Gelar Aksi, IMC Tuntut Dirut PT KS Dipecat

CILEGON, (KB).- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) berunjuk rasa di simpang tiga Landmark, Kota Cilegon, Jumat (12/7/2019). Mereka menuntut Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel (KS) dan Menteri BUMN dipecat.

Pantaun di lokasi, massa IMC tiba di lokasi unjuk rasa sekitar pukul 14.30 WIB. Kedatangan mereka dijaga aparat kepolisian. Sambil membawa keranda dan spanduk yang bertuluskan tuntutan IMC. “Kami meminta Dirut PT KS Simly Karim dan Mentri BUMN Rini Sumarno dipecat karena tidak membawa dampak yang bagus bagi PT KS,” kata Ketua IMC Cecep.

Dalam orasinya Cecep mengatakan, PT KS merupakan salah satu BUMN yang bergerak dibidang produksi baja yang beroperasi di Kota Cilegon. Pada mulanya perusahaan itu dibentuk sebagai wujud pelaksanaan proyek Baja Trikora yang diinisiasi Presiden Sukarno pada tahun 1960.

Pabrik baja tersebut, didirikan agar mampu mendukung perkembangan industri nasional yang mandiri, bernilai tambah tinggi dan berpengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional.

“Pada saat ini diketahui bahwa PT KS sedang menerima bencana yang sangat besar, bencana itu bermuara dari tata kelola PT KS yang tidak becus dan dampaknya PT KS memiliki utang sampai Rp. 34,86 triliun,” ucap slah eorang aktivis IMC.

Selain memiliki utang besar, kolapsnya pabrik baja terbesar se-Asean tersebut akibat izin impor baja yang sangat mudah dan beberapa kebijakan pemerintah pusat yang membuat PT KS kolaps dan kalah saing dengan industri baja asing.

Seharusnya, menurut dia, pemerintah pusat melakukan pembangunan besar-besaran PT KS agar tidak mengalami kerugian ataupun merosotnya penjualan baja.

“Dampak dari itu, terjadi PHK sepihak yang dilakukan oleh PT KS terhadap ribuan karyawan. Menteri BUMN Rini Sumarno serta Silmy Karim sebagai Dirut telah gagal mengelola dan mengembangkan BUMN Produksi baja kebanggaan Republik Indonesia,” ujarnya.

Korlap lainnya Rizki mengatakan, IMC menuntut kepada PT KS agar hak-hak buruh dilindungi sesuai dengan UU ketenaga kerjaan dan kementrian BUMN, PT KS memberi sikap dan solusi atas hal ini. Selain itu juga, kata dia, IMC meminta agar PT KS memperbaiki tata kelola yang diambang kehancuran.

“Kami juga meminta kepada Silmy Karim untuk bertanggungjawab atas PHKnya ribuan karyawan. Selain Silmy, Rini sumarno juga harus bertanggung jawab, bila perlu turun dari jabatannya. Kemudian perlakukan buruh PT KS sesuai UU ketenaga kerjaan dan MoU yang disepakati. Hapuskan peraturan pemerintah, UU dan kebijakan lain yang mempermudah akses impor baja asing di indonesia, dan gunakan produk dalam negeri. Terakhir kami mendesak Pemkot Cilegon untuk melindungi hak tenaga kerja masyarakat Cilegon atas PT KS,” tuturnya.

Setelah para aktivis IMC bergantian menyampaikan orasinya, massa pengunjuk rasa membubarkan diri. (HS)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here