FPHI Minta Lindungi Nasib Honorer

PANDEGLANG, (KB).- Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Pandeglang meminta solusi konkret dari pemerintah daerah soal kepastian dan perlindungan nasib tenaga honorer. Sebab, sampai saat ini belum ada langkah strategis untuk penyelamatan tenaga honorer di Pandeglang.

Ketua FPHI Pandeglang Rodeni mengatakan, pemerintah diharapkan membuat payung hukum untuk menaungi para honorer yang kesejahteraannya ditanggung anggaran Pemkab. Sebab sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur ke arah tersebut.

“Iya, kabarnya akan ditanggung oleh pemerintah daerah, namun sampai saat ini belum terlihat keseriusan Pemkab untuk mengakomodasi tenaga honorer. Saya hanya meminta para honorer diberikan payung hukum saja, agar jelas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” kata Rodeni saat dihubungi Kabar Banten melalui telepon selulernya, Senin (3/2/2020).

Menurut dia, keseriusan Pemkab memang belum terlihat, meskipun para honorer sudah melakukan audiensi dengan pemangku kebijakan.

“Kalau untuk keseriusan, mungkin pemerintah daerah dengan DPRD Pandeglang belum mengesahkan regulasinya, tetapi paling tidak harus sudah dibahas soal ini,” ujarnya.

Rodeni mengatakan, para honorer menolak untuk dihapuskan. Sebab, mayoritas honorer membutuhkan pekerjaan untuk kelangsungan hidup.

“Kalau memang dihapuskan, kita meminta dijadikan tenaga kontrak yang legal. Artinya nanti kita memiliki landasan hukumnya,” tuturnya.

Ia sudah mengajukan yudisial review kepada Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan honorer, karena penghapusan tersebut dinilai tidak memberikan solusi nyata.

“Kalau memang dihapuskan, bagaimana nasib para honorer untuk memenuhi nafkah anggota keluarga. Oleh karena itu, kami sudah mengajukan yudisial review untuk memberikan peninjauan ulang terkait penghapusan tenaga honorer,” katanya. (Ade Taufik/EM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here