Gubernur Banten Lantik Dua Pejabat Hasil ‘Open Bidding’, OPD Jangan Terpengaruh ‘Orang Dekat’ WH

SUASANA pelantikan Moch. Tranggono sebagai Kepala DPUPR dan Aan Muawanah sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (19/11/2019).*

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim melantik dua pejabat hasil lelang jabatan atau ‘open bidding’ yakni Moch. Tranggono sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Aan Muawanah sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Banten, di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa (19/11/2019).

Pria yang akrab disapa WH itu mengingatkan, agar keduanya tak terpengaruh pihak yang mengaku sebagai orang dekat dirinya. “Jangan terpengaruh oleh orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai orangnya WH atau orangnya siapa pun. Fokus pada kerja,” katanya saat menyampaikan sambutan dalam upacara pelantikan.

Ia menekankan kepala OPD di lingkup Pemprov Banten rajin mencari peluang untuk pembangunan daerah di kementerian atau pusat. “Untuk rapat di kementerian minimal kepala dinas. Tidak boleh Eselon III, bisa sekretaris daerah, wakil gubernur, atau gubernur,” ujarnya.

Pemprov Banten saat ini sedang membangun ekonomi masyarakat dengan membuat BUMD Agrobisnis. Ke depan BUMD ini dapat menjadi salah satu sarana peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

Baca Juga : Hasil Lelang Jabatan Pemprov Banten: Hari ini, Kadis PUPR dan Ketapang Dilantik

Ia meminta OPD segera memproses lelang barang dan jasa (barjas) yang dibiayai APBD 2020 sejak pengesahan oleh DPRD Banten. Tujuannya, agar proses pengerjaan program sudah bisa mulai berjalan pada Januari 2020.

“Lelang itu sebenarnya ketentuan begitu, APBD disahkan boleh diumumkan. Kan pengumuman merupakan proses lelang. Kita minta hari ini (kemarin) sudah ditayangkan, bahwa kita akan membangun jalan ini jalan itu, gedung ini gedung itu, harusnya mulai dari sekarang,” ucapnya.

Jika OPD lambat dalam melakukan lelang, maka bukan tidak mungkin pelaksanaan pengerjaannya juga akan mulur. Dia menilai, lelang pasca APBD disahkan bukan hal mustahil dilaksanakan. “Kalau tidak nanti lambat dalam pelaksanaan pembangunannya. Januari sudah dilaksanakan,” tuturnya.

Menurut hitungannya, masa pengumuman lelang berjalan dalam kurun waktu satu bulan. Setelahnya penetapan pemenang, lalu mulai proses pengerjaan. “Sekarang kan masa pengumuman (rentang waktunya) satu bulan, setelah pengumuman terbit keputusan siapa pemenangnya dan sudah harus dilaksanakan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Mahdani mengatakan, pihaknya sudah berencana memulai lelang barang dan jasa untuk 2020. Hal tersebut dijalankan sebagaimana arahan dari Gubernur Banten. “Kalau sudah kesepakatan dengan dewan sudah bisa lelang,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here