Fraksi Demokrat DPRD Banten Inisiasi Pansus Bank Banten, PDIP Ajukan Interpelasi

SERANG, (KB).- Fraksi Demokrat DPRD Banten menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banten tentang Bank Banten, untuk membedah secara menyeluruh persoalan yang terjadi di Bank Banten. Sementara, Fraksi PDIP secara resmi menggunakan hak interpelasi guna meminta penjelasan Gubernur Banten terkait pemindahan RKUD tersebut.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Banten M Nawa Said mengatakan, persoalan di tubuh Bank Banten harus dilihat secara menyeluruh dari awal pendirian sampai saat ini. Dengan begitu, publik akan menilai secara adil apa yang terjadi di Bank Banten.

“Kami akan lihat sejak awal motif perda itu, kenapa perda itu langsung mengarahkan kepada BGD. Di mana BGD pada saat itu sebuah perusahaan BUMD masih sangat kecil. Kenapa kita lakukan pembelian di tengah situasi penangkapan beberapa petinggi BGD kasus suap. Ketika akuisisi itu NPL-nya ada berapa dan sebagainya kita juga ingin tahu secara keseluruhan,” katanya.

Pendirian Bank Banten diawali dengan pembentukan Perda Nomor 5 tahun 2013. Perda tersebut berisi penambahan penyertaan modal kepada PT Banten Global Development (BGD) dan penugasan kepada PT BGD untuk membentuk Bank Pembangunan Daerah Banten.

“2013 ngucur penambahan penyertaan modal (kepada BGD) Rp 300 miliar. Kemudian tahun 2016 nambah lagi Rp 300 miliar,” ujar Nawa di Sekretariat DPRD Banten, Selasa (19/5/2020).

Baca Juga : Interpelasi Pemindahan RKUD: Fraksi PKS DPRD Banten Tunda, PDIP Lanjut

Pada Juli 2016, berdirilah Bank Pembangunan Daerah Banten atau disebut Bank Banten. BGD sebagai user dalam perda itu yang mewujudkan. Pada APBD 2017, kata dia, muncul alokasi penambahan penyertaan modal yang nilainya diperkirakan Rp 106 miliar.

Namun, alokasi tersebut tak direstui Kemendagri dengan alasan kepemilikan saham Pemprov Banten melalui BGD sudah mencapai 51 persen atau menjadi saham mayoritas. Sehingga pemprov tidak perlu lagi memberikan penambahan penyertaan modal.

“Itu alasan kementerian dalam negeri dalam mencoret alokasi anggaran itu,” ucapnya.

Melihat kondisi Bank Banten sedang ‘sakit’ maka pemprov melakukan beberapa langkah penyelamatan. Salah satu upayanya mengajak BRI bekerja sama.

“Kemudian setelah BRI melakukan due diligence, melihat isi perutnya Bank Banten itu seperti apa, kemudian BRI mundur,” tuturnya.

Selanjutnya, pemprov kembali menjajaki kerja sama dengan Bank Mega dan menawarkan investasi kepala lembaga keuangan di Malaysia. Hasilnya kedua usaha tersebut juga gagal.

“Artinya dari ketiga hal ini ketika pendekatannya business to business memang agak susah, kenapa itu? Nah mungkin nanti laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait BGD dan Bank Banten itu akan menjadi jawaban,” ujarnya.

Kemudian, pemprov melakukan upaya letter of intent (LoI) sebagai bagian dari rencana merger dengan Bank Jabar Banten (BJB).

“Saya yakin kalau pendekatan yang dilakukan BJB terhadap Bank Banten juga sama seperti yang dilakukan BRI, Bank Mega maupun lembaga finance dari Malaysia saya yakin hasilnya juga akan mundur,” katanya.

Sebab, kata dia, skema penyelamatannya dikomandoi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merujuk pada Perppu yang disahkan menjadi undang-undang.

“Dengan mengacu pada keselamatan ekonomi nasional,” tuturnya.

Menurut dia, pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB bukan berarti pemprov menarik seluruh uangnya di Bank Banten. Pemindahan itu dilakukan untuk menjaga cashflow pemprov sehingga roda pemerintahan di tengah pandemi tetap berjalan.

“Pemindahan RKUD itu bukan berarti uang pemprov yang ada di Bank Banten semuanya diambil. Gimana mau diambil wong sebelumnya gagal bayar dan statusnya di pengawasan khusus,” ujarnya.

Ia tak mempermasalahkan jika pemindahan RKUD dinilai sebagian pihak sebagai upaya pembunuhan Bank Banten. Kemudian memunculkan pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Banten.

“Yang namanya kita berdemokrasi semuanya kan boleh melakukan apa saja yang penting sesuai aturan undang-undang,” ucapnya.

Buka pengaduan

Sementara itu, Fraksi PDIP DPRD Banten secara resmi mengajukan hak interpelasi untuk meminta penjelasan Gubernur Banten terkait pemindahan RKUD tersebut. Hal itu berdasarkan arahan DPD PDIP dan kajian analisa secara mendalam, serta perkembangan yang terjadi di lapangan terkait kebijakan gubernur tentang Bank Banten.

“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Banten apabila langkah ini membuat gaduh suasana Provinsi Banten, apalagi di saat pandemi Covid-19 ini. Tetapi semata-mata hal tersebut kami lakukan karena kami menilai kebijakan gubernur yang tergesa-gesa itu telah memberikan dampak luas bagi masyarakat, baik secara nilai ataupun secara sosial, ekonomi dan lain-lain. Kami menggunakan hak ini adalah untuk memosisikan diri dalam kepentingan masyarakat Banten secara luas,” ucap Ketua Fraksi DPRD Banten Muhlis.

Sebagai langkah taktis, pihaknya membuka pengaduan melalui WhatsApp massengger 0821 1216 2080 untuk masyarakat umum yang terdampak kebijakan tersebut.

“Kami akan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan teman-teman anggota DPRD yang lainnya, untuk sama-sama menjadi pengusul hak interpelasi tersebut,” katanya.

Pihaknya ingin mendengarkan penjelasan dari Gubernur Banten kepada Bank Banten dilakukan secara terbuka dan sesuai konstitusi. “Sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Koordinasi dengan dewan lemah

Pada bagian lain, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Banten tak mau ambil pusing perihal Gubernur Banten Wahidin Halim yang meminta saran DPRD terkait penyesuaian target dan ketercapaian indikator makro dan program pada RPJMD 2017-2022. PKS menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur Banten karena selama ini koordinasi dengan DPRD dinilai lemah.

Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juheni M Rois mengatakan, beberapa kali DPRD tak diajak komunikasi terutama saat akan mengeluarkan kebijakan strategis, salah satunya pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Memang kami seperti dipeta konflik, anggaran sudah dipakai, pencapaian disuruh menyesuaikan. Memang begitulah no coment. Anggaran enggak melibatkan dewan, dewan diminta menyetujui. Bagaimana kaya gitu. Udah aja diatur dewek semuanya enggak usai melibatkan kami, terserah,” kata Juheni saat dihubungi wartawan, Selasa (19/5/2020).

Terkait penyesuaian target atau revisi RPJMD, dirinya akan melihat aturan terlebih dahulu.

“Artinya hanya tinggal beberapa bulan lagi. Apakah kita mau menyesuaikan. Makanya itu juga yang jadi pertanyaan kan,” katanya.

Ia kembali menegaskan bahwa Fraksi PKS DPRD Banten menyerahkan revisi atau penyesuaian target RPJMD kepada Gubernur Banten.

“Pokoknya dari awal terserah aja, dari awal terserah aja. Kami ini mengabdi kepada masyarakat, kalau enggak mau bareng-bareng ya enggak apa-apa, jalan aja,” ucapnya.

Ia mendorong agar koordinasi dengan DPRD Banten lebih ditingkatkan, sehingga permasalahan yang menyangkut pemprov bisa diselesaikan secara bersama.

“Harus ada koordinasi yang ditingkatkan, bangun kesepahaman, komunikasi, tidak ada masalah berat yang tak bisa disiasati kalau ada komunikasi,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here