Gelar Aksi Unjuk Rasa, Warga Tagih Janji Bantuan Tsunami Selat Sunda

PANDEGLANG, (KB).- Tagih janji bantuan tsunami Selat Sunda, massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Bencana (AMPB) bersama masyarakat Sumur menggelar unjuk rasa di depan Gedung Setda Pandeglang, Selasa (12/2/2019) sekitar pukul 11.00 WIB.

Aksi yang dikomandoi koordinator lapangan (korlap) Diego menagih janji bantuan bencana sekaligus menuntut hak-hak masyarakat terdampak tsunami Selat Sunda yang telah dijanjikan oleh pemerintah daerah.

Selain menuntut soal hunian sementara (huntara), fasilitas lainnya massa juga menuntut keringanan utang masyarakat terdampak bencana. Dalam aksi tersebut, massa sempat aksi jalan kaki di sekitar Alun-alun Pandeglang sambil membawa spanduk dan banner.

Korlap AMPB Diego mengatakan, pascabencana tsunami Selat Sunda, masyarakat menghadapi persoalan serius soal ekonomi yang sampai saat ini masih lumpuh, karena alat kerja mereka seperti perahu nelayan rusak total.

“Akibat bencana tsunami Selat Sunda, aktivitas ekonomi warga lumpuh total dan sejauh ini mereka bisa bertahan dari bantuan logistik para relawan yang datang silih berganti ke lokasi bencana. Sekalipun Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengeluarkan pernyataan pada Senin (24/12/2018) tentang bantuan perahu dan alat tangkap. Semua itu belum ada realisasinya,” katanya.

Menurut dia, sampai saat kondisi para nelayan Sumur belum mendapatkan bantuan perahu dan alat tangkap yang telah dijanjikan pemerintah. “Selain ketidakpastian bantuan yang dijanjikan, masyarakat resah, karena pernyataan Kementerian KKP sendiri hanya bantuan perahu di bawah 5 GT (gross tonnage),” ucapnya.

Ia menuturkan, berdasarkan informasi pada Selasa (29/1/2019), lanjut dia, KKP melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap telah menurunkan 4 buah bengkel bergerak untuk perbaikan perahu di Kabupaten Pandeglang. Namun demikian , sampai hampir satu minggu lebih masyarakat belum mendapat informasi yang jelas tentang bantuan bengkel bergerak.

“Soal ini, masyarakat di Sumur mengaku tidak mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah soal proses rekontruksi rumah mereka yang hancur. Bahkan, bantuan lebih banyak diterima dari para relawan dibandingkan dari pemerintah,” ujarnya.

Akibat kondisi yang sulit seperti sekarang ini, lanjut dia, masyarakat juga mengeluhkan terkait jeratan utang warga terdampak tsunami yang terus-menerus mempersulit keadaan mereka.

“Masyarkat korban bencana merasa, bahwa pemerintah saat ini belum memberikan perhatian serius terhadap korban bencana alam. Padahal, dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan, bagaimana keharusan pemerintah dalam bertanggung jawab penanganan bencana, pascabencana juga proses-proses rekonstruksi. UU juga memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk pemulihan keadaan perekonomian masyarakat korban bencana,” ucapnya.

Sementara itu, Sekda Pandeglang Fery Hasanudin menuturkan, untuk bantuan perahu dan piutang korban bencana tsunami sudah diperhitungkan. Namun, tidak semua terealisasi dengan optimal.

“Bantuan perahu itu kan pemerintah pusat yang menjanjikan, mereka juga menuntut bengkel perahu, itu semuanya janji pemerintah pusat. Paling nanti kami akan bersurat kepada pemerintah pusat, kemudian untuk korban terjerat piutang, kalau sifatnya pribadi itu lain cerita. Tetapi, kalau piutang itu lembaga keuangan ada kebijakan, tadi sudah saya konfirmasi kepada pihak BRI dan jawabannya ada kebijakan untuk piutang korban bencana,” katanya. (Ade Taufik)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here