Baros. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *