Ganggu Program Warga Miskin, ASN Diperingatkan tak Pakai Elpiji 3 Kg

SERANG, (KB).- Aparatur Sipil Negara (ASN) diperingatkan untuk tidak mengunakan elpiji bersubsidi 3 kilogram, karena sama saja mengganggu program bagi warga miskin. Sebab, ASN masuk dalam kategori warga mampu, sehingga diimbau untuk tidak menggunakan elpiji bersubsidi yang dikenal dengan sebutan “si melon” tersebut.

Hal itu disampaikan Wali Kota Serang Syafrudin, Rabu (2/10/2019), ketika dimintai tanggapan tentang masih banyaknya warga mampu yang masih menggunakan elpiji bersubsidi 3 kilogram.

Jika dilihat dari kemampuan ekonomi, kata dia, ASN masuk dalam kategori mampu. “ASN kan rata-rata mampu, jadi jangan sampai beli yang 3 kilogram. Saya mengimbau kepada ASN itu, malah harus beli yang lebih dari 5 kilogram, karena sudah tergolong mampu dari sisi ekonomi,” kata Syafrudin.

Selain ASN, ujar dia, warga non-ASN yang secara ekonomi tergolong mampu, juga harus malu jika menggunakan tabung gas elpiji bersubsidi. Sebab, elpiji ukuran tersebut merupakan hak warga miskin. “Saya kira tabung yang 3 kg itu kan khusus bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi masyarakat yang mampu itu sebetulnya tidak berhak membeli itu,” ujanya.

Walikota juga menyarankan penjual untuk memilah dalam memberikan gas bersubsidi. Seharusnya, yang harus lebih diprioritaskan untuk diberikan tabung gas bersubsidi hanya untuk warga yang dinilai kurang mampu.

“Saya berharap kepada masyarakat terutama para penjual untuk bisa membedakan antara masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang mampu,” katanya.

Masih banyaknya warga mampu menggunakan elpiji 3 kilogram, juga menuai sorotan dari anggota DPRD Kota Serang, Pujiyanto. Politisi dari Partai Nasdem tersebut, menyarankan Pemkot Serang membuat edaran dan peringatan bagi ASN yang menggunakan elpiji 3 kg. Sebab, menurut dia, tindakan tersebut sama seperti mengambil hak warga miskin.

“Perlu penekanan terutama kepada ASN, agar tidak menggunakan elpiji. Ini perlu, untuk melindungi hak warga tidak mampu seklaigus mengawal program pemerintah. Pemkot belum tentu bisa membantu warga tidak mampu, tapi paling tidak mengawal program yang sudah ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, penggunaan elpiji bersubsidi di kalangan warga mampu perlu ditangani serius oleh pemda. Sebab jika dibiarkan, menurut dia, bisa berdampak sangat luas terhadap ketersediaan elpiji tersebut dan kehidupan masyarakan miskn maupun sektor usaha mikro kecil.

“Kan elpiji 3 kilogram itu untuk warga miskin. Di sektor usaha, peruntukkannya bagi usaha mikro kecil menengah. Nah klo hak mereka diambil warga mampu atau usaha besar, jelas sangat mengganggu mereka (warga miskin dan usaha mikro kecil). Melindung program untuk masyarakat miskin dan usaha mikro kecil, ini juga bagian dari perhatian dan kepedulian pemda terhadap mereka,” ucapnya.

Belum ada pengawasan

Begitu juga di Kabupaten Serang, masih banyak masyarakat mampu yang menggunakan elpiji bersubsidi 3 kilogram akibat belum adanya pengawasan.

“Pengawasan dalam penjualan gas elpiji masih kurang. Belum berjalan efektif di pangkalan-pangkalan hingga sampai ke warung-warung,” kata Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Usaha Kecil Menengah (Diskoperindag UKM) Kabupaten Serang Titi Purwitasari.

Dia mengaku bukan hanya ASN yang masih menggunakan gas elpiji bersubsidi. Namun, ada sebagian masyarakat yang tergolong mampu dan menggunakan gas elpiji berukuran 3 kg tersebut.

Baca Juga : Warga Mampu Masih Gunakan Elpiji Bersubsidi

Untuk surat edaran larangan penggunaan elpiji bersubsidi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), kata dia, sebelumnya sudah disebarkan. Namun memang, belum berjalan. Namun untuk ke masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi secara bertahap. Akan tetapi, hal tersebut juga belum berjalan efektif.

“Ini perlu kesadaran masing-masing. Surat edaran ke ASN sih sudah. Kalau masyarakat mungkin dari Hiswana Migas ada dan mereka melakukan sosialisasi ke lapangan,” tuturnya.

Selama ini, kata dia, Diskoperindag UKM Kabupaten Serang terus melakukan pengajuan penambahan kuota elpiji bersubsidi. Sebab, selama belum ada pengawasan yang baik, khawatir banyak warga tidak mampu yang belum menerima. Mayoritas masyarakat membelinya pun lebih dari satu dan disimpan dirumahnya.

Perlu duduk bersama

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita menyebut pemerintah pusat tidak tegas dalam menyelesaikan masalah elpiji tiga kilogram. Sebab, sampai saat ini di wilayah Pandeglang masih belum merasakan secara keseluruhan.

“Kaitan dengan migas itu dari pemerintah pusatnya juga tidak tegas, akhirnya siapapun bisa menggunakan gas melon. Kecuali, ada kartu tersendiri bagi masyarakat menengah ke bawah,” ucap Irna kepada Kabar Banten di Pendopo Pandeglang, Rabu (2/10/2019).

Menurutnya, pemerintah pusat memberikan hak kepada masyarakat menengah ke bawah dengan ciri khusus, agar yang bisa mendapatkan gas LPG tersebut hanya keluarga yang miskin dan pengusaha kecil saja.

“Itu kan bukan domain kita ya, tapi kalau sampai pangkalan itu normal 18 ribu rupiah, tapi sampai ke masyarakat itu kan tidak ada yang mengontrol. Kalau kita kan kewalahan menindaknya, harusnya kan buat kartu seperti KIS, BPJS,” katanya.

Sejak dirinya menjadi anggota DPR RI Komisi VII, kuota yang terbatas namun dinikmati golongan keluarga mampu. Sementra, peruntukan gas tersebut untuk warga miskin.

“Saya dulu di komisi 7 tahun 2009 mempertanyakan bagaimana kuota yang masuk 5000, yang dapat hanya orang mampu semua. Sampai di bawah, orang miskin tidak terbeli akhirnya. Itu dari tahun 2009 sampai sekarang kuotanya masih lima ribu saja,” tuturnya.

Kaitan dengan harga yang ada di beberapa terminal gas, kata dia, masih terpantau normal. Namun dirinya mengakui jika rantai penjualan sampai di tingkat paling bawah belum bisa terkontrol.

“Kalau sampai terminal masih normal, tapi kan pemerintah kabupaten dipusingkan oleh masalah ini. Mungkin restoran besar juga pakai melon, harusnya kan itu untuk UMKM, untuk pedagang kaki lima, itu bagaimana pemerintah pusat harus punya regulasi yang kuat,” ucapnya.

Ia berharap, pemerintah pusat bisa duduk bareng bersama pemerintah daerah. Mulai dari pemprov, pemkab, maupun dari pihak migas untuk menemukan solusi yang tepat terkait masalah tersebut.

“Saya berharap, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten bersama Pertamina Migas turun bareng menyelesaikan masalah ini, sebab dari tahun ke tahun belum pernah ada solusinya,” ujarnya. (Tim Kabar Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here