Gelar Aksi, PP Pandeglang Desak Bawaslu Tindak Oknum ASN tak Netral

PANDEGLANG, (KB).- Massa yang tergabung dalam Organisasi Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Pandeglang berunjuk rasa di halaman Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pandeglang, Kamis (21/2/2019).

Dalam aksinya, massa mendesak Bawaslu agar menindak tegas oknum aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat politik praktis di Kabupaten Pandeglang. Massa juga mengultimatum Bawaslu untuk berani memproses ASN yang tidak netral. Sebab, jika tidak melakukan tindakan secara tegas, dikhawatirkan Bawaslu hanya dipandang sebelah mata oleh oknum ASN yang ikut serta politik praktis.

Ketua Cabang Pemuda Pancasila, Aap Aptadi mengatakan, dirinya berharap pada Pemilu 2019, Kabupaten Pandeglang dapat berjalan dengan lancar dan aman.

“Kami ingin Pemilu di Pandeglang ini berjalan dengan jujur dan adil,” kata Aap. Tidak hanya itu , lanjut Aap, jika ada ASN yang terindikasi tidak netral harus segera ditindak.

“Ada 5 oknum camat yang diundang dan sepertinya itu ada indikasi ASN tidak netral. Kami datang ke sini ingin ada tindakan tegas,” ujarnya.

Terpisah, Koordinator divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pandeglang Fauzi Ilham mengaku sudah melakukan tugas dengan semestinya, menindaklanjuti semua laporan serta temuan yang masuk kepada Bawaslu Pandeglang.

“Kita sudah tindak lanjuti dari hasil temuan dan laporan. Lalu kita lakukan kajian, dan hasil kajian itu sifatnya penerusan,” ucapnya.

Ia berharap dari semua hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Meski demikian, banyak dari ASN yang terlibat politik praktis di 2019 ini. “Pemerintah daerah harus menjadi catatan, karena ditahapan kampanye ini banyak ASN yang terlibat. Harus dicegah itu,” tuturnya.

Komisi ASN 

Selain itu, Bawaslu merekomendasikan dua orang yang diduga tidak netral kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kamis (21/2/2019). Berdasarkan data, ASN yang diduga terlibat itu adalah Aan Suandi, S.P (Camat Munjul dan H. Olis Solihin (Kepala Disdikbud) Pandeglang.

Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi mengatakan, dugaan ketidaknetralan ASN, tindak lanjutnya merekomendasikan beberapa pejabat pembina kepegawaian kepada Komisi ASN.

“Ada yang disebut dengan pelanggaran pidana pemilu, ada yang disebut dengan pelanggaran administrasi, ada yang disebut dengan pelanggaran etik, ada pelanggaran undang-undang lainnya. Ini masuk ke dalam UU lainnya yang berwenang dalam menangani ini yaitu pejabat pembina kepegawaian. Kita sudah sampaikan, mudah-mudahan hari ini suratnya dikirimkan ke pejabat kepegawaian dan ke KASN,” tutur Ade.

Menurut dia, yang termasuk pelanggaran UU Nomor: 5 tahun 2014 tentang ASN.

“Kita terbuka dalam hasil kajian Bawaslu, kita sudah tempel di dinding pengumuman terkait orang-orang yang direkomendasikan ke penanggungjawab pembinaan kepegawaian maupun yang direkomendasikan ke Komisi ASN,” katanya. (Ade Taufik/IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here