Senin, 23 Juli 2018

Gubernur Banten Hadiri Musrenbangnas

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, Senin, (30/4/2018).

Kegiatan digelar di  Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta,  dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hadir pada kegiatanitu, antara lain para pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Gubernur, para Bupati/Walikota, serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Seusai acara, Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkanMusrenbangnas RKP 2019 selaras dengan apa yang selama ini menjadi empat isu Pemerintah Provinsi Banten.

Empat isu tersebut ialah kesenjangan antar wilayah/disparitas Banten Utara/Barat dengan Banten Selatan, daya saing daerah, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta tata kelola pemerintah.

Empat poin isu ini dijawab oleh program kerja sesuai dengan visi dan misi. Visi, “Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah”.

Sementara visi Banten meliputi: Pertama, menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Kedua, membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Ketiga, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas. Keempat, meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas. Kelima, meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Gubernur menambahkan, Musrenbangnas diselenggarakan sebagai upaya menyelaraskan pembangunan di daerah dengan pembangunan nasional.

Pelaksanaan Musrenbangnas merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional,” kata Gubernur.

Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, RKP 2019 memperhatikan tiga hal. Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2019 serta memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pusat-Daerah.

Kedua, pengendalian perencanaan, yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik.

Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. Keempat, penajaman integrasi sumber pendanaan.

Dikatakan, pada tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah fokus untuk melaksanakan lima prioritas nasional.

Kelima prioritas dimaksud, petama, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.

Kedua, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

Ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya.

Keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.

Kelima, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. (SY)*


Sekilas Info

Sungai Ciujung dan Cidurian Kembali Menghitam, Warga Ancam Demo

SERANG, (KB).- Dua aliran sungai besar di wilayah Serang utara yakni Sungai Ciujung dan Cidurian yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *